Warga Wadas mendesak Presiden Jokowi untuk Menghapus Izin Penetapan Lokasi Tambang di Desa Wadas!

Warga Wadas sudah menolak rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan, penolakan dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Izin Penetapan Lokasi Nomor 509/41 Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo…

Details

Pemerintah Pusat Harus Hentikan Proyek Strategis yang Tidak Layak Ekologis dan Berwajah Bengis

HENTIKAN BRUTALITAS DAN KEBIADABAN APARAT NEGARA DI WADAS! (Selasa, 08/02/22)Sekitar 900an aparat kepolisian dan gabungan TNI dan Satpol PP mengepung Masyarakat Wadas, dengan bersenjata api lengkap. Aparat berdalih melakukan pengawalan atas pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Warga Wadas yang mempertahankan hak atas tanah yang dirampas dengan alasan lahan yang ditunjuk sebagai proyek strategis…

Details

DITAHAN SEWENANG-WENANG HINGGA DIBERONDONG PELURU: PROSES PERSIDANGAN PRA-PERADILAN KRIMINALISASI ABU DAN DIMAN DIBUMBUI SEJUMLAH KEJANGGALAN

Senin, 31 Jauari 2022 Sidang Pra-Peradilan warga Desa Suka Mukti Abu Sairi (Abu) dan Sudiman (Diman) Korban Kriminalisasi dan kebrutalan penggunaan senjata Aparat Kepolisian telah memasuki agenda mendengarkan saksi fakta. Adapun 2 (dua) orang warga Desa Suka Mukti yang ikut serta dalam perjuangan Aksi Damai Abu dan Diman dihadirkan oleh Kuasa Hukum di dalam persidangan…

Details

DULU MENCULIK, SEKARANG DILANTIK: PRABOWO PAKAI JABATAN PANGDAM DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN SEBAGAI UPAH POLITIK

Aktor pelanggaran HAM kembali mendapat jabatan dalam rezim Joko Widodo. Kali ini Mayjen TNI Untung Budiharto yang kebagian jatah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya setelah ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 Januari lalu. Untung merupakan eks anggota Tim Mawar yang melakukan penculikan dan penghilangan paksa pada aktivis pro-demokrasi di tahun 1998. Pemberian…

Details

PANDEMI MASIH JADI KOMODITAS EKONOMI NEGARA, HAK ATAS KESEHATAN PUBLIK TIDAK PERNAH TERPENUHI

PBHI mengecam diterbitkannya SE Kasatgas Penanganan Covid-19 25/2021 yang mengatur adanya dispensasi durasi karantina bagi pejabat. Ketentuan No. 5 dalam SE tersebut menyebutkan “masa karantina 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4.e dapat diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat setingkat eselon I (satu) ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau…

Details

TIMSUS 13 KASUS PELANGGARAN HAM BERAT: CACAT PROSES, MINUS INDEPENDENSI, NIHIL KEPENTINGAN KORBAN

Menko Polhukam, Mahfud MD pada 19 Desember lalu mengumumkan pembentukan tim khusus beranggotakan 22 orang jaksa senior untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat. Menanggapi pembentukan timsus, PBHI menyoroti beberapa hal. Di antaranya berkaitan dengan komposisi anggota dari timsus itu sendiri.Gina Sabrina, Manager Program PBHI menguraikan pentingnya melibatkan unsur masyarakat dalam timsus. “Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran…

Details

Janji Jokowi untuk Pemajuan HAM pada Bali Democracy Forum: Pidato Jadi Ajang Akting dan Drama, Nihil Realita

Pada acara Summit for Democracy 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memajukan demokrasi dan HAM di level kawasan maupun global. Namun hal ini sangat tidak tercermin dalam berbagai langkah dan kebijakan yang dibuat. Indonesia bahkan mengalami kemunduran yang signifikan dalam sektor kebebasan sipil dan demokrasi. Laporan Index Demokrasi yang dirilis oleh The…

Details