Papua Memanas, Negara harus Bertanggung-Jawab

Teologi Fajar Timur. Penempatan kendaraan Baraccuda ini menyebabkan kemacetan transportasi di ruas jalan Abepura-Sentani. Berdasarkan pidato pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Panitia KRP III, tujuan dari KRP III ini adalah membahas rumusan alternatif bagi masa depan bangsa Papua. Respon negara melalui aparat keamanan sungguh berlebihan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, berkumpul dan menyiarkan…

Details

Kongres Rakyat Papua III, Diganggu Parade Bersenjata

Dua panser tentara, dengan senjata mesin kaliber 50 tampak berjalan di sekitar lokasi KRP di Abepura. Sejumlah tentara dan pasukan strategis Brimob dengan senjata penuh/lengkap memamerkan kekuatannya. Aksi pasukan polisi dan tentara seperti itu tak hanya bersifat unjuk kekuatan, tapi lebih dari itu dapat diduga bertujuan untuk menakut-nakuti warga yang menghadari Kongres secara damai. Aksi…

Details

Hukum harus Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak

dan menerbitkan rangkaian peraturan perundangan yang memuat hak anak dan perlindungannya : UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak manusia, UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak anak, UU no. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, UU no. 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Seratus…

Details

Tolak dan Hapus Hukuman Mati

Ketiga, Memaksimalkan sarana-sarana pengaduaan dan bantuan secara hukum maupun politik bagi Tenaga Kerja di Luar Negeri agar tidak terjebak untuk melakukan tindak pidana yang dapat berujung kepada Hukuman Mati atau mekanisme hukum yang diskriminatif terhadap warga negara asing. Kempat, Meminta pemerintah konsistens terhadap pemahaman bahwa hukuman pidana sebagai sautu bentuk tanggung jawab seseorang untuk dibina…

Details

Tolak Terorisme, Lawan Provokasi, Jaga Kebersamaan

selalu saja ada pihak-pihak yang menodainya dengan tindakan biadab. Rangkaian bom di rumah ibadah, serta berbagai tindakan mengusik kebebasan beragama. Oleh karena itu, atas peristiwa bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah tersebut Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan: Mengutuk keras pelaku dan jaringan pelaku serta tindakan pengeboman di…

Details

Proses Hukum, Bukan Penyelesaiaan Terbaik Bagi Anak

Permasalahan bermula dari perampasan kaset rekaman milik wartawan Trans 7 pada peristiwa tawuran antara SMA 6 dan SMA 70 (16 September 2011). Aksi damai wartawan, 19 September 2011, merupakan kelanjutan dari peristiwa tersebut, yang berakhir dengan bentrokan. Tercatat 7 siswa SMA 6 terluka, dan 4 orang wartawan terluka. PBHI menyayangkan peristiwa bentrokan dan ketidakmampuan aparat…

Details

Presiden Tidak Dapat Lepas Tangan dari Kasus Pembunuhan Munir

upaya pengusutan atas kematiaan Munir hanya menjadi tontonan peradilan yang tidak menyentuh substansi, jauh dari hakekat pengungkapan kasus hukum yang menghadirkan keadilan sejati, sehingga pelaku, otak pembunuhan dan seluruh jaringan kepentingan yang bekerja tak pernah terungkap dan terus menerus menjadi fakta gelap. Akan tetapi seperti kita tahu, tidak hanya pada Kasus Pembunuhan Munir, pada kasus-kasus…

Details

Pernyataan Protes PBHI tentang Pengosongan dan Pemagaran Paksa Pasa Inpres, Padang

Kedua, dalam suasana perayaan Idul Fitri, sekitar pukul 17.00 WIB, para pedagang yang melancarkan protes dengan berdemo untuk menghalangi tindakan pemagaran oleh aparat gabungan. Para pedagang melakukan penghadangan dengan cara tidur dan bersujud di jalan sambil meneriakkan yel-yel Allahu Akbar. Tiba-tiba dari belakang sejumlah personel Satpol PP dan pasukan PHH Dalmas dan petugas pemadam kebakaran…

Details

Petisi Masyarakat Peduli, Pedagang Korban Bencana Pasar Raya Padang

Rehabilitasi-rekonstruksi gedung Pasar Inpres Pasar Raya Padang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hak keperdataan pedagang pada gedung Pasar Inpres berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan pedagang. Proses rehabilitasi-rekonstruksi juga tidak dapat meniadakan hak keperdataan pedagang sebagai korban gempa. Oleh karena itu, agar hak keperdataan maupun hak pedagang sebagai korban gempa tidak dilanggar, maka…

Details

Hak Tersangka – Terdakwa, Hak Yang Terabaikan

Secara normatif memang ada sejumlah alat hukum yang dimaksudkan sebagai jaminan atas hak-hak tersangka dan atau terdakwa. Seperti pasal 52 – 68 KUHAP. Undang Undang No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi hak sipil dan politik. Hingga Peraturan Kapolri (Perkap) No. 08 tahun 2009. Akan tetapi tetap saja aturan tersebut dalam pelaksanaannya menjadikan tersangka dan atau…

Details