Hasil Temuan Komnas HAM Penting Ditindaklanjuti

Siaran Pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Menyikapi Temuan Hasil Investigasi Komnas HAM RI terkait Peristiwa Karawang Hasil Temuan Komnas HAM Penting Ditindaklanjuti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan laporan hasil investigasi terhadap insiden meninggalnya 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI), di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Selama proses investigasi, Komnas…

Problem SKB Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI

SIARAN PERS BERSAMA Pemerintah baru saja mengumumkan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan enam menteri/kepala lembaga sekaligus (Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Kepala BNPT). SKB tersebut dikeluarkan setidaknya dengan pertimbangan…

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM – “PEMBELA HAM DALAM BAHAYA”

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM Dalam Rangka Memperingati Hari Pembela HAM Internasional 9 Desember “Pembela HAM dalam Bahaya” Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga saat ini masih menjadi salah satu hutang besar pemerintahan presiden Joko Widodo. Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden berjanji dalam Nawacita akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang selalu…

antarafoto/basri marzuki

Brutalitas Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Berulang, Polisi Kembali Militeristik

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras atas tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah Indonesia pada 6-8 dan 13 Oktober 2020. Brutalitas yang terbaru terjadi di Kwitang, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada malam hari (13/10) di mana anggota…

Pers Rilis : Koalisi Untuk Hapus Hukuman Mati (KOHATI) – Hapuskan Hukuman Mati di Indonesia

Siaran Pers Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) “Hapuskan Hukuman Mati di Indonesia” Setiap tahunnya, tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Jika melihat pada konteks global, tren putusan vonis mati sebenarnya mengalami penurunan dan tren abolisi terhadap hukuman mati semakin menguat. Ada kecenderungan yang positif dengan semakin banyaknya negara-negara di…

Sumber foto : bbc.com

BRUTALITAS DALAM PENANGANAN AKSI TOLAK RUU CIPTA KERJA: “SARAT PELANGGARAN HUKUM DAN HAM!”

_Siaran Pers Bersama_PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) NASIONAL DAN 10 PBHI WILAYAH Selama aksi penolakan RUU Cipta kerja, PBHI membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan yang dilakukan oleh PBHI Wilayah Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, baik dalam upaya mendukung gerakan masyarakat yang…

75 Tahun TNI: Kemunduran Reformasi TNI

Siaran PersKoalisi untuk Reformasi Sektor Keamanan “75 Tahun TNI: Kemunduran Reformasi TNI” Pada tanggal 5 Oktober 2020, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memasuki usianya yang ke- 75. Pada momentum Hari Ulang Tahun ke- 75 ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengucapkan selamat dan sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama…

Siaran Pers – Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) MASSIFKAN TESTING, GRATISKAN BIAYA TES SWAB UNTUK RAKYAT

Jakarta, 4 Oktober 2020 – Untuk menekan penyebaran virus Covid-19 Para pakar epidemiologi telah merekomendasikan untuk menjalankan testing (pengujian), tracing (penelusuran) dan treatment (pengobatan) untuk menekan angka penularan virus ini. Chikita Edrini Marpaung selaku staf advokasi hukum dari PBHI menyatakan, “Sampai hari ini berdasarkan pemantauan kami langkah testing melalui metode Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction…

Pemerintah dan DPR Jangan Mengkhianati Reformasi

Pemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan tahap awal Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebagai bentuk konsultasi pemerintah kepada DPR. Konsultasi tersebut memang dimandatkan oleh UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan terhadap UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Koalisi menilai, dalam kehidupan negara demokrasi, DPR sebagai…