Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan. Yang terbaru adalah tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.…
DetailsPengungkapan kasus pembunuhan dengan peracunan terhadap Munir menghadapi dinamika dan tantangan baru. Pasca Komnas HAM membentuk tim ad hoc kasus Munir, akun twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Fakta-Fakta tersebut sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan Pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi. Namun sayangnya,…
DetailsKetua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan, Satgas Khusus (Satgasus) Merah Putih tidak cukup hanya dibubarkan saja. Menurutnya, perlu ada audit menyeluruh tentang kegiatan yang pernah dilakukan oleh satgasus sejak 2017 lalu. Sebab, kata dia, satgasus dibentuk diam-diam dan tak pernah mengajak masyarakat sipil untuk diminta masukan. “Boleh dibilang ini…
DetailsPenggunaan pendekatan keamanan dalam penanganan persoalan di Papua kembali memperlihatkan implikasi buruknya terhadap upaya penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penggunaan pendekatan tersebut berimplikasi terhadap eskalasi konflik yang terus meningkat melalui pelbagai kasus-kasus yang berujung tindakan kekerasan dan/atau penganiayaan terhadap warga lokal, bahkan hingga berakibat hilangnya nyawa. Peristiwa pembunuhan keji disertai mutilasi…
DetailsKetua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai pembubaran Satgasus Merah Putih Polri tidak cukup. Julius menganggap satuan tugas itu harus diusut sampai tuntas. Julius menyampaikan investigasi Satgassus itu harus dilakukan secara resmi. Pasalnya, banyak kasus yang ditangani oleh Satgassus tidak memiliki kejelasan secara hukum. “Saya sudah tegaskan, ini jangan…
DetailsPada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN). Kami memandang agenda pembentukan DKN merupakan agenda lama yang dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena…
DetailsJakarta, 22 Agustus 2022 – Majelis Hakim PTUN Jakarta kembali menggelar Sidang Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang Pedoman Kerjasama Penggunaan QR Code Pedulilindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Kemenkes RI selaku Tergugat menghadirkan 1 Ahli yaitu Pratama Dahlian Persada (Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan…
DetailsSambil menunggu penuntasan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah didesak agar “berani dan tegas” memberi sanksi tegas kepada penyedia layanan yang terbukti menyebabkan kebocoran data pribadi masyarakat. Tuntutan ini disuarakan seorang praktisi hukum setelah kasus dugaan kebocoran data pribadi masyarakat kembali terulang. Akhir pekan lalu, data pribadi pelanggan Indihome, PT Telkom Indonesia, diduga mengalami kebocoran.…
DetailsKamis, 18 Agustus 2022, Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan diskusi publik dengan tema Pengadilan HAM Paniai Berdarah: Penyelesaian Pelanggaran HAM atau Pelanggengan Impunitas? di Oria Hotel Wahid Hasyim. Diskusi publik ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang mempertanyakan keadilan peristiwa Paniai Berdarah 2014 silam. Diskusi publik kali ini menghadirkan 5 (lima) narasumber dari berbagai perspektif,…
DetailsPemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya. Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi _entry point_ “pekerjaan rumah” besar institusional…
Details
