Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Bukan Untuk Anak Muda, tetapi Jadi Basis Nepotisme & Dinasti, Tanda Kehancuran Demokrasi & Menciderai Pemilu

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di…

#CourageousVoices: 10th Asian Regional Human Rights Defenders Forum

For immediate release ●Judicial harassment was the most common violation experienced by human rightsdefenders (HRDs) in Asia from 2021 to 2022.● State actors–such as the police–were the top perpetrators.● The forum coincides with the 25th anniversary of the UN Declaration on Human RightsDefenders, which requires states to protect HRDs. Nevertheless, violations against HRDsstill persist in…

#CourageousVoices: 10th Asian Regional Human Rights Defenders Forum

For immediate release 3 November 2023 Judicial harassment was the most common violation experienced by human rights defenders (HRDs) in Asia from 2021 to 2022. State actors–such as the police–were the top perpetrators. The forum coincides with the 25th anniversary of the UN Declaration on Human Rights Defenders, which requires states to protect HRDs. Nevertheless,…

Segera Bentuk Majelis Kehormatan (MKMK), MK Harus Tunjuk Anggota Yang Bebas Dari Konflik Kepentingan Apalagi Titipan: Jangan Bunuh Diri Dua Kali

Kejanggalan dalam proses dan putusan Permohonan No. 90/PUU-XII/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres pada aspek administrasi, aspek formil (kedudukan hukum/legal standing) dan materiil (isi putusan) sudah sangat fundamental. Selain dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat, bahkan berpotensi dianggap perbuatan pidana karena penyelundupan frasa. Sejauh ini, sekitar 7 (tujuh) Laporan Dugaan Pelanggaran Etik termasuk dari PBHI yang menyoroti…

Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Pada Putusan Usia Capres-Cawapres: Jaga Konstitusi Kita, Bersihkan MK dari Makelar Keluarga

Rilis PersPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) PBHI menilai terdapat berbagai bentuk kejanggalan dalam pemeriksaan hingga Putusan Permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres, yang berujung pada pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi hingga cacat formil. Hal ini berdampak pada legitimasi secara hukum terhadap putusan termasuk berpotensi pada perselisihan hasil Pemilu 2024 nanti. Kamis,…

Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi oleh Presiden, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, melalui 3 BUMN ke Myanmar: Ombudsman Harus Usut Potensi Maladministrasi Yang Berdampak pada Pelanggaran HAM Berat terhadap Etnis Muslim Rohingya

Koalisi SSR merujuk pada laporan Mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) pada 2 Oktober 2023 lalu kepada Komnas HAM RI terkait dugaan penjualan illegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya kepada Myanmar termasuk Junta Militer di bawah Jendral Min Aung…

“PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES: PRESIDEN DESPOTIC, MK CHAOTIC”

RILIS PERSPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) “PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES: PRESIDEN DESPOTIC, MK CHAOTIC” Hari ini, Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun…

Mendesak Tanggung Jawab Pemerintah atas Tragedi Kemanusiaan di Myanmar sekaligus Mendesak KomnasHAM Untuk Segera Mengusut Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi oleh 3 Perusahaan BUMN ke Rezim Junta Militer Myanmar

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Audiensi ke PP Muhammadiyah Kamis, 12 Oktober 2023, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi dengan Bapak Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Audiensi ini bertujuan mendorong PP Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Islam…

Nyalakan Tanda Darurat! Impunitas TNI Kembali Memakan Korban Sipil, Revisi Undang-Undang Peradilan Militer Sekarang!

Sejak reformasi, kita sudah berkomitmen untuk mengakhiri hak-hak istimewa militer, hak-hak yang di masa orde baru digunakan untuk melindungi, memperbesar, dan mempertahankan kekuasaan Soeharto. Kini 25 tahun telah berlalu. Sayangnya, aksi kekerasan dan kejahatan oleh oknum TNI masih sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sipil. Berbagai hak istimewa yang mereka miliki masih eksis dan bahkan…

AKSI SIMBOLIK ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PADA PENANGKAPAN ADILUR RAHMAN KHAN DAN NASIRUDDIN ELAN DI BANGLADESH

Pada 3 Oktober 2023, Sekelompok organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Migrant CARE, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM),…