Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) tetap menentang eksekusi hukuman mati atas terpidana narkotika, bila ada terpidana korupsi, atau bahkan kejahatan perang. Karena itu, jangan lagi pemerintah lewat kejaksaan untuk mengulangi menjagal orang dengan eksekusi hukuman mati. PBHI meminta Jaksa Agung, cukup sudah! Hentikan kegembiraan menghukum narapidana dengan tindakan membunuh mereka. Cukup…
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam dan menyesalkan keputusan kejaksaan dan pemerintah yang menggelar eksekusi hukuman mati terhadap enam orang terpidana mati pada 18 Januari 2015. Eksekusi ini dapat dinilai sebagai pelanggaran hak-hak manusia yang berat (gross violation of human rights), karena eksekusi hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi…
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) telah membuat catatan tentang dugaan pelanggaran hak-hak manusia sepanjang 2014. Kali ini sebanyak enam bidang yang menjadi perhatian, yaitu hak pilih dalam hubungannya dengan UU Pilkada, penerapan UU ITE, kasus pembunuhan Munir, pelanggaran oleh kepolisian, hak atas pendidikan, serta hak atas pekerjaan dan upah. Pertama, RUU…
Sejak 2 Januari – 29 Desember 2013, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melakukan pemantauan atau penelitian tentang dugaan pelanggaran hak-hak manusia yang difokuskan pada pelanggaran hak-hak tersangka kriminal dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan. Pemantauan ini menggunakan metodologi berbasis pada peristiwa/ kasus (event based methodology) dengan pendekatan pelanggaran (violation approach). Fokus tindak…
PENANGKAPAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersama sejumlah tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), patut memproleh catatan apresiasi. Bukan hanya karena korupsi di lembaga penegakan hukum dan atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sudah semestinya merupakan salah satu fokus penindakan dan pembongkaran tindak pidana korupsi, keterlibatan Ketua MK merupakan…
Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus-kasus korupsi di dunia peradilan patut diberikan apresiasi positif. Kasus terakhir dimana KPK mencoba membongkar dugaan korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Ketua MK harus dilhat upaya penguatan MK dan bukan membunuh karakter. MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusi merupakan suatu institusi yang sangat penting bagi Indonesia…
Proses semangat demokrasi kebebasan berserikat dan berkumpul kembali kembali dicederai, setelah reformasi tahun 1998 demokrasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dengan mengorbankan seluruh darah dan nyawa demi cita-cita mulia menuju nasional demokrasi kerakyatan untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi negara, bukan melaui demokrasi prosedural dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU ORMAS)…
Momentum 26 Juni 2013 merupakan momentum penting untuk memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Sudah 26 (dua puluh enam tahun) paska penandatanganan Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), praktek-praktek penangkapan dan penahanan sewenang-wenang…
JAMINAN Penegakan Hukum, Penghargaan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia sangatlah bergantung pada sejauh mana kesadaran kolektif pengelola pemerintahan dan kenegaraan, dalam memposisikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Dasar warga, sehingga dalam kondisi apapun mesti dipenuhi sebagai kewajiban yang tak boleh ditawar pelaksanaannya. Mengapresiasi pengelolaan pemerintahan dan kenegaraan beberapa tahun terakhir oleh Duet Presiden Susilo Bambang…
Kami Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan pemerkosaan yang terjadi pada Buruh Migran Indonesia (BMI) di Malaysia, pemerkosaan yang merendahkan martabat perempuan bukan kali pertama bagi pekerja BMI. Tindakan kesewenang-wenang polisi diraja Malaysia kerap terjadi, mulai dari bentuk kekerasan, intimidasi, perampasan pasport BMI, pemenjaraan bahkan yang baru ini terjadi terhadap…