Konferensi Nasional Bantuan Hukum Sukses Diselenggarakan

PBHI bersama kelompok masyarakat sipil lainnya YLBHI, Federasi APIK, Mappi, LBHM, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta dan ILRC menyelenggarakan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019. Penyelenggaraan acara ini didukung penuh oleh BPHN, USAID, Kerajaan Belanda, The Asia Foundation dan IDLO. Konferensi ini diselenggarakan di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur dengan…

Details

Revisi PERMENKUMHAM Paralegal

PENDAHULUAN Prinsip equality before the law telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” kemudian jaminan ini diteruskan dengan jaminan atas access to justice yang dalam Pasal…

Details

Penjebakan Pekerja Seks: Melanggar HAM, Merusak Criminal Justice System, Melanggar Etik Anggota DPR

Pada 26 Januari 2020, Polda Sumatera Barat melakukan penggerebekan terhadap NN bersama Anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade. Berbagai Pernyataan Andre Rosiade di berbagai media menyatakan bahwa proses penggerebekan NN dilakukan dengan skema penjebakan yang sengaja direncanakan dan diorganisir serta diaporkan oleh Andre Rosiade. PBHI mencatat kejanggalan atas peristiwa tersebut. Pertama, penjebakan tidak ada…

Details

Jaksa Agung, seharusnya Ambil Langkah Nyata! Bukan Berkomentar Belaka

16 Januari 2020 lalu Jaksa Agung ST Burhanuddin melontarkan pernyataan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini merujuk pada hasil rekomendasi Panitia Khusus Semanggi I dan II yang dibentuk DPR periode 1999-2004. Atas pernyataan tersebut, Jaksa Agung mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat sipil dan Komnas…

Details

Menyikapi Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Pemerintah berencana membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN). Pembahasan DKN ini sudah dilakukan pemerintah dan pendirian lembaga ini akan diatur melalui peraturan presiden. Terlebih, pembentukan DKN ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejatinya, pendirian DKN ini merupakan agenda lama yang sudah dibahas sebelum masa pemerintahan Joko Widodo. Koalisi menilai pemerintah harus…

Details

Catatan PBHI atas Kondisi Penegakan HAM di Indonesia 2011

Dipertanggung-jawabkan menjelma menjadi fakta gelap, sementara pelanggaran HAM di berbagai wilayah menunjukkan angka yang terus bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan modus pelanggaran HAM itu sendiri. Sementara itu sejumlah institusi yang langsung maupun tidak memiliki tanggung-jawab fungsionalnya di bidang perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM seperti mengalami kegagapan dalam menerjemahkan peran dan fungsinya. Baik…

Details

MENKUMHAM seharusnya tidak Menghambat Sistem Pemasyarakatan

Menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil salah satunya adalah memastikan sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana…”. Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No 12 Tahun 1995, sudah mengarah pada agar narapidana/warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan dari upaya tersebut adalah pemberian remisi dan pembebasan bersyarat…

Details

Kisah Seorang Buruh Pabrik Rokok

Oleh Esti Nuringdyah Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sore itu tampak ramai. Puluhan perempuan muda berhamburan keluar pabrik, yang ditemboknya terlukis nama sebuah produk rokok terkenal yang 2004 lalu berpindah tangan ke perusahaan rokok ternama di Inggris. Seperti kebanyakan pabrik rokok, mereka melakukan program kemitraan dengan perusahaan local untuk memproduksi sigaret kretek tangan (SKT)…

Details

Problem Rumah Tahanan Tidak Selesai Dengan Sidak

terbesar terjadi di Kalimantan Selatan yang hanya memiliki Kapasitas sejumlah 1.442 orang, namun dihuni oleh 3.989 Warga Binaan dan Tahanan. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Rutan Kelas I Cipinang dihuni oleh 2.584 tahanan dengan kapasitas 1.136 orang, Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur dihuni oleh 1.019 tahanan dengan kapasitas 504 orang dan Rumah Tahanan Salemba Jakarta…

Details