Potret Suram Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Paniai: Mampukah Pengadilan Menghadirkan Keadilan?

Siaran Pers

Sidang perdana perkara Pelanggaran HAM Berat Paniai dengan nomor perkara 1/Pid.Sus- HAM/2022/PN.Mks akan digelar pada Rabu, 21 September 2022, di Pengadilan Negeri (PN) Makassar untuk mengadili satu orang terdakwa bernama Isak Sattu, yang saat terjadinya peristiwa bertugas sebagai Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai untuk dimintai pertanggungjawaban.  Padahal, peristiwa Paniai yang terjadi di tanggal…

Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD

Siaran Pers

Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan. Yang terbaru adalah tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.…

Siaran pers KASUM “Ada BIN di balik Pembunuhan Munir: @Bjorka ingatkan Fakta Hukum untuk Tuntaskan Kasus Munir”

Siaran Pers

Pengungkapan kasus pembunuhan dengan peracunan terhadap Munir menghadapi dinamika dan tantangan baru. Pasca Komnas HAM membentuk tim ad hoc kasus Munir, akun twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Fakta-Fakta tersebut sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan Pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi. Namun sayangnya,…

PBHI: Satgasus Merah Putih Tak Cukup Dibubarkan, Harus Ada Audit!

Siaran Pers

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan, Satgas Khusus (Satgasus) Merah Putih tidak cukup hanya dibubarkan saja. Menurutnya, perlu ada audit menyeluruh tentang kegiatan yang pernah dilakukan oleh satgasus sejak 2017 lalu. Sebab, kata dia, satgasus dibentuk diam-diam dan tak pernah mengajak masyarakat sipil untuk diminta masukan.  “Boleh dibilang ini…

Peristiwa Kekerasan Terhadap Warga Sipil Terus Berulang, Hentikan Segera Pendekatan Keamanan di Tanah Papua

Siaran Pers

Penggunaan pendekatan keamanan dalam penanganan persoalan di Papua kembali memperlihatkan implikasi buruknya terhadap upaya penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penggunaan pendekatan tersebut berimplikasi terhadap eskalasi konflik yang terus meningkat melalui pelbagai kasus-kasus yang berujung tindakan kekerasan dan/atau penganiayaan terhadap warga lokal, bahkan hingga berakibat hilangnya nyawa. Peristiwa pembunuhan keji disertai mutilasi…

Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru

Siaran Pers

Pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN).  Kami memandang agenda pembentukan DKN merupakan agenda lama yang dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena…

Ahli Kemenkes RI: Ada Tracker di PPA layanan Peduli Lindungi, Tapi Tanpa Audit BSSN dan Tanpa Jaminan Larangan Akses Data Pribadi Pengguna

Siaran Pers

Jakarta, 22 Agustus 2022 – Majelis Hakim PTUN Jakarta kembali menggelar Sidang Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang Pedoman Kerjasama Penggunaan QR Code Pedulilindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Kemenkes RI selaku Tergugat menghadirkan 1 Ahli yaitu Pratama Dahlian Persada (Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan…

Kebocoran Data Pribadi Dan Tanggungjawab Pemerintah: ‘Tak Perlu Ada Gugatan, Kalau Regulator Berani Dan Tegas’

Siaran Pers

Sambil menunggu penuntasan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah didesak agar “berani dan tegas” memberi sanksi tegas kepada penyedia layanan yang terbukti menyebabkan kebocoran data pribadi masyarakat. Tuntutan ini disuarakan seorang praktisi hukum setelah kasus dugaan kebocoran data pribadi masyarakat kembali terulang. Akhir pekan lalu, data pribadi pelanggan Indihome, PT Telkom Indonesia, diduga mengalami kebocoran.…

Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Siaran Pers

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.” Presiden Joko Widodo Koalisi Masyarakat Sipil menilai petikan Pidato Kenegaraan Presiden…

Fakta Persidangan Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI: Kerjasama Penyedia Platform Aplikasi dan PeduliLindungi Dibentuk Tanpa Kajian, Bahkan Providernya Berada di Jerman

Siaran Pers

Jakarta, 15 Agustus 2022 – Sidang Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI di PTUN Jakarta terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang Pedoman Kerjasama Penggunaan QR Code Pedulilindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), terus berlanjut.Majelis Hakim mendengar keterangan saksi dari Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes RI menghadirkan satu saksi, Agus Rachmanto, selaku Wakil Kepala…