Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim” Berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya adalah pernyataan Ketua KPU, Hasyim As-‘ary, yang menyatakan boleh membawa ponsel (HP) ke…

Details

PEDOMAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERKAIT KELOMPOK RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pemberian bantuan hukum menjadi manifestasi dari Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia terus mendorong program bantuan hukum bagi masyarakat melalui Badan…

Details

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Periksa Kembali Prabowo Subianto dalam Kasus Kejahatan Penghilangan Paksa Aktivis 97-98

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Periksa Kembali Prabowo Subianto dalam Kasus Kejahatan Penghilangan Paksa Aktivis 97-98 Pada 13 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menyerahkan surat desakan dan menyelenggarakan aksi simbolik di depan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar dapat menuntaskan Kasus Kejahatan Pelanggaran HAM berat masa lalu,…

Details

Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5

Siaran Pers Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5 Pada hari ini, Selasa, 13 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Centra Initiative, Setara Institute, HRWG, Lingkar Madani, dan  KontraS menyambangi Komisi Pemberantasan…

Details

PENUNJUKKAN PT TMI DALAM PENGADAAN ALUTSISTA DIDUGA MALADMINISTRASI MASYARAKAT SIPIL LAPORKAN MENTERI PERTAHANAN

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor KeamananPENUNJUKKAN PT TMI DALAM PENGADAAN ALUTSISTA DIDUGA MALADMINISTRASI MASYARAKAT SIPIL LAPORKAN MENTERI PERTAHANAN Senin 12 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan diwakili oleh PBHI, ICW dan Imparsial melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pertahanan terkait penunjukan PT. Teknologi Militer Indonesia (PT. TMI) dalam pengadaan Alat…

Details

Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan

Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional “Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan” Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional menyatakan Pemerintahan Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik (sipol) juga hak-hak ekonomi, sosial, dan…

Details

KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil “KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024” Hari ini, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita yang disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft. Dalam laman yang pada saat siaran pers ini ditulis,…

Details

KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02” Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. Putusan DKPP…

Details

Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1×24 Jam

Siaran Pers Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan “Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1×24 Jam” Sabtu, 3 Februari 2024, sekitar pukul 23:06 WIB, konsolidasi mahasiswa Jakarta yang diadakan di dalam Kampus Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan, tiba-tiba didatangi oleh segerombolan orang tidak dikenal dengan berpakaian preman.…

Details

Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi” Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Mereka—yang mencintai Indonesia, menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan…

Details