Komisioner KPK (Lili P Siregar) Mengundurkan Diri: Pintu Masuk Presiden Jokowi untuk Membenahi KPK

Presiden Joko Widodo telah menerima Surat Penguduran Diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan Komisioner. Mundurnya Lili P Siregar berimplikasi pada kekosongan 1 kursi Komisioner, padahal masa jabatan Lili P Siregar baru akan berakhir pada September 2023. PBHI menyoroti 1 kursi kosong pimpinan KPK, sebagai pintu masuk strategis pembenahan KPK secara kelembagaan sekaligus komitmen pemberantasan korupsi…

Details

Pelanggaran HAM Di Sri Lanka, Cermin Refleksi Untuk Indonesia

Pada tanggal 12-13 November 2016, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kunjungan lapangan di Sri Lanka bersama dengan jaringan CSO, sebagai bagian dari 7th Asian Human Rights Defender Forum. Pada kesempatan itu, Julius bertemu dan berdiskusi dengan warga sekitar tentang situasi dan kondisi kehidupan…

Details

Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui, Pasal Karet?

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyerahkan draft final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI. Rancangan undang-undang ini masih menjadi sorotan setelah sempat memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat pada 2019 lalu. Hingga akhirnya DPR dalam rapat paripurna terakhir yang digelar pada 30 September 2019 memutuskan…

Details

Rapat Persiapan Penelusuran Rekam Jejak Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jakarta, Rabu 7 Juli 2022 PBHI beserta beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Koalisi Persiapan Penelusuran Rekam Jejak Calon Anggota Komnas HAM menghadiri rapat tertutup bersama dengan panitia seleksi dari Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Agenda utama dari rapat tersebut adalah sosialisasi  mengenai teknis dan persiapan penelusuran rekam jejak calon anggota Komnas HAM…

Details

Keputusan untuk Tidak Membahas RKUHP oleh DPR Tidak Boleh dari Rapat Tertutup!

Pemerintah dan DPR pada 6 Juli 2022, Pukul 11:00 WIB kembali membahas RKUHP. Pemerintah memaparkan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah setelah rapat 25 Mei 2022, yang dapat dipantau dalam kanal youtube DPR RI.  Berdasarkan paparan dari pemerintah, perubahan dilakukan tidak hanya pada 14 isu krusial yang dipaparkan oleh pemerintah pada 25 Mei 2022. Namun ada…

Details

Konsorsium Masyarakat Sipil Susun Desain Penelitian untuk Asesmen Kebutuhan Kelompok Rentan dalam Bantuan Hukum

Jakarta, Rabu 29 Juni 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri rapat penyusunan desain dan alat penelitian untuk assessment kebutuhan kelompok rentan dalam bantuan hukum di Jakarta. Penyusunan ini telah berlangsung secara bertahap sejak tanggal 6 hingga 29 Juni 2022. Agenda ini bertujuan membahas rencana penelitian, metodologi, ruang lingkup kelompok rentan,…

Details

Kebijakan Pengendalian Tembakau: Minus Standar HAM

Jakarta, 28 Juni 2022 – Isu pengendalian tembakau di Indonesia masih menemui jalan terjal. Persoalan seperti masih belum tercapainya target pemerintah yang menargetkan ukuran gambar sebesar 75% dalam peringatan kesehatan bergambar sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Tembakau dalam Permenkes 40/2013, kekosongan instrumen hukum dalam rokok elektrik, hingga masih terbuka lebarnya akses penjualan rokok kepada anak…

Details

Memperingati Hari Anti Penyiksaan: Minim Akses Bantuan Hukum, Praktik Penyiksaan Terus Ada

LBH Masyarakat (LBHM) – PBHI Nasional 24 Juni 2022 26 Juni merupakan salah satu momentum penting dalam memperingati anti penyiksaan bagi komunitas internasional. Peringatan ini berangkat dari pembentukan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture/CAT) yang telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa…

Details

DPR Harus Pertimbangkan Suara Penolakan Orang Asli Papua Perihal Daerah Otonomi Baru

Jakarta (23/6/2022) – Koalisi masyarakat sipil meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk memperhatikan dan mempertimbangkan suara penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Orang Asli Papua (OAP). Hal itu disampaikan oleh beberapa aktivis Papua dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam pertemuan di Eksekutif Nasional Walhi (22/6) sebagai respon atas pembentukan Panitia Kerja (panja) untuk membahas…

Details

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Menolak Pembahasan RKUHP Tanpa Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation)

Pasca rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Tim Pemerintah terkait RKUHP pada 25 Mei 2022, hingga diskursus tentang RKUHP merebak seminggu belakangan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk berdiskusi terkait isu-isu dalam RKUHP di Hotel Gran Melia, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada 23 Juni 2022,…

Details