dan menerbitkan rangkaian peraturan perundangan yang memuat hak anak dan perlindungannya : UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak manusia, UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak anak, UU no. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, UU no. 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Seratus…
DetailsKetiga, Memaksimalkan sarana-sarana pengaduaan dan bantuan secara hukum maupun politik bagi Tenaga Kerja di Luar Negeri agar tidak terjebak untuk melakukan tindak pidana yang dapat berujung kepada Hukuman Mati atau mekanisme hukum yang diskriminatif terhadap warga negara asing. Kempat, Meminta pemerintah konsistens terhadap pemahaman bahwa hukuman pidana sebagai sautu bentuk tanggung jawab seseorang untuk dibina…
Detailsselalu saja ada pihak-pihak yang menodainya dengan tindakan biadab. Rangkaian bom di rumah ibadah, serta berbagai tindakan mengusik kebebasan beragama. Oleh karena itu, atas peristiwa bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah tersebut Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan: Mengutuk keras pelaku dan jaringan pelaku serta tindakan pengeboman di…
DetailsPermasalahan bermula dari perampasan kaset rekaman milik wartawan Trans 7 pada peristiwa tawuran antara SMA 6 dan SMA 70 (16 September 2011). Aksi damai wartawan, 19 September 2011, merupakan kelanjutan dari peristiwa tersebut, yang berakhir dengan bentrokan. Tercatat 7 siswa SMA 6 terluka, dan 4 orang wartawan terluka. PBHI menyayangkan peristiwa bentrokan dan ketidakmampuan aparat…
Detailsupaya pengusutan atas kematiaan Munir hanya menjadi tontonan peradilan yang tidak menyentuh substansi, jauh dari hakekat pengungkapan kasus hukum yang menghadirkan keadilan sejati, sehingga pelaku, otak pembunuhan dan seluruh jaringan kepentingan yang bekerja tak pernah terungkap dan terus menerus menjadi fakta gelap. Akan tetapi seperti kita tahu, tidak hanya pada Kasus Pembunuhan Munir, pada kasus-kasus…
DetailsKedua, dalam suasana perayaan Idul Fitri, sekitar pukul 17.00 WIB, para pedagang yang melancarkan protes dengan berdemo untuk menghalangi tindakan pemagaran oleh aparat gabungan. Para pedagang melakukan penghadangan dengan cara tidur dan bersujud di jalan sambil meneriakkan yel-yel Allahu Akbar. Tiba-tiba dari belakang sejumlah personel Satpol PP dan pasukan PHH Dalmas dan petugas pemadam kebakaran…
DetailsRehabilitasi-rekonstruksi gedung Pasar Inpres Pasar Raya Padang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hak keperdataan pedagang pada gedung Pasar Inpres berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan pedagang. Proses rehabilitasi-rekonstruksi juga tidak dapat meniadakan hak keperdataan pedagang sebagai korban gempa. Oleh karena itu, agar hak keperdataan maupun hak pedagang sebagai korban gempa tidak dilanggar, maka…
DetailsSecara normatif memang ada sejumlah alat hukum yang dimaksudkan sebagai jaminan atas hak-hak tersangka dan atau terdakwa. Seperti pasal 52 – 68 KUHAP. Undang Undang No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi hak sipil dan politik. Hingga Peraturan Kapolri (Perkap) No. 08 tahun 2009. Akan tetapi tetap saja aturan tersebut dalam pelaksanaannya menjadikan tersangka dan atau…
DetailsPenyidik sebagai suatu instrumen dalam sistem peradilan pidana, seharusnya lebih bijaksana dalam melihat permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan tingkat kejahatan yang diduga dilakukan oleh si anak. Penanganan permasalahan pencurian senilai Rp. 10.000 yang disamakan dengan pencurian dana nasabah senilai tujuh belas milair rupiah, hanya akan memperkuat ketidak-percayaan dan pesimisme masyarakat atas hukum…
DetailsMelakukan Ibadah Keagamaan adalah hak asasi manusia, hak dasar warga, hak konstitusional, yang wajib dipenuhi dan dilindungi pelaksanaannya oleh Negara. Jika ada aparatur dan atau representasi fungsi negara melakukan gugatan atasnya, sama artinya dengan menggugat dan atau melawan kewajibannya sendiri. Peristiwa ini benar-benar merusak akal sehat kita dalam mengelola kehidupan bernegara. Lebih tak mudah diterima…
Details