Aug182022

PBHI: Pasal Obstruction of Justice Tidak Bisa Dipakai Bagi Terperiksa Tanpa Tahu Upaya Rekayasa Ferdy Sambo

Rumitnya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hingga ditetapkannya Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka, harus menjadi bahan evaluasi bagi Polri. Dikatakan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, kerumitan pengungkapan kasus itu menjadi pintu untuk memperbaiki kinerja Polri. “Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point dari pekerjaan…

Details
Aug162022

Fakta Persidangan Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI: Kerjasama Penyedia Platform Aplikasi dan PeduliLindungi Dibentuk Tanpa Kajian, Bahkan Providernya Berada di Jerman

Jakarta, 15 Agustus 2022 – Sidang Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI di PTUN Jakarta terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang Pedoman Kerjasama Penggunaan QR Code Pedulilindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), terus berlanjut.Majelis Hakim mendengar keterangan saksi dari Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes RI menghadirkan satu saksi, Agus Rachmanto, selaku Wakil Kepala…

Details
Aug152022

Policy Review : Regulasi Pengendalian Tembakau Minus Standar HAM

Diskursus tentang pengendalian tembakau yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan kesehatan banyak ditemukan; baik dalam bentuk tulisan populer-ilmiah, instrumen hak asasi manusia internasional (konvensi/perjanjian) maupun perbincangan di kehidupan sehari-hari. Signifikansi pengendalian tembakau menjadi krusial karena apabila merujuk pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), sejatinya, setiap negara pihak terikat untuk: “mengakui…

Details
Aug132022

Potensi Bharada E Kena Pasal 51 KUHP: Bisakah Bebas Jerat Pidana?

Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J semakin menunjukkan titik terang. Terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka baru kasus kematian Brigadir Yosua. Penetapan Ferdy Sambo menjadi tersangka ini usai Bharada Richard Eliezer atau Bharada E mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak…

Details
Aug122022

Finalisasi Penyusunan Renaksi OGI 2023-2025 Bersama Masyarakat Sipil

Jumat, 5 Agustus 2022, Sekertariat CSO-OGP Indonesia menggelar FGD Finalisasi Rencana Aksi OGI 2023-2024 untuk menentukan isu strategis dan fokus area yang akan menjadi prioritas dalam usulan rencana aksi OGI 2023-2024 di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim. FGD ini dihadiri oleh penanggung jawab CSO sebagai pengusul komitmen dalam Renaksi, Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Open Government…

Details
Aug122022

Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI

Menteri Koodinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat (5/8/2022) mengusulkan bahwa dalam revisi revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang akan dibahas di DPR agar mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Menurutnya, undang-undang saat ini membatasi peran…

Details
Aug82022

Masyarakat Sipil Berharap Sosialisasi RKUHP Tak Searah

Setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan membuka ulang partisipasi publik seluas-luasnya terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP, pembentuk undang-undang diminta menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak dilakukan secara searah. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, Minggu (7/8/2022), mengatakan, publik berharap…

Details
Aug52022

Ahli: Data Pengguna QR Code Peduli Lindungi di Penyedia Platform Aplikasi Melanggar Prinsip Perlindungan Data Pribadi Hingga Rawan Bocor dan Disalahgunakan

Jakarta, 4 Agustus 2022 – Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan majelis hakim Sahibudir Rasid, Eko Yulianto dan Ni Nyoman Vidiayupurbasari kembali menggelar sidang perkara gugatan nomor 102/G/2022/PTUN.JKT antara Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia melawan Menteri Kesehatan dengan agenda pemeriksaan ahli. Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang…

Details
Aug52022

Titik Kunci Penanganan Kasus Brigadir J: Fokus pada Asas Due Process of Law dalam Pro Justitia

Pengungkapan kasus kematian Brigadir J telah mendapatkan perhatian serius oleh masyarakat. Beberapa langkah telah dilakukan oleh Kepolisian, termasuk Kapolri yang membentuk Tim Khusus dari Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penyidikan, hingga melakukan evaluasi dan menon-aktifkan sejumlah Pejabat Polri.  Titik kunci penyidikan dalam kerangka Pro Justitia yang merujuk pada asas due process of law adalah jika…

Details
Jul282022

Koalisi Desak Penanganan Kasus Brigadir J Transparan, Obyektif, dan Akuntabel

Peristiwa wafatnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat terus mendapat sorotan publik, bahkan Presiden Joko Widodo. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak proses penyelesaian peristiwa ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sesuai mandat reformasi sektor keamanan dimana kepolisian sebagai bagian dari institusi penegakan hukum…

Details