Hentikan Proses Penangkapaan dan Upaya Pemidanaan 18 Orang Peserta Aksi Damai & Simpatik Greenpeace Indonesia, Bebaskan Segera

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Pagi tadi (6/10/23) Greenpeace Indonesia mengadakan aksi damai menuntut Pemilu tanpa Oligarki di Bundaran HI. Pada saat aksi sedang berlangsung Kepolisian dan Satpol PP melakukan pembubaran paksa penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Tidak hanya membubarkan Anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan sewenang wenang…

Details

Dirgahayu 78 Tahun TNI: Masih Belum Ada Reformasi Hingga Hari Ini

Sudah 78 tahun usi TNI dan sudah 25 tahun sejak reformasi, namun hingga hari ini berbagai permasalahan sistemik yang mengakar di tubuh militer belum juga terselesaikan. Dwifungsi Masih Eksis (Perwira tinggi TNI tapi masih di jabatan sipil) PBHI menemukan terdapat 23 jabatan sipil yang diisi oleh perwira tinggi TNI, padahal Mandat Reformasi 1998 pada konteks…

Details

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Ada Esensinya

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Refomasi Sektor Keamanan Menyikapi Wacana Perpanjangan Usia ]ensiun Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki usia pensiun pada November mendatang bergulir belakangan ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perpanjangan tersebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelumnya,…

Details

Rekomendasi Tim Percepatan Menkopolhukam terhadap Reformasi Peradilan Militer: Bukan Cuma Gimmick Tapi BerPOLITIK, Waspada MILITERISME ke Depan

RILIS PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)ImparsialKontraS Tim Percepatan Reformasi Hukum Menkopolhukam di bawah Mahfud MD, telah menyerahkan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum yang utamanya berkaitan dengan reformasi peradilan. Reformasi Peradilan Militer masuk ke dalam Rekomendasi Jangka Menengah nomor 20 dengan ukuran keberhasilan “Dimasukkannya revisi UU Pengadilan Militer dalam prolegnas 2025 yang mengatur…

Details

Tingginya Gangguan Industri Tembakau di Indonesia Menunjukkan Pemerintah Gagal Melindungi Kesehatan Rakyatnya

Jakarta, 29 September 2023 — Laporan hasil survei tentang indeks gangguan industri tembakau pada 2023 di Indonesia menunjukkan Indonesia masih mencapai skor tinggi, yakni 84. Ini mengindikasikan tingginya campur tangan industri dalam kebijakan dan menunjukkan bahwa pemerintah masih berpihak kepada industri tembakau dengan mengorbankan kesehatan rakyatnya. Karena itu sejumlah pihak mendorong Pemerintah Indonesia lebih proaktif…

Details
Sep282023

Mengawal Reformasi Tentara Nasional Indonesia Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam langkah reformasi politik 1998 yang dimotori oleh gerakan masyarakat sipil berhasil menumbangkan rezim otoritarian militeristik Orde Baru. Salah satu kritik paling keras pada saat itu dialamatkan pada kelompok ABRI, mengingat ABRI dengan peran sosial politiknya (Dwifungsi) pada saat itu dianggap telah jauh melenceng, terlalu masuk ke ranah sipil dan keluar dari tugas dan fungsi…

Details

Eksploitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Pertambangan: Ruang Hidup dan Hak Asasi Nelayan Tradisional Terancam Mati

Tim Advokasi Anti-Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Demi Kemanusiaan (TERPUKAU) menilai permohonan pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) pada Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan…

Details

Gimmick Tim Percepatan Menkopolhukam: Grasi Massal Penyalahguna Narkotika Tidak Menyentuh Akar Masalah Kebijakan Narkotika

Beberapa waktu lalu, Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, menyerahkan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum yang di antaranya menyasar terhadap persoalan narkotika. Pada level konkret, Tim Percepatan mengusulkan “Grasi massal narapidana penyalahguna narkotika dan pelaku tindak pidana ringan yang memenuhi syarat tertentu (misalnya:…

Details

Bangladesh: Quash conviction and release rights defenders

(September 14, 2023) Bangladesh authorities should immediately release human rights defenders Adilur Rahman Khan and ASM Nasiruddin Elan, quash their convictions, and  end all reprisals against them for their legitimate human rights work, said 72 organizations today. Khan and Elan were sentenced by the Cyber Tribunal of Dhaka to two years’ of prison and a…

Details

Masyarakat Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Upaya Penggusuran dan Bebaskan Masyarakat Rempang yang Ditahan

Jakarta, 12 September 2023 – Sampai dengan saat ini telah ada 130 organisasi masyarakat sipil dari Aceh sampai Papua telah menyampaikan desakan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk menghentikan proyek Rempang Eco-City, menghentikan pematokan dan penggusuran, serta mendesak kepolisian untuk membebaskan tanpa syarat puluhan warga yang ditangkap dan ditahan karena terlibat aksi menolak penggusuran…

Details