STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara ketat diatur tanpa pandang bulu. Penelitian tersebut melahirkan beberapa rekomendasi terkait upaya pengendalian tembakau demi menjaga generasi bangsa yang berkualitas.

REVISI UU TNI: ANCAMAN BAGI GERAKAN SOSIAL BURUH DAN DEMOKRASI

Secara diam-diam, Badan Pembinaan Hukum TNI melakukan pembahasan RUU TNI pada April 2023 lalu. Dalam dokumen yang beredar, terdapat beberapa poin perubahan, yaitu perluasan fungsi TNI (Pasal 3), Operasi Militer Selain Perang (Pasal 7), perluasan penempatan di jabatan sipil (Pasal 47), perpanjangan masa dinas keprajuritan (Pasal 53), penghapusan kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI (Pasal…

RESHUFFLE KABINET KE-9: HABIS CAWE-CAWE, LANJUT BAGI-BAGI KUE

Senin, 17 Juli 2023, Presiden Jokowi kembali me-reshuffle kabinet untuk yang ke-9 kalinya, di posisi 1 menteri dan 5 wakil Menteri dan 2 Wantimpres. Mereka adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, Wamendes Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansury, Wakil Menteri BUMN Rosan RoeslaniWamenag Siaful Dasuki. Reshuffle: Pergantian Karena Korupsi dan Kontroversi Sejatinya, Konstitusi UUD…

Polisi Wajib Usut dan Tindak Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap LGBTIQ

[Jakarta, 14 Juli 2023] – Ancaman dan tekanan terhadap rencana pelaksanaan ASEAN Advocacy Week yang sedianya digelar pada 17 – 21 Juli 2023 adalah bentuk ketidakberdayaan dan kegagalan negara dalam kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan jaminan rasa aman terhadap setiap orang–tanpa terkecuali–untuk berekspresi dan berkumpul secara damai. Negara seharusnya justru menindak pelaku-pelaku yang selama ini menebar…

PENGUNGKAPAN KASUS IRJEN FS: HARUS BERBASIS PRO JUSTITIA & BEBAS DARI KONTESTASI POLITIK INTERNAL POLRI

Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya. Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point “pekerjaan rumah” besar institusional…

Hari Bhayangkara 77: Hanya Sekedar Seremonial Jika Tidak Ditindaklanjuti dengan Mereformasi Institusi Polri dan Sistem Peradilan Pidana

Pada 1 Juli 2023, Kepolisian Republik Indonesia merayakan peringatan Hari Bhayangkara ke-77. Perayaan tersebut diiringi dengan berbagai agenda seperti fun walk berhadiah hingga bagi-bagi paket sembako. Kegiatan tersebut diakhiri dengan kegiatan puncak yang megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam upacara tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan…

Tipu Muslihat Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: Janji Manis Fasilitas, Kejahatan Tidak Pernah Diusut Tuntas, Pelanggengan Keberulangan dan Impunitas

Rumoh Geudong: Fakta Nyata Kebiadaban Negara Rumoh  Geudong  dan  Pos  Sattis  Lainnya terjadi  saat  Aceh  dalam  status  Daerah  Operasi Militer  (DOM)  pada  1989–1998, di mana Pemerintah  RI  melalui Panglima  ABRI melakukan Operasi Jaring  Merah  (Jamer)  dan  Korem  011/Lilawangsa adalah pusat  komando  lapangan. Pos Sattis yang utama adalah Rumoh Geudong di Bilie Aron, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie. Kebiadaban negara dilakukan…

Dewan Pengawas dan Cuci Dosa Ketua KPK: Obstruction of Justice Pemeriksaan di Polda Metro Jaya?

Segambreng Dugaan Pelanggaran, Pemeriksaan Tanpa Kebenaran Rekam jejak Firli Bahuri, di KPK sebelum dan sesudah menjadi Komisioner KPK, mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam hal jumlah danjenis pelanggaran etik, bahkan hingga dugaan pidana. Sebut saja, menjemput Saksi yang akan diperiksa KPK pada 2018, bertemu petinggi parpol, bertemu TGB (mantan Gubernur NTB) saat Pemprov NTB sedang dipariksa…

Solidaritas Masyarakat Sipil Indonesia Menuntut Pemerintah Vietnam untuk #BebaskanBach: Kritik kok Dipenjara?”

Jakarta, 19 Juni 2023 – Pada hari ini, masyarakat sipil di Indonesia melakukan aksi #BebaskanBach di Monumen Nasional, Jakarta. Aksi ini merupakan solidaritas antar negara untuk menuntut pemerintah Vietnam agar membebaskan Bach dari kriminalisasi. Dang Dinh Bach (“Bach”) – https://www.standwithbach.org/ – adalah seorang pengacara keadilan lingkungan di Vietnam. Saat ditangkap, Ia merupakan Direktur Law and…

Serukan Penolakan RUU Kesehatan, Jaringan Pengendalian Tembakau Minta Penundaan Pengesahan di DPR

Jakarta, 15 Juni 2023 — Hari ini, sekelompok organisasi yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Masyarakat dari Produk Zat Adiktif Tembakau, hari ini mengadakan konferensi pers, guna menyatakan sikap tegas menolak RUU Kesehatan yang sedang dibahas di DPR RI dan mendesak Presiden Jokowi dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan atau Omnibus Law sektor Kesehatan.…