Masyarakat Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Upaya Penggusuran dan Bebaskan Masyarakat Rempang yang Ditahan

Jakarta, 12 September 2023 – Sampai dengan saat ini telah ada 130 organisasi masyarakat sipil dari Aceh sampai Papua telah menyampaikan desakan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk menghentikan proyek Rempang Eco-City, menghentikan pematokan dan penggusuran, serta mendesak kepolisian untuk membebaskan tanpa syarat puluhan warga yang ditangkap dan ditahan karena terlibat aksi menolak penggusuran…

Hentikan Penggunaan Gas Air Mata dalam Menghadapi Masyarakat

Hingga kemarin (11/09/2023) aparat kepolisian kembali menembakkan gas air mata terhadap massa aksi yang menolak penggusuran di Pulau Rempang, Batam. Penembakan gas air mata itu merupakan tindakan Polresta Barelang untuk memaksa masyarakat Melayu mundur dan membubarkan diri dari lokasi BP Batam. Sejak pagi harinya, warga Pulau Rempang dan Galang berdemonstrasi di BP Batam terkait penangkapan…

Mengecam brutalitas anggota Polresta Barelang dan Polda Kepri dalam pengamanan proyek Rempang Eco City

Pada kamis 7 September 2023 seribuan anggota Polri dari Polresta Barelang dan Polda Kepulauan Riau membubarkan warga Rempang secara brutal menggunakan gas air mata, water cannon, dan pentungan. Akibatnya puluhan orang mengalami luka-luka, 6 orang diantaranya ditangkap, dan ratusan anak Sekolah Dasar mengalami trauma karena proses belajar dihentikan paksa dan dibubarkan. Selain melakukan penembakan gas…

Hentikan Program Strategis Nasional Kawasan Rempang Eco-City, Copot Kapolresta Barelang, Kapolda Kepulauan Riau, dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam

Solidaritan Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Kekerasan dan Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City Jakarta, 7 September 2023—Lagi dan lagi masyarakat adat menjadi korban ambisi pembangunan nasional. Aparat keamanan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian menjadi alat negara untuk melancarkan ambisi pembangunan Kawasan Rempang Eco-City yang harus menggusur 16 Kampung Melayu Tua yang telah eksis sejak 1834. Hari ini…

Pemerintah Didesak Hentikan Penggusuran Ribuan Masyarakat di Pulau Rempang untuk Kepentingan Investasi Skala Besar

Jakarta, 31 Agustus 2023 – Setelah 78 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing, kehidupan masyarakat Indonesia di tingkat tapak tidak benar-benar berdaulat di atas bumi Nusantara ini. Tak sedikit warga negara Indonesia yang masih harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman investasi skala besar yang dipaksakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada tahun…

DPR-RI Menyandera Rancangan Undang-Undang Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Orang Secara Paksa Setelah Selangkah Lagi Disahkan

Jakarta, 30 Agustus 2023 – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu dilaksanakan tahun ini oleh DPR-RI sebagai jaminan ketidakberulangan tindak penghilangan paksa. Namun, setelah perjalanan panjang sejak 2010 ditandatanganinya Konvensi, RUU ini mandek dan belum kunjung mendapatkan lampu hijau pengesahan di DPR RI. Terbukti dalam sidang DPR RI sebelum…

Kejahatan Oknum Paspampres Harus Diadili di Peradilan Umum dan Darurat Reformasi Peradilan Militer

Kasus kejahatan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Paspampres terhadap warga Aceh bernama Imam Masykur adalah suatu bentuk kejahatan kejam, keji dan tidak berperikemanusiaan. Koalisi mendesak agar proses hukum terhadap oknum anggota Paspampres itu dilakukan dalam peradilan umum dan tidak dalam peradilan militer. Hal ini menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung dengan…

Gugatan Ambang Batas Usia Capres-Cawapres: Kronik MK Alias Mahkamah Keluarga, Koalisi Dengan Adik Ipar Demi Mengangkat Putra Sulung

Mahkamah Konstitusi tengah menguji perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, dkk., terkait Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tujuan untuk menurunkan ambang batas usia capres-cawapres, dengan dalih moralitas dan rasionalitas serta diskriminasi. Permohonan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, karena PSI tidak dapat mengajukan capres-cawapres,…

Bebasnya Mayor Dedi dari Jerat Pidana: Bukti Penegakan Hukum di Internal TNI Harus Direformasi

Menyikapi Keterangan Kadispenad TNI Terkait Kasus Mayor Dedi Hasibuan terkait Hasil Penyelidikan Puspom TNI dan Puspomad yang membebaskan dari Jerat Pidana Pada Senin 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan tidak ditemukan unsur pidana dari tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Mayor…