Violations of International Treaties: Threatened Vulnerable Groups during The Russia-Ukraine Warfare

Russia’s invasion towards Ukraine leaves a devastating trail in its wake, threatened communities and impacted infrastructure serve as a prominent proof of the hostile armed conflict between the two. Yet, despite its militant attempt, Russia keeps upholding its claims of “Pre-emptive strike” and “Preventing Genocide” while coating its armed troops as peacekeeping operations. This paper…

Details

Aspek Criminal Justice Bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata

Tulisan ini berangkat dari kedukaan, kegelisahan dan upaya mengikat informasi dan fakta secara holistik atas kejadian penembakan gas air mata oleh aparat yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Khususnya kedukaan atas jiwa dan keluarga yang terperangkap senjata kimia di stadion kanjuruhan yang mengakibatkan 782 korban yang tidak hanya dewasa, namun juga banyak korban anak,…

Details

Bagaimana wajah Polisi pasca 25 tahun Reformasi?

Kritik masyarakat luas terhadap kepolisian terus berlangsung, kasus demi kasus menunjukkan kondisi kepolisian tidak baik-baik saja. Berbagai tagar di media sosial pun bermunculan untuk mengkritik kondisi kepolisian hari ini, seperti #NoViralNoJustice #PercumaLaporPolisi dan #EnaknyaJadiPolisi Bagaimana sebenarnya kondisi kepolisian hari ini? RFP Talk episode perdana ini akan mengupas kondisi kepolisian pasca 25 tahun Reformasi.Saksikan tayangan lengkap…

Details

Tipu Muslihat Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: Janji Manis Fasilitas, Kejahatan Tidak Pernah Diusut Tuntas, Pelanggengan Keberulangan dan Impunitas

Rumoh Geudong: Fakta Nyata Kebiadaban Negara Rumoh  Geudong  dan  Pos  Sattis  Lainnya terjadi  saat  Aceh  dalam  status  Daerah  Operasi Militer  (DOM)  pada  1989–1998, di mana Pemerintah  RI  melalui Panglima  ABRI melakukan Operasi Jaring  Merah  (Jamer)  dan  Korem  011/Lilawangsa adalah pusat  komando  lapangan. Pos Sattis yang utama adalah Rumoh Geudong di Bilie Aron, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie. Kebiadaban negara dilakukan…

Details

Dewan Pengawas dan Cuci Dosa Ketua KPK: Obstruction of Justice Pemeriksaan di Polda Metro Jaya?

Segambreng Dugaan Pelanggaran, Pemeriksaan Tanpa Kebenaran Rekam jejak Firli Bahuri, di KPK sebelum dan sesudah menjadi Komisioner KPK, mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam hal jumlah danjenis pelanggaran etik, bahkan hingga dugaan pidana. Sebut saja, menjemput Saksi yang akan diperiksa KPK pada 2018, bertemu petinggi parpol, bertemu TGB (mantan Gubernur NTB) saat Pemprov NTB sedang dipariksa…

Details

Solidaritas Masyarakat Sipil Indonesia Menuntut Pemerintah Vietnam untuk #BebaskanBach: Kritik kok Dipenjara?”

Jakarta, 19 Juni 2023 – Pada hari ini, masyarakat sipil di Indonesia melakukan aksi #BebaskanBach di Monumen Nasional, Jakarta. Aksi ini merupakan solidaritas antar negara untuk menuntut pemerintah Vietnam agar membebaskan Bach dari kriminalisasi. Dang Dinh Bach (“Bach”) – https://www.standwithbach.org/ – adalah seorang pengacara keadilan lingkungan di Vietnam. Saat ditangkap, Ia merupakan Direktur Law and…

Details

PBHI wilayah Sumatera Barat melakukan Musyawarah Wilayah Ke- VII

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sumatera Barat melakukan Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke- VII pada Sabtu, 17 Juni 2023. Muswil PBHI Sumatera Barat, selain melaporkan kinerja Pengurus dan Majelis Anggota Periode 2019-2023, merefleksikan situasi dan kondisi HAM serta Pembela HAM, juga memilih kembali Pengurus dan Majelis Anggota. Terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah…

Details

Serukan Penolakan RUU Kesehatan, Jaringan Pengendalian Tembakau Minta Penundaan Pengesahan di DPR

Jakarta, 15 Juni 2023 — Hari ini, sekelompok organisasi yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Masyarakat dari Produk Zat Adiktif Tembakau, hari ini mengadakan konferensi pers, guna menyatakan sikap tegas menolak RUU Kesehatan yang sedang dibahas di DPR RI dan mendesak Presiden Jokowi dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan atau Omnibus Law sektor Kesehatan.…

Details

Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK:“Peresmian KPK sebagai Mesin Politik 2024”

Nurul Gufron, Komisioner KPK, kembali membuktikan dirinya sebagai manusia super di bidang hukum dan tata negara Indonesia, dengan melakukan transformasi politik lembaga KPK melalui positive legislation di Mahkamah Konstitusi (“MK”). Nurul Gufron dengan mudahnya “mendikte MK” dalam hal transformasi politik KPK dari lembaga penegak hukum di bidang antikorupsi, menjadi mesin politik 2024. Dimulai dengan dirinya…

Details

Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM

Pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang mewakili Pemerintah RI dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue, 3 Juni 2023 di Singapura, mengandung banyak masalah: Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan. Keempat bentuk penyelesaian yang ditawarkan, salah satunya…

Details