Dec232022

Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022

Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…

Details
Dec222022

Reformasi MA Masih OTW, KPK Akan Terus OTT

19 Desember 2022, KPK menambah daftar Tersangka Hakim Yustisi di MA atas nama EY, menyusul 13 tersangka sebelumnya dalam kasus dugaan Suap penanganan perkara. Identifikasi Pola dan Modus: Periksa Indikator Kunci Berpijak pada pengalaman membongkar kasus korupsi Mantan Sekretaris MA, Nurhadi dalam pengurusan perkara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), bersama Direkturnya, Hiendra Soenjoto, MA…

Details
Dec152022

Pasar Gelap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif akan diselenggarakan serentak secara nasional pada bulan November 2024. Hal ini berdampak pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum diselenggarakannya pemilihan serentak pada tahun 2024. Aceh adalah salah satu daerah yang berdampak akibat penundaan pemilihan kepala daerah yang masa jabatan Gubernur Definitif berakhir pada…

Details
Dec142022

Evaluasi Proses Pembahasan RAN OGI 2023-2024: Upaya Optimalisasi Ko-Kreasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Selasa, 13 November 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengikuti kegiatan Focus Group Discussion Finalisasi Rencana Aksi Nasional OGI 2023-2024 di Aone Hotel Jakarta. Kegiatan ini diadakan oleh Perkumpulan MediaLink selaku Sekretariat CSO-OGP Indonesia bekerja sama dengan YAPPIKA-ActionAid dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan mengupdate perkembangan pembahasan masing-masing usulan rencana aksi…

Details
Dec102022

Korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) Mengadu ke Komnas HAM RI: Usut Tuntas Pelanggaran HAM oleh Negara dalam Bencana Obat Sirup Anak!

Pada 9 Desember 2022, PBHI yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kemanusiaan (TANDUK) mendampingi Keluarga Korban GGAPA untuk menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM RI terkait dugaan kuat pelanggaran HAM akibat obat sirup beracun. PBHI bersama TANDUK menemukan adanya titik kesalahan negara melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak farmasi…

Details
Dec92022

DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM TRAGEDI OBAT BERACUN

Jakarta (9/12) Hari ini Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama para keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), menuntut Komnas HAM segera melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Tim bersama Korban menilai, negara telah lalai dan membiarkan beredarnya obat-obat beracun (Zat EG dan…

Details
Dec82022

Polisi Lakukan Upaya Pembubaran Massa Aksi #TolakPengesahanRKUHP di Depan Gedung DPR

Polisi terus berusaha membubarkan massa aksi yang sejak siang tadi berkemah di depan gedung DPR. Upaya pembubaran sudah dilakukan sejak pukul 15.25, tapi massa memilih tetap bertahan karena ingin pemerintah dan DPR mendengarkan suara penolakan mereka terkait pengesahan UU KUHP. Polisi mengeluarkan peringatan terakhir sekitar pukul 18.30. Padahal, masyarakat sipil hanya melakukan aksi damai dengan…

Details
Dec82022

Pernyataan Kapolri terkait Bom Bunuh Diri Prematur

Menanggapi dugaan bom bunuh diri di area kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Astana Anyar, Bandung, kami mengecam penggunaan kekerasan untuk kepentingan apa pun, dalam situasi apa pun, dan oleh siapa pun.  Kami juga menyesalkan pernyataan-pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya yang tendensius, seolah menempatkan terduga pelaku sebagai bagian dari kelompok…

Details

STATEMENT TO THE UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHTS TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND ASSOCIATION MR. CLEMENT NYALETSOSSI VOULE

Currently, Indonesia become the state of violations of freedom of peaceful assembly, association, and expression or fundamental rights, which has been a long listed, especially related to criminalization which addressed to the critics to the government and raise the issue about Papua. Just like what happened 2 weeks ago during the protest to the G-20…

Details

TOLAK PENGESAHAN RKUHP BERMASALAH, MASYARAKAT GELAR AKSI TABUR BUNGA DI GEDUNG DPR

Jakarta, 5 Desember 2022 – Masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP di depan gedung DPR sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan setelah Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Desember 2022, meski aturan ini ditolak…

Details