KOALISI MASYARAKAT SIPIL KECAM DISINFORMASI DAN UPAYA PEMBUBARAN PAKSA DISKUSI BATANG TORU ORANGUTAN TAPANULI

Jakarta, 10 Maret 2023. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam upayapembubaran paksa oleh orang tak dikenal dalam acara diskusi publik bertajuk “Masa DepanOrangutan Tapanuli dan Ekosistem Batang Toru” yang selenggarakan Satya Bumi bersamaSIEJ serta delapan organisasi lain di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Maret 2023.Kronologi kejadian dan penjelasan lengkap soal acara kami paparkan disini. [1]Tindakan…

Details
Mar92023

Siaran Pers ASEAN People Forum 2023

Pelemahan demokrasi dan penyempitan ruang sipil di kawasan Asia Tenggara makinmengkhawatirkan. Penilaian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil internasionalmengemukakan bahwa ruang sipil di seluruh negara di Asia Tenggara, atau yang tergabungdalam the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), berada pada rentang terhalang,ter-represi, dan tertutup. Salah satu trend yang menjadi sorotan adalah kriminalisasi pembela HAM menggunakanpasal-pasal…

Details

Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Atas Kritiknya Terhadap Pejabat Publik

Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi kesan keragu-raguan yang nyata dari kepolisian dan kejaksaan dalam melihat ada tidaknya unsur perbuatan pidana dalam perkara ini. Baru pada Senin 6…

Details

GUGATAN KORBAN GAGAL GINJAL TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL CLASS ACTION, MAJELIS HAKIM PN JAKARTA PUSAT HARUS MELANJUTKAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI

RILIS PERSTIM ADVOKASI UNTUK KEMANUSIAAN02 Maret 2023SIDANG KE-3 GUGATAN CLASS ACTION GAGAL GINJAL Jakarta (2/3), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama Keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) menghadiri Sidang ke-3 Gugatan Class Action No. 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. Tim Advokasi dan 15 orang keluarga korban hadir PN Jakarta Pusat telah berkomitmen hadir…

Details

Pemerintah Harus Evaluasi dan Akhiri Pendekatan Keamanan di Papua yang Selalu Menimbulkan Korban Jiwa

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pada 23 Februari 2023 terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari berbagai sumber, termasuk jaringan dan jurnalis, aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Atas hal tersebut kami organisasi…

Details

LAPORAN PBHI TAHUN 2022

Salam Hak Asasi! Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) berfokus pada pemajuan HAM melalui pembelaan korban pelanggaran HAM, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta advokasi kebijakan HAM. PBHI di tahun 2022 tetap berorientasi pada empat isu strategis hasil Kongres ke-VII, yaitu: Inisiasi dan Perbaikan Kebijakan HAM yang Inklusif dan Progresif; Penguatan Perlindungan…

Details
Feb272023

PBHI 2022 REPORT

Greetings in the name of human rights! The Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI) focuses on the advancement of human rights through defending the victims of human rights violations, community empowerment, research and development, as well as human rights policy advocacy. In 2022, PBHI works with oriented-based in 4 strategic issues, as mandated…

Details

Presiden RI dan Mendagri Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Pada Rabu (22/2), sidang kasus pengangkatan PJ Gubernur Provinsi Aceh kembali digelar di PTUN Jakarta dengan agenda pemeriksaan Ahli. Koalisi masyarakat sipil mengajukan Bivitri Susanti sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Bivitri menyampaikan bahwa secara garis besar negara hukum mengatur 2 hal, yaitu: pembatasan kekuasaan dan Hak Asasi Manusia. Pembatasan kekuasaan diatur dalam asas – asas umum…

Details

KOALISI MASYARAKAT SIPIL TOLAK SKANDAL PENGANGKATAN PJ. KEPALA DAERAH

Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas pengangkatan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh kini telah memasuki tahap pembuktian. Beberapa alat bukti surat yang diajukan Presiden dan Menteri Dalam Negeri pada persidangan tidak sesuai dengan berbagai pemberitaan di media masa. Sementara…

Details

Perilaku Aparat yang Melakukan Pengamanan Sidang Kanjuruhan Dinilai Bentuk Penghinaan terhadap Pengadilan

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil (LBH pos Malang, LBH Surabaya, LPBHNU Kota Malang, YLBHI, KontraS, Lokataru, IM57+ Institute, ICJR, ICW, AJI, PBHI) Pada hari Selasa, 14 Februari 2023, persidangan ke-12 kasus tragedi Kanjuruhan dengan Nomor Perkara 11/11/Pid.B/2023/PN.Sby;12/Pid.B/2023/N.Sby; dan 13/Pid.B/2023/PN.Sby dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada persidangan kali ini, ruang sidang dipenuhi oleh anggota Brimob…

Details