Masyarakat Sipil Menyerahkan Surat Permohonan Penolakan Permohonan Kasasi yang Diajukan Penuntut Umum dalam Kasus Kriminalisasi Fatia-Haris

Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024, Solidaritas Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa lembaga mendatangi Mahkamah Agung guna menyerahkan surat permohonan penolakan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus kriminalisasi Fatia-Haris. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Haris Azhar dan perkara dengan nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas…

Details

Pernyataan Dukungan Presiden Tanpa Cuti atau Mundur Pembangkangan Terhadap UU Pemilu, dan Melegitimasi Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara Yang Lebih Luas

Siaran Pers Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan Presiden hingga Menteri Berpihak Sepanjang Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Pada tanggal 24 Januari 2024, dalam wawancara di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik sekaligus pejabat politik mulai dari Presiden dan para Menteri boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan…

Details

Pernyataan Jokowi soal Presiden Hingga Menteri Boleh Kampanye dan Memihak:Terang-terangan Rusak Etika Demokrasi dan Mencederai Martabat Pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut seorang presiden hingga para menteri ‘boleh kampanye, boleh memihak’ selama gelaran Pemilihan Umum (Pemilu). Pernyataan yang disampaikan di Landasan Halim Perdana Kusuma tersebut muncul di tengah sorotan soal netralitas kabinet saat ini serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye. Kami menilai…

Details

Jaga Netralitas Negara, Usut Tuntas Cuitan Kampanye #PrabowoGibran2024 di Akun @Kemhan_RI

Menjelang hari pemungutan suara, netralitas negara dalam pemilu 2024 semakin dipertanyakan. Berbagai praktik penggunaan sumber daya dan dana negara diduga terjadi, baik itu di level nasional maupun daerah. Sumber daya negara yang dipolitisasi beragam, mulai dari aparatur negara hingga fasilitas negara. Terbaru, akun Kementerian Pertahanan (Kemhan), yaitu @Kemhan_RI, di platform sosial media X pada 21…

Details

Dumping Air Limbah Nuklir Fukushima Mengancam Rakyat Indonesia: TAMPAR Somasi Pemerintah Jepang

Siaran PersTim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) Dumping Air Limbah Nuklir Fukushima Mengancam Rakyat Indonesia: TAMPAR Somasi Pemerintah Jepang Jakarta, 15 Januari 2024 – Pemerintah Negara Jepang terus membuang air limbah nuklir Fukushima ke perairan samudra pasifik. Atas tindakan tersebut, PBHI dan EKOMARIN yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim…

Details

MARAKNYA UPAYA KRIMINALISASI MELANGGAR DAN MENGANCAM HAK ASASI UNTUK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Merespon Upaya Kriminalisasi Dalam Ekspresi Politik dan Agenda Pemilu MARAKNYA UPAYA KRIMINALISASI MELANGGAR DAN MENGANCAM HAK ASASI UNTUK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menilai bahwa iklim politik masa kampanye Pemilu 2024 semakin bernuansa mencekam. Momentum untuk meraih simpati suara serta edukasi politik bagi…

Details
Jan82024

KITA MENANG! FATIA DAN HARIS MENANG! ORANG ASLI PAPUA MENANG! Putusan Bebas untuk Fatia dan Haris Merupakan Angin Segar serta Harapan Bagi Demokrasi

Jakarta, 8 Januari 2024, Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya tiba pada tahap pembacaan putusan akhir. Sejak pagi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipenuhi oleh aparat keamanan dengan senjata lengkap dan mobil taktis dengan jumlah yang sangat banyak. Adapun aparat berjaga berasal dari ragam satuan mulai dari Polda…

Details

PENGHENTIAN OPERASIONAL KEBUN PLASMA OLEH PEMILIK LAHAN ADALAH UPAYA UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN

Kemitraan Pembangunan Kebun Sawit yang Memiskinkan Pemilik Lahan Buol, 08 Januari 2024, petani pemilik lahan program plasma perkebunan sawit yang bermitra dengan PT. Hardaya Inti Plantations (PT. HIP) menghentikan operasional kebun plasma karena merasa telah dirugikan dalam kerjasama yang dibangun puluhan tahun lamanya. Kemitraan Inti-Plasma dalam Perkebunan sawit, melalui pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)…

Details

Indonesia: Human rights groups celebrate the acquittal of human rights defenders Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar, calls for repeal of defamation laws

[Joint Statement] Indonesia: Human rights groups celebrate the acquittal of human rights defenders Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar, calls for repeal of defamation laws (Jakarta/Bangkok, 8 January 2024) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) welcome the East Jakarta District Court’s…

Details