KOALISI MASYARAKAT SIPIL GELAR SIMPOSIUM NASIONAL HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT PASCA KUHP BARU: PERINGATKAN RISIKO DAN DAMPAK TERHADAP KELOMPOK RENTAN

Jakarta, 30 Juli 2024 – Hukum pidana di Indonesia telah memasuki era baru pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”). Beleid ini pada awalnya diklaim menjadi upaya negara untuk melepaskan diri dari corak hukum kolonial Belanda, yang tidak mampu lagi menjawab perkembangan masyarakat yang dinamis untuk mencapai keadilan.…

Puluhan Masyarakat Sipil Desak RUU Penghapusan Diskriminasi untuk Percepatan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia

Siaran Pers Puluhan Masyarakat Sipil Desak RUU Penghapusan Diskriminasi untuk Percepatan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia Jakarta, 23 Juli 2024 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), YIFoS Indonesia, Inti Muda Indonesia, dan Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi yang berjumlah 46 organisasi masyarakat sipil menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM-39) dengan tema “Urgensi RUU…

Segera Ungkap dan Adili Prajurit TNI Pelaku Penembakan di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor KeamananMenyikapi Penembakan Warga Sipil oleh Aparat TNI di Kabupaten Puncak, Papua Segera Ungkap dan Adili Prajurit TNI Pelaku Penembakan di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak! Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam dengan keras peristiwa penembakan yang terjadi di wilayah Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi…

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pernyataan Kababinkum TNI Terkait Usulan Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis “Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI” Jakarta, Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan…

Kerangkeng Manusia Langkat: Menghukum Eksekutor, Membebaskan Aktor Intelektual, Menghapus Hak Korban atas Pemulihan

Rilis Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) “Kerangkeng Manusia Langkat: Menghukum Eksekutor, Membebaskan Aktor Intelektual, Menghapus Hak Korban atas Pemulihan” Vonis bebas terhadap TRP, pelaku intelektual dalam tragedi Kerangkeng Manusia Langkat, yang sebelumnya dituntut 14 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp2,3 miliar untuk 11 korban berdasar perhitungan LPSK, berbanding terbalik dengan…

ASEAN Declaration on environmental rights must uphold the highest human rights standards and ensure civil society participation

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the undersigned organisations are alarmed by the substantially weakened state of the ASEAN declaration on environmental rights despite rigorous efforts by various civil society organisations (CSOs) in calling for its improvement. As the ASEAN Environmental Rights Working Group (AERWG) is set to meet on 1-3…

Seleksi Anggota Kompolnas: Pastikan Transparansi dan Partisipasi Publik Demi Agenda Reformasi Polri dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat.

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Seleksi Anggota Kompolnas: Pastikan Transparansi dan Partisipasi Publik Demi Agenda Reformasi Polri dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat. Pada pagi 21 Juni 2024 telah beredar nama-nama anggota Panitia Seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang berada dibawah Kemenkopolhukam yang direncanakan akan di rilis jam 13.00 Wib pada siang…

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi pernyataan Panglima TNI terkait multi-fungsi TNI “Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi” Pada tanggal Kamis, 6 Juni 2024 Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya dihadapan awak media di gedung DPR RI menegaskan…

Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

Press ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI”. Pada Rabu, 22 Mei 2024 mendatang DPR berencana membahasa revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam draft terakhir, April 2023 yang kami terima terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi,…

Jepang Membuang Limbah Nuklir di Perairan Fukushima, Ancaman terhadap Hak atas Pangan Rakyat Indonesia Berpotensi Kematian Akibat Keracunan

Rilis PersTim Advokasi Masyarakat Anti Perairan Beracun (TAMPAR) Jepang Membuang Limbah Nuklir di Perairan Fukushima, Ancaman terhadap Hak atas Pangan Rakyat Indonesia Berpotensi Kematian Akibat Keracunan “Gugatan PBHI terhadap Perwakilan Pemerintah Jepang Tidak Dihiraukan, bahkan Dihadang Intervensi Kemenlu Seolah Jadi Antek Pemerintah Jepang” Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Ekologi Maritim…