MAHKAMAH KONSTITUSI TOLAK GUGATAN PT GKP: PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA TIDAK UNTUK PERTAMBANGAN

SIARAN PERSTim Advokasi Anti-Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Demi Kemanusiaan (Terpukau) “MAHKAMAH KONSTITUSI TOLAK GUGATAN PT GKP: PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA TIDAK UNTUK PERTAMBANGAN” Jakarta, 21 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya” atas uji materil yang dilakukan PT Gema Kreasi Perdana. Atas Putusan tersebut Tim…

Details

Sidang Komite HAM Sipol PBB: Pemerintah RI Berlindung di Soal-soal Prosedural, Jauh dari Substansial

[Jakarta, 12 Maret 2024] – Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) menilai, pemerintah menggunakan sejumlah prosedur dan program dalam menjawab sejumlah isu dalam sidang Komite HAM Sipol PBB di Jenewa, 11–12 Maret 2024. Jawaban-jawaban prosedural seperti dibentuknya Keppres penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial, rencana aksi nasional (RAN) HAM, dll belum…

Details

Perluas Layanan Kepada Kelompok Rentan PBHI dan LPKA Kelas II Jakarta Jalin Kerjasama Bantuan Hukum

BeritaPBHI Perluas Layanan Kepada Kelompok Rentan PBHI dan LPKA Kelas II Jakarta Jalin Kerjasama Bantuan Hukum Jakarta, 5 Maret 2024 – PBHI menjalin kerjasama bantuan hukum dengan LPKA Kelas II Jakarta untuk pemberian layanan baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antar kedua belah pihak. Penandatanganan diwakili secara langsung oleh Akhmad…

Details

Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, Pembajakan Pemilu 2024 oleh Jokowi Nyaris Sempurna: Segera Gunakan Hak Angket DPR!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, Pembajakan Pemilu 2024 oleh Jokowi Nyaris Sempurna: Segera Gunakan Hak Angket DPR!” Lonjakan suara secara tidak masuk akal dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam itu dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk…

Details

100 Hari Pasca Firli Bahuri Ditetapkan sebagai Tersangka: Proses Hukum Lambat, Kapolri Harus Turun Tangan Mengevaluasi Kerja Polda Metro Jaya!

Siaran Pers 100 Hari Pasca Firli Bahuri Ditetapkan sebagai Tersangka: Proses Hukum Lambat, Kapolri Harus Turun Tangan Mengevaluasi Kerja Polda  Metro Jaya! Pada hari ini, Jumat, 1 Maret 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyambangi markas besar kepolisian republik Indonesia. Adapun kehadiran Koalisi guna mengantarkan surat pemberitahuan terkait lambatnya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi mantan…

Details

Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

Rilis Pers Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan Pada 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Letjen (purn) Prabowo Subianto. Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono,…

Details

PBHI dan EKOMARIN Gugat Pemerintah Jepang: Stop Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima ke Laut

Siaran PersTim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) PBHI dan EKOMARIN Gugat Pemerintah Jepang: Stop Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima ke Laut Jakarta, 22 Februari 2024 – PBHI bersama Ekomarin yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) melayangkan gugatan ke Pemerintah Jepang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan pasca…

Details

Pemilu Dibajak Rezim, Penghentian SIREKAP dan Rekapitulasi Suara Manual Akal-akalan KPU untuk Kepentingan Terselubung: Gunakan Hak Angket DPR!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pemilu Dibajak Rezim, Penghentian SIREKAP dan Rekapitulasi Suara Manual Akal-akalan KPU untuk Kepentingan Terselubung: Gunakan Hak Angket DPR!” Sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pleno terbuka…

Details

Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim” Berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya adalah pernyataan Ketua KPU, Hasyim As-‘ary, yang menyatakan boleh membawa ponsel (HP) ke…

Details
Feb162024

PEDOMAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERKAIT KELOMPOK RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pemberian bantuan hukum menjadi manifestasi dari Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia terus mendorong program bantuan hukum bagi masyarakat melalui Badan…

Details