Pemerintah harus segera merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan

Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Pemerintah Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Koalisi juga mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera merealisasikan revisi tersebut. UU 31/1997 sudah tidak relevan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan di sisi lain UU 31/1997 juga…

POLDA SUMBAR HARUS MEMBEBASKAN TANPA SYARAT 4 ORANG MASYARAKAT, 3 ORANG MAHASISWA DAN 7 ORANG PENDAMPING HUKUM YANG DITANGKAP DAN MEMULIHKAN HAK MEREKA.

Siaran Pers

Masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) yang melakukan aksi damai (peacefull protest) sejak 5 (lima) hari belakang di Kantor Gubernur Sumbar mengalami represi dan penangkapan sewenang-wenang dari anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (POLDA Sumbar). Sebelum tindakan dilakukan oleh POLDA Sumbar telah ada kesepakatan bahwa masyarakat akan menentukan sikap setelah adanya hasil…

Kejadian di Mapolrestabes Medan Tidak Dibenarkan dalam Negara Hukum

Siaran Pers

Pada 5 Agustus 2023 sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolrestabes Medan.Mereka menanyakan proses hukum yang berjalan di Mapolrestabes Medan. Kapendam I/BB Kolonel Riko Siagian menyesali langkah Mayor Dedi yang membawa anggotanya tersebut (Waspada Online 05/08/2023). Kami menilai upaya mendatangi Mapolrestabes Medan oleh oknum anggota TNI (sekitar 40an/ Tribun medan 05/08/23) Patut diduga kuat sebagai bentuk tindakan…

KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

Siaran Pers

Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan praktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranya berlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI,…

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Siaran Pers

Jakarta, 25 Juli 2023 – Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara…

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Siaran Pers

Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara ketat diatur tanpa pandang bulu. Penelitian tersebut melahirkan beberapa rekomendasi terkait upaya pengendalian tembakau demi menjaga generasi bangsa yang berkualitas.

REVISI UU TNI: ANCAMAN BAGI GERAKAN SOSIAL BURUH DAN DEMOKRASI

Siaran Pers

Secara diam-diam, Badan Pembinaan Hukum TNI melakukan pembahasan RUU TNI pada April 2023 lalu. Dalam dokumen yang beredar, terdapat beberapa poin perubahan, yaitu perluasan fungsi TNI (Pasal 3), Operasi Militer Selain Perang (Pasal 7), perluasan penempatan di jabatan sipil (Pasal 47), perpanjangan masa dinas keprajuritan (Pasal 53), penghapusan kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI (Pasal…

RESHUFFLE KABINET KE-9: HABIS CAWE-CAWE, LANJUT BAGI-BAGI KUE

Siaran Pers

Senin, 17 Juli 2023, Presiden Jokowi kembali me-reshuffle kabinet untuk yang ke-9 kalinya, di posisi 1 menteri dan 5 wakil Menteri dan 2 Wantimpres. Mereka adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, Wamendes Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansury, Wakil Menteri BUMN Rosan RoeslaniWamenag Siaful Dasuki. Reshuffle: Pergantian Karena Korupsi dan Kontroversi Sejatinya, Konstitusi UUD…

Polisi Wajib Usut dan Tindak Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap LGBTIQ

Siaran Pers

[Jakarta, 14 Juli 2023] – Ancaman dan tekanan terhadap rencana pelaksanaan ASEAN Advocacy Week yang sedianya digelar pada 17 – 21 Juli 2023 adalah bentuk ketidakberdayaan dan kegagalan negara dalam kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan jaminan rasa aman terhadap setiap orang–tanpa terkecuali–untuk berekspresi dan berkumpul secara damai. Negara seharusnya justru menindak pelaku-pelaku yang selama ini menebar…

PENGUNGKAPAN KASUS IRJEN FS: HARUS BERBASIS PRO JUSTITIA & BEBAS DARI KONTESTASI POLITIK INTERNAL POLRI

Siaran Pers

Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya. Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point “pekerjaan rumah” besar institusional…