PTUN dan Peradilan Militer Menolak Gugatan Atas Pengangkatan Penculik Jadi Pangdam Jaya: Bukti TNI Kebal Hukum

Pada 19 April 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus tidak menerima gugatan perkara dengan nomor 87/G/2022/PTUN.Jakarta yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil terkait pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya. Sebagaimana diketahui Untung Budiharto merupakan anggota Tim Mawar Kopassus yang terbukti bersalah dalam kasus  Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998. Kami…

Warga Wadas mendesak Presiden Jokowi untuk Menghapus Izin Penetapan Lokasi Tambang di Desa Wadas!

Warga Wadas sudah menolak rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan, penolakan dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Izin Penetapan Lokasi Nomor 509/41 Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo…

Pemerintah Pusat Harus Hentikan Proyek Strategis yang Tidak Layak Ekologis dan Berwajah Bengis

HENTIKAN BRUTALITAS DAN KEBIADABAN APARAT NEGARA DI WADAS! (Selasa, 08/02/22)Sekitar 900an aparat kepolisian dan gabungan TNI dan Satpol PP mengepung Masyarakat Wadas, dengan bersenjata api lengkap. Aparat berdalih melakukan pengawalan atas pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Warga Wadas yang mempertahankan hak atas tanah yang dirampas dengan alasan lahan yang ditunjuk sebagai proyek strategis…

DITAHAN SEWENANG-WENANG HINGGA DIBERONDONG PELURU: PROSES PERSIDANGAN PRA-PERADILAN KRIMINALISASI ABU DAN DIMAN DIBUMBUI SEJUMLAH KEJANGGALAN

Senin, 31 Jauari 2022 Sidang Pra-Peradilan warga Desa Suka Mukti Abu Sairi (Abu) dan Sudiman (Diman) Korban Kriminalisasi dan kebrutalan penggunaan senjata Aparat Kepolisian telah memasuki agenda mendengarkan saksi fakta. Adapun 2 (dua) orang warga Desa Suka Mukti yang ikut serta dalam perjuangan Aksi Damai Abu dan Diman dihadirkan oleh Kuasa Hukum di dalam persidangan…

ASEAN: Regional-bloc under Cambodia Chairship must refrain from legitimising junta and enhance cooperation to address human rights situation in Myanmar

We, the undersigned, express deep concern over the planned visit of Prime Minister Hun Sen, on behalf of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), to Myanmar to meet with the junta representative, General Min Aung Hlaing. The visit is scheduled for 7 January 2022. We call on the ASEAN to refrain from further actions…

DULU MENCULIK, SEKARANG DILANTIK: PRABOWO PAKAI JABATAN PANGDAM DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN SEBAGAI UPAH POLITIK

Aktor pelanggaran HAM kembali mendapat jabatan dalam rezim Joko Widodo. Kali ini Mayjen TNI Untung Budiharto yang kebagian jatah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya setelah ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 Januari lalu. Untung merupakan eks anggota Tim Mawar yang melakukan penculikan dan penghilangan paksa pada aktivis pro-demokrasi di tahun 1998. Pemberian…

BRUTALITAS PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN NARKOTIKA: POTRET BURAM KEBIJAKAN DAN PENINDAKAN YANG TIDAK LAYAK HAM

Seorang tahanan narkotika di Polsek Medan Kota berinisial Z meninggal pada 26 Desember lalu dengan kondisi luka bakar seperti bekas sundutan rokok, bekas cekik dan luka lebam di seluruh tubuh. Tidak hanya itu, Z juga diketahui diperas dan diancam oleh penyidik Polsek Medan Kota yang meminta uang sebesar Rp25 Juta jika ingin dibebaskan. Setelah meninggal,…

PANDEMI MASIH JADI KOMODITAS EKONOMI NEGARA, HAK ATAS KESEHATAN PUBLIK TIDAK PERNAH TERPENUHI

PBHI mengecam diterbitkannya SE Kasatgas Penanganan Covid-19 25/2021 yang mengatur adanya dispensasi durasi karantina bagi pejabat. Ketentuan No. 5 dalam SE tersebut menyebutkan “masa karantina 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4.e dapat diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat setingkat eselon I (satu) ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau…