SEPTIA DWI PERTIWI DIVONIS BEBAS

SIARAN PERS SEPTIA DWI PERTIWI DIVONIS BEBAS Jakarta, 22 Januari 2025 – Septia Dwi Pertiwi, buruh perempuan yang dikriminalisasi dengan menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) divonis bebas dari segala tuntutan. “Membebaskan terdakwa Septia Dwi Pertiwi oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum,” bunyi amar putusan yang…

Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City yang menggusur dan menyakiti Rakyat Melanggar Konstitusi, HAM, dan UU TNI

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City yang menggusur dan menyakiti Rakyat Melanggar Konstitusi, HAM, dan UU TNI Dilansir melalui Website, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar rapat koordinasi bersama Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama pada hari Senin (13 Januari 2025). Diketahui bahwa Rapat Koordinasi…

Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus KorupsiSolidaritas untuk Prof Bambang Hero

Pernyataan Bersama Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas untuk Prof Bambang Hero Pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT…

Setop Bebani Rakyat, Pulihkan Hukum dan Demokrasi

Setop Bebani Rakyat, Pulihkan Hukum dan Demokrasi Pernyataan Sikap Pada akhir tahun 2024 ini, kami, masyarakat sipil Indonesia, menyampaikan tiga tuntutan kepada Negara Republik Indonesia dan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pokok masalah ini menyangkut hajat hidup jasmani dan rohani bangsa Indonesia. Pertama, perihal keadilan ekonomi; kedua, penegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi; dan ketiga,…

Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk Dieksploitasi

[RILIS PERS JARINGAN REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA] Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk Dieksploitasi Pada Jumat, 13 Desember 2024, Menteri Hukum didampingi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Menteri Hak Asasi Manusia memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana sebagai solusi untuk mengatasi over kapasitas di Rutan…

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pemolisian

Siaran Pers “Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pemolisian” Jakarta, 20 Desember 2024 – Dalam beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap institusi kepolisian meningkat tajam. Hal ini dipicu oleh perilaku dan tindakan sejumlah oknum anggota kepolisian yang tertangkap melakukan pelanggaran disiplin dan etika, hingga tindak pidana. Kondisi tersebut telah menutupi berbagai capaian positif dalam…

Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia” Pada 16 Desember 2024 Presiden membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus melantik Menhan Sjafrie Sjamsuddin menjadi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Koalisi menilai UU No. 3 Tahun 2002 memang…

Dewan Pertahanan Nasional Gantikan Wantanas: Langkah Militerisasi Kebijakan Strategis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Dewan Pertahanan Nasional Gantikan Wantanas: Langkah Militerisasi Kebijakan Strategis 16 Desember 2024, Presiden membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan melantik Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian. Pembentukan DPN di bawah pemerintahan Prabowo menuai kritik tajam karena dianggap menyalahi amanat Pasal 15 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara,…