POLDA SUMBAR HARUS MEMBEBASKAN TANPA SYARAT 4 ORANG MASYARAKAT, 3 ORANG MAHASISWA DAN 7 ORANG PENDAMPING HUKUM YANG DITANGKAP DAN MEMULIHKAN HAK MEREKA.

Masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) yang melakukan aksi damai (peacefull protest) sejak 5 (lima) hari belakang di Kantor Gubernur Sumbar mengalami represi dan penangkapan sewenang-wenang dari anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (POLDA Sumbar). Sebelum tindakan dilakukan oleh POLDA Sumbar telah ada kesepakatan bahwa masyarakat akan menentukan sikap setelah adanya hasil…

Kejadian di Mapolrestabes Medan Tidak Dibenarkan dalam Negara Hukum

Pada 5 Agustus 2023 sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolrestabes Medan.Mereka menanyakan proses hukum yang berjalan di Mapolrestabes Medan. Kapendam I/BB Kolonel Riko Siagian menyesali langkah Mayor Dedi yang membawa anggotanya tersebut (Waspada Online 05/08/2023). Kami menilai upaya mendatangi Mapolrestabes Medan oleh oknum anggota TNI (sekitar 40an/ Tribun medan 05/08/23) Patut diduga kuat sebagai bentuk tindakan…

KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan praktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranya berlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI,…

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Jakarta, 25 Juli 2023 – Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara…

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara ketat diatur tanpa pandang bulu. Penelitian tersebut melahirkan beberapa rekomendasi terkait upaya pengendalian tembakau demi menjaga generasi bangsa yang berkualitas.

REVISI UU TNI: ANCAMAN BAGI GERAKAN SOSIAL BURUH DAN DEMOKRASI

Secara diam-diam, Badan Pembinaan Hukum TNI melakukan pembahasan RUU TNI pada April 2023 lalu. Dalam dokumen yang beredar, terdapat beberapa poin perubahan, yaitu perluasan fungsi TNI (Pasal 3), Operasi Militer Selain Perang (Pasal 7), perluasan penempatan di jabatan sipil (Pasal 47), perpanjangan masa dinas keprajuritan (Pasal 53), penghapusan kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI (Pasal…

RESHUFFLE KABINET KE-9: HABIS CAWE-CAWE, LANJUT BAGI-BAGI KUE

Senin, 17 Juli 2023, Presiden Jokowi kembali me-reshuffle kabinet untuk yang ke-9 kalinya, di posisi 1 menteri dan 5 wakil Menteri dan 2 Wantimpres. Mereka adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, Wamendes Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansury, Wakil Menteri BUMN Rosan RoeslaniWamenag Siaful Dasuki. Reshuffle: Pergantian Karena Korupsi dan Kontroversi Sejatinya, Konstitusi UUD…

Polisi Wajib Usut dan Tindak Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap LGBTIQ

[Jakarta, 14 Juli 2023] – Ancaman dan tekanan terhadap rencana pelaksanaan ASEAN Advocacy Week yang sedianya digelar pada 17 – 21 Juli 2023 adalah bentuk ketidakberdayaan dan kegagalan negara dalam kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan jaminan rasa aman terhadap setiap orang–tanpa terkecuali–untuk berekspresi dan berkumpul secara damai. Negara seharusnya justru menindak pelaku-pelaku yang selama ini menebar…

PENGUNGKAPAN KASUS IRJEN FS: HARUS BERBASIS PRO JUSTITIA & BEBAS DARI KONTESTASI POLITIK INTERNAL POLRI

Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya. Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point “pekerjaan rumah” besar institusional…

Hari Bhayangkara 77: Hanya Sekedar Seremonial Jika Tidak Ditindaklanjuti dengan Mereformasi Institusi Polri dan Sistem Peradilan Pidana

Pada 1 Juli 2023, Kepolisian Republik Indonesia merayakan peringatan Hari Bhayangkara ke-77. Perayaan tersebut diiringi dengan berbagai agenda seperti fun walk berhadiah hingga bagi-bagi paket sembako. Kegiatan tersebut diakhiri dengan kegiatan puncak yang megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam upacara tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan…