“Presiden Joko Widodo Harus Memastikan Kapolri Terpilih Menghormati Prinsip Hukum dan Penegakan HAM”

Pers Rilis PBHI Pada akhir 2021 ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat ini Idham Azis telah memasuki masa pensiun dari Jabatannya. Merespon hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo telah mempertimbangkan beberapa nama calon Kapolri baru. Adapun pemilihan tersebut hasil dari pemilihan nama-nama yang direkomendasikan oleh Kompolnas maupun Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Merespon pemilihan…

Details

MODEL PENGKADERAN PBHI

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia merupakan organisasi yang didirikan dengan semangat pembelaan terhadap para korban struktural kekuasaan khususnya bagi para korban Pelanggaran HAM dan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Modul Perkaderan ini disusun diharapkan dapat menjadi agenda reformasi Kepengurusan dan pembenahan aturan main organisasi PBHI secara keseluruhan. Selamat Membaca …

Details

Hasil Temuan Komnas HAM Penting Ditindaklanjuti

Siaran Pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Menyikapi Temuan Hasil Investigasi Komnas HAM RI terkait Peristiwa Karawang Hasil Temuan Komnas HAM Penting Ditindaklanjuti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan laporan hasil investigasi terhadap insiden meninggalnya 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI), di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Selama proses investigasi, Komnas…

Details

Problem SKB Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI

SIARAN PERS BERSAMA Pemerintah baru saja mengumumkan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan enam menteri/kepala lembaga sekaligus (Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Kepala BNPT). SKB tersebut dikeluarkan setidaknya dengan pertimbangan…

Details

Larangan Memfoto, Merekam dan Meliput Persidangan oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim Baru Relevan Ketika Hakim Terganggu, Bukan Berbasis Izin

[Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)] MA melalui Peraturan MA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, terdapat hal yang menjadi sorotan, yaitu pengaturan pada Pasal 4 ayat (6). Perma tersebut yang menyebutkan “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan…

Details

MEMPERTANYAKAN AJAKAN JOKOWI MEMPERKUAT KOMITMEN TERHADAP HAM

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Pada peringatan hari HAM International yang jatuh pada 10 Desember, Presiden Jokowi melalui sambutan virtual yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen pemenuhan Hak Asasi. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ditunjukan pemerintah saat ini. Selama satu tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf…

Details

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM – “PEMBELA HAM DALAM BAHAYA”

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM Dalam Rangka Memperingati Hari Pembela HAM Internasional 9 Desember “Pembela HAM dalam Bahaya” Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga saat ini masih menjadi salah satu hutang besar pemerintahan presiden Joko Widodo. Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden berjanji dalam Nawacita akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang selalu…

Details

PBHI : Korban Overdosis Wajib Ditolong

Seringkali pengguna narkotika yang mengalami overdosis narkotika dibiarkan atau ditinggalkan begitu saja, sehingga beberapa harus orang kehilangan nyawa. Pada 10 – 12 November bertempat di Jakarta, Yayasan Karisma bekerjasama dengan Rumah Cemara kemudian mengadakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan overdosis opioid pada kalangan pengguna narkotika jarum suntik (Penasun), Komunitas Korban Napza, para organisasi masyarakat yang seringkali…

Details

Vonis JRX : Hakim Terjebak didalam Penafsiran “Pasal Karet” UU ITE

PERNYATAAN PERS BERSAMA -ELSAM, debtWATCH Indonesia, LBH Pers, ICJR, Yayasan Satu Keadilan, PBHI, YLBHI, Greenpeace Indonesia, PILNET Indonesia- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terdiri dari Ida Ayu Adnya Dewi, I Made Pasek, dan I Dewa Made Budi Watsara menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda 10 Juta Rupiah terhadap Drummer…

Details