Catatan Hasil Pemantauan Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Masyarakat Sipil

Audiensi Koalisi Pemantau Peradilan ke Komisi Yudisial – 22 April 2022 Komisi Yudisial (KY) telah menyelenggarakan tahap seleksi Kesehatan dan Kepribadian (termasuk rekam jejak) Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) RI. Berikutnya, tahap terakhir seleksi berupa tahap wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 April 2022. Rangkaian seleksi Calon Hakim…

Details

POSKO PENGADUAN THR 2022

JANGAN BERHENTI DI KAMU! Sob, sudah dekat sidang isbat nih! Tapi kayaknya THR-nya belum keliatan? Atau sudah nampak tapi masih setengah-setengah? Nah, kalau kalian punya permasalahan soal THR silahkan melaporkan permasalahan kalian ke PBHI ya! Saat ini @pbhi_jogja dan @pbhisumut membuka posko pengaduan THR untuk masyarakat luas. Langsung intipin unggahan mereka ya! #KabarDariPBHIWilayah#KabarPBHI#thr#buruh#BuruhMenang#tunjanganhariraya#idulfitri#lebaran#hakburuh#hakpekerja#pbhiyogyakarta#pbhisumaterautara#pbhi

Details

PTUN dan Peradilan Militer Menolak Gugatan Atas Pengangkatan Penculik Jadi Pangdam Jaya: Bukti TNI Kebal Hukum

Pada 19 April 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus tidak menerima gugatan perkara dengan nomor 87/G/2022/PTUN.Jakarta yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil terkait pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya. Sebagaimana diketahui Untung Budiharto merupakan anggota Tim Mawar Kopassus yang terbukti bersalah dalam kasus  Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998. Kami…

Details

Laporan Masyarakat Sipil untuk UPR Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati

Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara…

Details

TIDAK SERIUSNYA POLRI MEMPROSES HUKUM PARA PELAKU KERANGKENG MANUSIA LANGKAT: TERABAIKANNYA HAK-HAK KORBAN DAN ANCAMAN NYATA BAGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT!

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) mengecam keras segala bentuk praktik perendahan dan pengkerdilan martabat manusia yang terjadi di Kerangkeng…

Details

Penjahat HAM Tak Dicopot, Masyarakat #GugatPanglima

Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afri) bersama dengan Imparsial, KontraS, dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sebagai kuasa hukum telah melayangkan gugatan terhadap Panglima TNI Jend. Andika Perkasa ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta…

Details

SIGNIFIKANSI RUTAN SEBAGAI AKSELERATOR LAYANAN BANTUAN HUKUM

Rabu, 09 Maret 2022, Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengadakan kegiatan Konsultasi Teknis Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi Tahanan dan Pengelolaan Status Tahanan dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian di Rutan tahun 2022, yang dihadiri Kepala Rutan dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi se-Indonesia. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) diwakili Sekretaris Jenderal, Gina Sabrina, menyampaikan…

Details