DULU MENCULIK, SEKARANG DILANTIK: PRABOWO PAKAI JABATAN PANGDAM DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN SEBAGAI UPAH POLITIK

Aktor pelanggaran HAM kembali mendapat jabatan dalam rezim Joko Widodo. Kali ini Mayjen TNI Untung Budiharto yang kebagian jatah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya setelah ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 Januari lalu. Untung merupakan eks anggota Tim Mawar yang melakukan penculikan dan penghilangan paksa pada aktivis pro-demokrasi di tahun 1998. Pemberian…

Details

PANDEMI MASIH JADI KOMODITAS EKONOMI NEGARA, HAK ATAS KESEHATAN PUBLIK TIDAK PERNAH TERPENUHI

PBHI mengecam diterbitkannya SE Kasatgas Penanganan Covid-19 25/2021 yang mengatur adanya dispensasi durasi karantina bagi pejabat. Ketentuan No. 5 dalam SE tersebut menyebutkan “masa karantina 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4.e dapat diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat setingkat eselon I (satu) ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau…

Details

TIMSUS 13 KASUS PELANGGARAN HAM BERAT: CACAT PROSES, MINUS INDEPENDENSI, NIHIL KEPENTINGAN KORBAN

Menko Polhukam, Mahfud MD pada 19 Desember lalu mengumumkan pembentukan tim khusus beranggotakan 22 orang jaksa senior untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat. Menanggapi pembentukan timsus, PBHI menyoroti beberapa hal. Di antaranya berkaitan dengan komposisi anggota dari timsus itu sendiri.Gina Sabrina, Manager Program PBHI menguraikan pentingnya melibatkan unsur masyarakat dalam timsus. “Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran…

Details

Janji Jokowi untuk Pemajuan HAM pada Bali Democracy Forum: Pidato Jadi Ajang Akting dan Drama, Nihil Realita

Pada acara Summit for Democracy 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memajukan demokrasi dan HAM di level kawasan maupun global. Namun hal ini sangat tidak tercermin dalam berbagai langkah dan kebijakan yang dibuat. Indonesia bahkan mengalami kemunduran yang signifikan dalam sektor kebebasan sipil dan demokrasi. Laporan Index Demokrasi yang dirilis oleh The…

Details

KOMBINASI SURAT SAKTI ANGGOTA DPR DAN HGU TUMPANG TINDIH: PETAKA BAGI WARGA MESUJI, SUMSEL

DIBUBARKAN PAKSA, DITANGKAP SEWENANG-WENANG, HINGGA DIBERONDONG PELURU Warga Desa Suka Mukti, Mesuji OKI, yang sedang mempertahankan ha katas tanahnya mengalami tindakan represif aparat Kepolisian. Kamis, 16 Desember 2021 pukul 19.30 WIB sekitar 100 aparat gabungan dari Polsek Mesuji, Polres OKI dan Polda Sumsel mendatangi lahan yang dipertahankan oleh masyarakat, membongkar tenda-tenda warga dan memberondong properti…

Details

KONGRES VII PBHI: REPRESI KIAN MENJADI, KONSOLIDASI AKAR RUMPUT JADI SOLUSI

[8/11] Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) selesai melaksanakan Kongres VII bersama Perwakilan Anggota, Badan Pengurus dan Majelis Anggota Wilayah PBHI di 10 (sepuluh) PBHI Wilayah yakni Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, pada 5-8 November 2021. Kongres PBHI merupakan momentum refleksi…

Details

Tiga Masalah Serius Surat Presiden RI Terkait Pergantian Panglima TNI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang…

Details

Konflik Lahan PTPN VS Petani Berujung Kriminalisasi: Studi Kasus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA M) Siak Hulu-Kampar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM-13) PBHI bertema, “Konflik Lahan PTPN VS Petani Berujung Kriminalisasi: Studi Kasus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA M) Siak Hulu-Kampar”. Hadir sebagai narasumber, Perwakilan Petani Kopsa M, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Sawit Watch, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), dan PBHI. Diskusi…

Details

KEKERASAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA: REPETISI AKIBAT MINUS EVALUASI DAN SANKSI

Mahasiswa HIMATA Banten Raya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang. Viral sebuah video yang menunjukkan Anggota Kepolisian mempiting dan membanting seorang peserta aksi hingga tersungkur dan mengalami kejang-kejang. Merespon peristiwa ini PBHI menyoroti beberapa hal: Pertama, unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, UU…

Details