Reformasi MA Masih OTW, KPK Akan Terus OTT

19 Desember 2022, KPK menambah daftar Tersangka Hakim Yustisi di MA atas nama EY, menyusul 13 tersangka sebelumnya dalam kasus dugaan Suap penanganan perkara. Identifikasi Pola dan Modus: Periksa Indikator Kunci Berpijak pada pengalaman membongkar kasus korupsi Mantan Sekretaris MA, Nurhadi dalam pengurusan perkara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), bersama Direkturnya, Hiendra Soenjoto, MA…

Pasar Gelap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif akan diselenggarakan serentak secara nasional pada bulan November 2024. Hal ini berdampak pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum diselenggarakannya pemilihan serentak pada tahun 2024. Aceh adalah salah satu daerah yang berdampak akibat penundaan pemilihan kepala daerah yang masa jabatan Gubernur Definitif berakhir pada…

DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM TRAGEDI OBAT BERACUN

Jakarta (9/12) Hari ini Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama para keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), menuntut Komnas HAM segera melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Tim bersama Korban menilai, negara telah lalai dan membiarkan beredarnya obat-obat beracun (Zat EG dan…

Polisi Lakukan Upaya Pembubaran Massa Aksi #TolakPengesahanRKUHP di Depan Gedung DPR

Polisi terus berusaha membubarkan massa aksi yang sejak siang tadi berkemah di depan gedung DPR. Upaya pembubaran sudah dilakukan sejak pukul 15.25, tapi massa memilih tetap bertahan karena ingin pemerintah dan DPR mendengarkan suara penolakan mereka terkait pengesahan UU KUHP. Polisi mengeluarkan peringatan terakhir sekitar pukul 18.30. Padahal, masyarakat sipil hanya melakukan aksi damai dengan…

Pernyataan Kapolri terkait Bom Bunuh Diri Prematur

Menanggapi dugaan bom bunuh diri di area kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Astana Anyar, Bandung, kami mengecam penggunaan kekerasan untuk kepentingan apa pun, dalam situasi apa pun, dan oleh siapa pun.  Kami juga menyesalkan pernyataan-pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya yang tendensius, seolah menempatkan terduga pelaku sebagai bagian dari kelompok…

STATEMENT TO THE UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHTS TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND ASSOCIATION MR. CLEMENT NYALETSOSSI VOULE

Currently, Indonesia become the state of violations of freedom of peaceful assembly, association, and expression or fundamental rights, which has been a long listed, especially related to criminalization which addressed to the critics to the government and raise the issue about Papua. Just like what happened 2 weeks ago during the protest to the G-20…

TOLAK PENGESAHAN RKUHP BERMASALAH, MASYARAKAT GELAR AKSI TABUR BUNGA DI GEDUNG DPR

Jakarta, 5 Desember 2022 – Masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP di depan gedung DPR sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan setelah Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Desember 2022, meski aturan ini ditolak…

Telah Terbit! RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDipenjara

Jakarta, 1 Desember 2022. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menerbitkan RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDipenjara di Aksi Kamisan ke-755, di Taman Pandang Istana. Penerbitan panduan ini adalah sebagai bagian dari sikap dalam menolak Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana bermasalah yang telah dirampungkan DPR dan Pemerintah. Panduan ini juga merupakan hasil interpretasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dari…

Masukan Tak Digubris, Masyarakat Lakukan Aksi Bentang Spanduk di Car Free Day untuk Tolak Pengesahan RKUHP

Jakarta, 27 November 2022 – Hari ini, masyarakat sipil dari berbagai kalangan melakukan Aksi Bentang Spanduk saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan aksi pembuka dari masyarakat sebagai bentuk protes dari masyarakat terhadap DPR dan pemerintah yang berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa reses ketiga atau…

Peluncuran Hasil Investigasi Ddan Pemantauan Persidangan Kasus Kerangkeng Manusia Langkat, Sumatera Utara

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) menyikapi kasus kerangkeng manusia langkat, adapun kami telah beberapa upaya, yakni: melakukan investigasi mendalam terhadap korban,…