PBHI : Korban Overdosis Wajib Ditolong

Seringkali pengguna narkotika yang mengalami overdosis narkotika dibiarkan atau ditinggalkan begitu saja, sehingga beberapa harus orang kehilangan nyawa. Pada 10 – 12 November bertempat di Jakarta, Yayasan Karisma bekerjasama dengan Rumah Cemara kemudian mengadakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan overdosis opioid pada kalangan pengguna narkotika jarum suntik (Penasun), Komunitas Korban Napza, para organisasi masyarakat yang seringkali…

Details

Vonis JRX : Hakim Terjebak didalam Penafsiran “Pasal Karet” UU ITE

PERNYATAAN PERS BERSAMA -ELSAM, debtWATCH Indonesia, LBH Pers, ICJR, Yayasan Satu Keadilan, PBHI, YLBHI, Greenpeace Indonesia, PILNET Indonesia- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terdiri dari Ida Ayu Adnya Dewi, I Made Pasek, dan I Dewa Made Budi Watsara menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda 10 Juta Rupiah terhadap Drummer…

Details

LOMBA ESAI 24 TAHUN PBHI

Tema: Kondisi Hukum dan HAM di Indonesia Sub tema:1. Catatan kritis kondisi HAM pada sektor Pembela HAM (Human Rights Defender)2. Catatan kritis kondisi HAM pada sektor Sistem Peradilan Indonesia3. Catatan kritis kondisi terhadap pada sektor Sumber Daya Alam Ketentuan lomba:1. Peserta bersifat perseorangan atau individu (tidak ada batasan usia untuk peserta lomba) 2. Esai merupakan…

Details

Brutalitas Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Berulang, Polisi Kembali Militeristik

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras atas tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah Indonesia pada 6-8 dan 13 Oktober 2020. Brutalitas yang terbaru terjadi di Kwitang, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada malam hari (13/10) di mana anggota…

Details

Pers Rilis : Koalisi Untuk Hapus Hukuman Mati (KOHATI) – Hapuskan Hukuman Mati di Indonesia

Siaran Pers Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) “Hapuskan Hukuman Mati di Indonesia” Setiap tahunnya, tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Jika melihat pada konteks global, tren putusan vonis mati sebenarnya mengalami penurunan dan tren abolisi terhadap hukuman mati semakin menguat. Ada kecenderungan yang positif dengan semakin banyaknya negara-negara di…

Details

BRUTALITAS DALAM PENANGANAN AKSI TOLAK RUU CIPTA KERJA: “SARAT PELANGGARAN HUKUM DAN HAM!”

_Siaran Pers Bersama_PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) NASIONAL DAN 10 PBHI WILAYAH Selama aksi penolakan RUU Cipta kerja, PBHI membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan yang dilakukan oleh PBHI Wilayah Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, baik dalam upaya mendukung gerakan masyarakat yang…

Details

75 Tahun TNI: Kemunduran Reformasi TNI

Siaran PersKoalisi untuk Reformasi Sektor Keamanan “75 Tahun TNI: Kemunduran Reformasi TNI” Pada tanggal 5 Oktober 2020, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memasuki usianya yang ke- 75. Pada momentum Hari Ulang Tahun ke- 75 ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengucapkan selamat dan sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama…

Details

Siaran Pers – Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) MASSIFKAN TESTING, GRATISKAN BIAYA TES SWAB UNTUK RAKYAT

Jakarta, 4 Oktober 2020 – Untuk menekan penyebaran virus Covid-19 Para pakar epidemiologi telah merekomendasikan untuk menjalankan testing (pengujian), tracing (penelusuran) dan treatment (pengobatan) untuk menekan angka penularan virus ini. Chikita Edrini Marpaung selaku staf advokasi hukum dari PBHI menyatakan, “Sampai hari ini berdasarkan pemantauan kami langkah testing melalui metode Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction…

Details

Pemerintah dan DPR Jangan Mengkhianati Reformasi

Pemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan tahap awal Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebagai bentuk konsultasi pemerintah kepada DPR. Konsultasi tersebut memang dimandatkan oleh UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan terhadap UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Koalisi menilai, dalam kehidupan negara demokrasi, DPR sebagai…

Details