Ucapannya menegaskan bahwa Teten ANTI-DEMOKRASI, MELAWAN KONSTITUSI dan HUKUM, serta MELANGGAR HAK ASASI. Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi Legislatif juga…
DetailsSehubungan dengan Hari Raya Lebaran, PBHI Nasional akan libur per tanggal 29 April 2022 – 6 Mei 2022 dan akan kembali beroperasi pada Senin, 9 Mei 2022. Pengaduan layanan bantuan hukum, komplain dan dugaan pelanggaran termasuk terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dapat disampaikan melalui Whats App 0895385587159 atau surel: pengaduan@pbhi.or.id.
Details#BeritaPBHI Pada 19 April 2022 lalu Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dari Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi terfokus “Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk ko-kreasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan dengan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dan tersedianya…
DetailsPada hari Jumat, 25 April 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengadakan penyuluhan hukum di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan penyuluhan kali ini mengangkat tema “Hak Atas Tempat Tinggal dan Bantuan Hukum”. Adapun lokasi Pulau Pari dan tema yang dipilih berangkat dari kebutuhan faktual warga, dimana sampai saat ini…
Details[Jakarta, 25 April 2022]– Telah berlangsung Sidang Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) atas gugatan dengan Nomor Perkara : 102/G/2022/PTUN.JKT yang dilayangkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kepada Kementerian Kesehatan. Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5680/2021 Tentang Pedoman KerjaSama Penggunaan QR Code…
DetailsAudiensi Koalisi Pemantau Peradilan ke Komisi Yudisial – 22 April 2022 Komisi Yudisial (KY) telah menyelenggarakan tahap seleksi Kesehatan dan Kepribadian (termasuk rekam jejak) Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) RI. Berikutnya, tahap terakhir seleksi berupa tahap wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 April 2022. Rangkaian seleksi Calon Hakim…
DetailsJANGAN BERHENTI DI KAMU! Sob, sudah dekat sidang isbat nih! Tapi kayaknya THR-nya belum keliatan? Atau sudah nampak tapi masih setengah-setengah? Nah, kalau kalian punya permasalahan soal THR silahkan melaporkan permasalahan kalian ke PBHI ya! Saat ini @pbhi_jogja dan @pbhisumut membuka posko pengaduan THR untuk masyarakat luas. Langsung intipin unggahan mereka ya! #KabarDariPBHIWilayah#KabarPBHI#thr#buruh#BuruhMenang#tunjanganhariraya#idulfitri#lebaran#hakburuh#hakpekerja#pbhiyogyakarta#pbhisumaterautara#pbhi
DetailsPada 19 April 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus tidak menerima gugatan perkara dengan nomor 87/G/2022/PTUN.Jakarta yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil terkait pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya. Sebagaimana diketahui Untung Budiharto merupakan anggota Tim Mawar Kopassus yang terbukti bersalah dalam kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998. Kami…
DetailsCoalition of Civil Society for The Freedom of Religion or Belief in Indonesia sent a civil society version of the periodical report, on the condition of freedom of religion or belief, of the Universal Periodic Review 41 Read more: https://drive.google.com/file/d/193Uu5-qCqST_f9gKd5y4inUil5O81UfA/view
DetailsOn March 29, 2022, the Coalition to Abolish the Death Penalty sent a civil society version of the periodical report, on the issue of the night penalty, in the framework of the Universal Periodic Review. Continue to swipe to see what UPR is, what were the previous recommendations for Indonesia, and what I’m reporting this…
Details
