PENUNJUKAN PJ. BUPATI SERAM BARAT DARI ANGGOTA TNI AKTIF HARUS DIBATALKAN: CACAT HUKUM dan MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

Siaran Pers Rabu, 25 Mei 2022, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj.Bupati Seram Bagian Barat. Seperti diketahui Mendagri Tito Karnavian melalui Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat pejabat kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022. Salah…

Details

HAKIM & PANITERA PN RANGKSBITUNG DIDUGA DITANGKAP BNN: PROSES HUKUM HARUS TRANSPARAN, SESAMA APARAT JANGAN MAIN MATA, JANGAN ADA 86!

Berdasarkan pemberitaan media massa, diduga ada 2 (dua) Hakim dan 1 Panitera di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, terkait dugaan penyalahgunaan narkoba pada Rabu, 18 Mei 2022. Akan tetapi sampai saat ini, Sabtu 21 Mei 2022, belum ada informasi apapun dari BNN maupun PN Rangkasbitung serta Mahkamah Agung.…

Details

160 Advokat Berkomitmen Mendampingi 40 Orang Petani yang Dikriminalisasi di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Seminggu sejak Kamis 12 Mei 2022, 40 orang petani anggota Perkumpulan Petani Pejuang BumiSejahtera (PPPBS) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian ResorMukomuko Bengkulu. Menyikapi hal tersebut, maka telah terbentuk Tim Advokasi AntiKriminalisasi yang beranggotakan 160 orang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan KantorHukum di Indonesia, diantaranya : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan…

Details

147 Advokat Berkomitmen Mendampingi 40 Orang Petani yang Dikriminalisasi di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

5 (lima) hari terhitung sejak Kamis 12 Mei 2022, 40 orang petani anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Mukomuko Bengkulu. Menyikapi hal tersebut, maka telah terbentuk Tim Advokasi Anti Kriminalisasi yang beranggotakan 147 orang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Hukum di Indonesia, diantaranya :…

Details

Teten Harus Cabut Pernyataannya Yang Sesat!

Ucapannya menegaskan bahwa Teten ANTI-DEMOKRASI, MELAWAN KONSTITUSI dan HUKUM, serta MELANGGAR HAK ASASI. Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi Legislatif juga…

Details

PENGUMUMAN LIBUR LEBARAN DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM PBHI NASIONAL

Sehubungan dengan Hari Raya Lebaran, PBHI Nasional akan libur per tanggal 29 April 2022 – 6 Mei 2022 dan akan kembali beroperasi pada Senin, 9 Mei 2022. Pengaduan layanan bantuan hukum, komplain dan dugaan pelanggaran termasuk terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dapat disampaikan melalui Whats App 0895385587159 atau surel: pengaduan@pbhi.or.id.

Details

Catatan Kritis dari Pengalaman Pendampingan Bantuan Hukum Sengketa Informasi

#BeritaPBHI Pada 19 April 2022 lalu Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dari Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi terfokus “Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk ko-kreasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan dengan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dan tersedianya…

Details

PENYULUHAN BANTUAN HUKUM PBHI NASIONAL KEPADA WARGA PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU

Pada hari Jumat, 25 April 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengadakan penyuluhan hukum di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan penyuluhan kali ini mengangkat tema “Hak Atas Tempat Tinggal dan Bantuan Hukum”. Adapun lokasi Pulau Pari dan tema yang dipilih berangkat dari kebutuhan faktual warga, dimana sampai saat ini…

Details

PBHI GUGAT PEMERINTAH C.Q KEMENTERIAN KESEHATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA: INDIKASI PRAKTIK PELANGGARAN HAK PRIVASI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

[Jakarta, 25 April 2022]– Telah berlangsung Sidang Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) atas gugatan dengan Nomor Perkara : 102/G/2022/PTUN.JKT yang dilayangkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kepada Kementerian Kesehatan. Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5680/2021 Tentang Pedoman KerjaSama Penggunaan QR Code…

Details