RKUHP MEMPERKUAT STIGMA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Siaran Pers Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Pemantau RKUHP Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR akan segera memasukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya dan disahkan. Selain itu, Wamenkumham juga menyampaikan bahwa pembahasan selanjutnya hanya…

Details

PBHI: REFLEKSI MASYARAKAT SIPIL ATAS 75 TAHUN KEPOLISIAN RI

PERS RILIS Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 75 tahun – PBHI kembali mengingatkan dan mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk berbenah dan fokus pada upaya reformasi institusi yang mengedepankan prinsip penegakkan Hak Asasi Manusia. Desakan ini berkaca pada sejumlah catatan PBHI yang menunjukkan bahwa Polri masih belum benar-benar serius dan memahami konsep Hak Asasi Manusia…

Details

Koalisi Serius Revisi UU ITE: Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE

Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI dan resmi berlaku pada hari ini, tanggal 23 Juni…

Details

Minim Pelibatan Masyarakat Secara Substansial: RKUHP Butuh Dibahas Terbuka Bukan Sosialisasi Searah

[Rilis Aliansi Nasional Reformasi KUHP Merespon Diskusi Publik Rancangan KUHP Kemenkumham] Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan 11 kegiatan sosialisasi Rancangan KUHP (RKUHP), dan dimana senin, 14 Juni 2021 merupakan giliran sosialiasi RKUHP di Jakarta. Untuk merespon kegiatan ini, maka beberapa catatan Aliansi adalah sebagai berikut: Pertama, dalam acara kegiatan ini, Aliansi tidak melihat ada…

Details

1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat” Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran untuk sektor pertahanan dalam rangka modernisasi persenjataan sebesar Rp1.700 triliun. Rencana itu terdapat di dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun…

Details

Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan “Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM” Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen Kadangan. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pembentukan…

Details

Pemeriksaan oleh Komnas Perempuan, KomnasHAM dan Ombudsman: Titik Balik Untuk Menghentikan Penghancuran KPK

“Publik Minta Komnas Perempuan, KomnasHAM dan Ombudsman Jadi HERO, Jangan Sampai Jadi ZERO” PERNYATAAN SIKAP PBHI Pemeriksaan oleh Komnas Perempuan, KomnasHAM dan Ombudsman: Titik Balik Untuk Menghentikan Penghancuran KPK “Publik Minta Komnas Perempuan, KomnasHAM dan Ombudsman Jadi HERO, Jangan Sampai Jadi ZERO” PBHI mencatat agenda penghancuran KPK seperti disetujui oleh Presiden Jokowi. Titik awal penghancuran…

Details

DARI PEDOMAN PERMENKUMHAM HINGGA UPAYA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI INTEGRASI BANTUAN HUKUM DAN PRO DEO

DARI PEDOMAN PERMENKUMHAM HINGGA UPAYA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI INTEGRASI BANTUAN HUKUM DAN PRO DEO Jakarta, 29 April 2021 – PBHI melakukan audiensi bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pertemuan tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretaris Badan, beserta jajaran di bagian bantuan hukum. PBHI menyampaikan catatannya mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang…

Details

KUISIONER PENYERANGAN PEMBELA HAM PBHI

Berkaca pada beberapa kejadian penyerangan yang telah terjadi kepada PBHI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, maka dengan ini Badan Pengurus PBHI Nasional memandang penting untuk mendokumentasi setiap kejadian penyerangan, baik yang terjadi kepada Organisasi maupun kepada individual pengurus/advokat/paralegal/ anggota PBHI. Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/teman-teman pengurus / anggota PBHI untuk dapat menyempatkan waktu mengisi…

Details

TWK KPK Ala Firli Bahuri, dkk Melanggar Kebebasan Beragama Berkeyakinan

Siaran PersTWK KPK Ala Firli Bahuri, dkk Melanggar Kebebasan Beragama Berkeyakinan Tes Wawasan Kebangsaan ala KPK dengan Ketua Firli Bahuri diketahui memiliki persoalan karena seksis. Ternyata tes ini juga memiliki masalah terkait kebebasan beragama berkeyakinan. Beberapa pertanyaan tersebut adalah: • “Kamu alirannya netral atau bagaimana?” tetapi tidak dijelaskan aliran netral itu bagaimana. Ada yang bertanya…

Details