Press ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI”. Pada Rabu, 22 Mei 2024 mendatang DPR berencana membahasa revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam draft terakhir, April 2023 yang kami terima terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi,…
DetailsRilis PersTim Advokasi Masyarakat Anti Perairan Beracun (TAMPAR) Jepang Membuang Limbah Nuklir di Perairan Fukushima, Ancaman terhadap Hak atas Pangan Rakyat Indonesia Berpotensi Kematian Akibat Keracunan “Gugatan PBHI terhadap Perwakilan Pemerintah Jepang Tidak Dihiraukan, bahkan Dihadang Intervensi Kemenlu Seolah Jadi Antek Pemerintah Jepang” Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Ekologi Maritim…
DetailsSIARAN PERS Organisasi Masyarakat Sipil Desak Presiden RI Segera Sahkan RPP Kesehatan dengan Pengamanan Zat Adiktif yang Kuat Jakarta, 14 Mei 2024 – Hari ini, sejumlah organisasi masyarakat melakukan konferensi pers bersama untuk mendesak Presiden RI, Joko Widodo, agar segera mengesahkan RPP turunan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Desakan ini mempertimbangkan kebutuhan yang…
DetailsHuman Rights Greetings! PBHI’s analysis in 2022 on the pattern of state capture repression seems to continue into 2023. The pattern of human rights violations, which was initially incidental and targeted, transformed into an institutionalized pattern, through structured policies and institutions (state capture repressions). In 2023, this pattern was strengthened through a securitization approach in…
DetailsSalam Hak Asasi! Analisis PBHI pada tahun 2022 mengenai pola state capture repression rupanya menjadi bagian yang terus berkesinambungan di tahun 2023. Pola pelanggaran HAM yang semula bersifat insidentil dan targeted bertransformasi menjadi terinstitusionalisasi melalui kebijakan dan institusi yang terstruktur (state capture repressions). Di tahun 2023 pola ini diperkuat melalui pendekatan sekuritisasi di berbagai sektor…
DetailsSiaran Pers KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG: MASYARAKAT DESAK PRESIDEN SEGERA BERTINDAK Jakarta, 28 Maret 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil mengirimkan permohonan kepada Presiden untuk bertindak terhadap kekosongan jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial. Koalisi tersebut diwakili oleh Julius Ibrani selaku Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI dan juga anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Boyamin Saiman…
DetailsRilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Lagi Kekerasan terhadap OAP: Pendekatan Sekuritisasi berujung Penjajahan Hak Asasi Warga Papua Video penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang direndam dalam drum berwarna biru berisi air dan mengalami berbagai tindak penyiksaan seperti dimaki, dipukul, dicambuk, disayat dan ditikam hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa menimbulkan…
DetailsSIARAN PERSTim Advokasi Anti-Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Demi Kemanusiaan (Terpukau) “MAHKAMAH KONSTITUSI TOLAK GUGATAN PT GKP: PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA TIDAK UNTUK PERTAMBANGAN” Jakarta, 21 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya” atas uji materil yang dilakukan PT Gema Kreasi Perdana. Atas Putusan tersebut Tim…
Details[Jakarta, 12 Maret 2024] – Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) menilai, pemerintah menggunakan sejumlah prosedur dan program dalam menjawab sejumlah isu dalam sidang Komite HAM Sipol PBB di Jenewa, 11–12 Maret 2024. Jawaban-jawaban prosedural seperti dibentuknya Keppres penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial, rencana aksi nasional (RAN) HAM, dll belum…
DetailsBeritaPBHI Perluas Layanan Kepada Kelompok Rentan PBHI dan LPKA Kelas II Jakarta Jalin Kerjasama Bantuan Hukum Jakarta, 5 Maret 2024 – PBHI menjalin kerjasama bantuan hukum dengan LPKA Kelas II Jakarta untuk pemberian layanan baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antar kedua belah pihak. Penandatanganan diwakili secara langsung oleh Akhmad…
Details