Apr172023

Sidang Kedua Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Dakwaan JPU Cacat Formil dan Penegakan Hukum Tak Objektif

Jakarta, 17 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kembali menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi/nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini, di waktu yang sama dengan dokumen tersebut dibacakan, situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk. Konflik senjata berkepanjangan yang terjadi berimbas pada timbulnya pengungsi…

Details
Apr132023

DEKLARASI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme politik dalam kehidupan negara demokrasi yang bertujuan mendorong terjadinya proses peralihan kekuasaan secara demokratis. Pemilu menjadi ruang politik awal bagi rakyat untuk memastikan para pemimpin yang terpilih dapat menyuarakan dan mewujudkan kehendak serta aspirasi rakyat. Pemilu harus dijalankan secara berkala, sehingga tidak boleh ditunda apalagi ditiadakan. Penundaan Pemilu merupakan bentuk…

Details
Apr122023

[Joint Statement] Indonesia: Drop all charges against human rights defenders Maulidiyanti and Azhar

(Bangkok, 12 April 2023) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), together with its 32 members, calls on the Indonesian Government to immediately and unconditionally drop all charges against human rights defenders Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar. FORUM-ASIA also asks Indonesian authorities to refrain from enacting further reprisals against dissenting voices in…

Details
Apr32023

Persidangan Fatia dan Haris: Pertaruhan Demokrasi Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jakarta, 3 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjalani persidangan pertama di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka merupakan korban kriminalisasi UU ITE oleh seorang pejabat publik. Fatia dan Haris dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan setelah memaparkan penelitian tentang bisnis militer di Blok Wabu berjudul…

Details

KASUS TEDDY MINAHASA: SALAH SATU KUNCI REFORMASI POLISI DAN REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA

Perang terhadap narkotika dan kebijakan narkotika puntif di Indonesia telah usang, justru hanya menumbuhsuburkan aparat koruptif. Cita-cita utopis dunia tanpa narkotika tak akan pernah tercapai. Reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan dengan dekriminalisasi dan mengatur pasar teregulasi narkotika. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira…

Details

KRIMINALISASI DAN PERADILAN REKAYASA: SANDIWARA APARAT NEGARA DEMI SANDIAGA?

BEBASKAN BUDI PEGO, SELAMATKAN PEJUANG HAM SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP! Petani asal Desa Sumberagung, Heri Budiawan alias Budi Pego, ditangkap pada 24 Maret lalu, dengan dalih eksekusi putusan Mahkamah Agung No. 1567 K/Pidsus/2018 dengan vonis 4 tahun penjara. Sebelumnya, pada 4 April 2017, Budi pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme menggunakan sanduk berlogo palu-arit (Pasal 170a KUHP…

Details

PAKET GIMMICK CUCI DOSA PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU: REPARASI BASA-BASI, MINUS KEBENARAN DAN KEADILAN KORBAN

Presiden Jokowi merilis KepPres No. 4/2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat dan InPres No. 2/2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat. Jauh sebelumnya, PBHI telah menegaskan kejanggalan dan pelanggaran pada KepPres No. 17/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu. Kebijakan ini…

Details

LHKPN BUKAN OBJEK KRIMINALISASI, PENYELENGGARA NEGARA MASIH BEBAS KORUPSI

Bermula dari tragedi kekerasan yang dilakukan oleh MDS terhadap DO hingga viral unggahan flexing harta kekayaan yang tidak wajar dari penyelenggara negara, Rafael Alun Trisambodo (Pegawai Pajak Kemenkeu RI), berlanjut pada viralnya unggahan harta kekayaan tidak wajar dari penyelenggara negara lain beserta anggota keluarganya. Sebut saja, Dirjen Pajak, Suryo Pratomo dengan moge-nya, mantan pegawai Bea…

Details

Menilai Sikap Pemerintah terhadap Rekomendasi UPR Putaran Keempat: Komitmen HAM Pemerintah Patut Dipertanyakan!

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemantauan UPR menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia atas rekomendasi yang didapatkan dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Putaran Keempat di Palais  de Nations, Jenewa, 09 November 2022 lalu. Disitir dari situs resmi Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), dari 269 rekomendasi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk…

Details

Violations of International Treaties: Threatened Vulnerable Groups during The Russia-Ukraine Warfare

Russia’s invasion towards Ukraine leaves a devastating trail in its wake, threatened communities and impacted infrastructure serve as a prominent proof of the hostile armed conflict between the two. Yet, despite its militant attempt, Russia keeps upholding its claims of “Pre-emptive strike” and “Preventing Genocide” while coating its armed troops as peacekeeping operations. This paper…

Details