Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Pada Putusan Usia Capres-Cawapres: Jaga Konstitusi Kita, Bersihkan MK dari Makelar Keluarga

Rilis PersPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) PBHI menilai terdapat berbagai bentuk kejanggalan dalam pemeriksaan hingga Putusan Permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres, yang berujung pada pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi hingga cacat formil. Hal ini berdampak pada legitimasi secara hukum terhadap putusan termasuk berpotensi pada perselisihan hasil Pemilu 2024 nanti. Kamis,…

Details

Upaya Mendorong Kesadaran dan Penguatan Bagi Korban Perampasan Tanah

Konferensi Tenurial 2023 mengusung tema “Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekologis Melalui Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam” ini, merupakan forum yang digagas untuk melihat lebih mendalam dan mengkritisi konsentrasi penguasaan dan monopoli tanah oleh pengusaha dan badan-badan usaha swasta maupun negaraHal itu yang telah mengakibatkan ketimpangan, konflik agraria, kerusakan alam dan kemiskinan struktural yang semakin…

Details

Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi oleh Presiden, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, melalui 3 BUMN ke Myanmar: Ombudsman Harus Usut Potensi Maladministrasi Yang Berdampak pada Pelanggaran HAM Berat terhadap Etnis Muslim Rohingya

Koalisi SSR merujuk pada laporan Mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) pada 2 Oktober 2023 lalu kepada Komnas HAM RI terkait dugaan penjualan illegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya kepada Myanmar termasuk Junta Militer di bawah Jendral Min Aung…

Details

“PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES: PRESIDEN DESPOTIC, MK CHAOTIC”

RILIS PERSPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) “PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES: PRESIDEN DESPOTIC, MK CHAOTIC” Hari ini, Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun…

Details

Mendesak Tanggung Jawab Pemerintah atas Tragedi Kemanusiaan di Myanmar sekaligus Mendesak KomnasHAM Untuk Segera Mengusut Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi oleh 3 Perusahaan BUMN ke Rezim Junta Militer Myanmar

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Audiensi ke PP Muhammadiyah Kamis, 12 Oktober 2023, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi dengan Bapak Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Audiensi ini bertujuan mendorong PP Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Islam…

Details

Nyalakan Tanda Darurat! Impunitas TNI Kembali Memakan Korban Sipil, Revisi Undang-Undang Peradilan Militer Sekarang!

Sejak reformasi, kita sudah berkomitmen untuk mengakhiri hak-hak istimewa militer, hak-hak yang di masa orde baru digunakan untuk melindungi, memperbesar, dan mempertahankan kekuasaan Soeharto. Kini 25 tahun telah berlalu. Sayangnya, aksi kekerasan dan kejahatan oleh oknum TNI masih sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sipil. Berbagai hak istimewa yang mereka miliki masih eksis dan bahkan…

Details

AKSI SIMBOLIK ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PADA PENANGKAPAN ADILUR RAHMAN KHAN DAN NASIRUDDIN ELAN DI BANGLADESH

Pada 3 Oktober 2023, Sekelompok organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Migrant CARE, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM),…

Details

DUGAAN SUPPLY ILEGAL SENJATA KE REJIM JUNTA MILITER MYANMAR OLEH BUMN DAN PEMERINTAH: GIMMICK SOLIDARITAS ROHINGYA TERNYATA BISNIS BERDARAH

RILIS PERSKOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DUGAAN SUPPLY ILEGAL SENJATA KE REJIM JUNTA MILITER MYANMAR OLEH BUMN DAN PEMERINTAH: GIMMICK SOLIDARITAS ROHINGYA TERNYATA BISNIS BERDARAH Senin, 2 Oktober 2023 lalu, Mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan dugaan penjualan illegal senapan serbu,…

Details

Hentikan Proses Penangkapaan dan Upaya Pemidanaan 18 Orang Peserta Aksi Damai & Simpatik Greenpeace Indonesia, Bebaskan Segera

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Pagi tadi (6/10/23) Greenpeace Indonesia mengadakan aksi damai menuntut Pemilu tanpa Oligarki di Bundaran HI. Pada saat aksi sedang berlangsung Kepolisian dan Satpol PP melakukan pembubaran paksa penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Tidak hanya membubarkan Anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan sewenang wenang…

Details

Dirgahayu 78 Tahun TNI: Masih Belum Ada Reformasi Hingga Hari Ini

Sudah 78 tahun usi TNI dan sudah 25 tahun sejak reformasi, namun hingga hari ini berbagai permasalahan sistemik yang mengakar di tubuh militer belum juga terselesaikan. Dwifungsi Masih Eksis (Perwira tinggi TNI tapi masih di jabatan sipil) PBHI menemukan terdapat 23 jabatan sipil yang diisi oleh perwira tinggi TNI, padahal Mandat Reformasi 1998 pada konteks…

Details