26 Tahun Konvensi Anti Penyiksaan Lindungi HAM dari Praktek-Praktek Tindakan Penyiksaan yang Merendahkan Martabat Manusia

Momentum 26 Juni 2013 merupakan momentum penting untuk memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Sudah 26 (dua puluh enam tahun) paska penandatanganan Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), praktek-praktek penangkapan dan penahanan sewenang-wenang…

Catatan PBHI Untuk Peringatan Hari HAM 2012

JAMINAN Penegakan Hukum, Penghargaan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia sangatlah bergantung pada sejauh mana kesadaran kolektif pengelola pemerintahan dan kenegaraan, dalam memposisikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Dasar warga, sehingga dalam kondisi apapun mesti dipenuhi sebagai kewajiban yang tak boleh ditawar pelaksanaannya. Mengapresiasi pengelolaan pemerintahan dan kenegaraan beberapa tahun terakhir oleh Duet Presiden Susilo Bambang…

STOP BRUTALITAS PEMERKOSAAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA (BMI) DILUAR NEGERI LINDUNGI HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN

Kami Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan pemerkosaan yang terjadi pada Buruh Migran Indonesia (BMI) di Malaysia, pemerkosaan yang merendahkan martabat perempuan bukan kali pertama bagi pekerja BMI. Tindakan kesewenang-wenang polisi diraja Malaysia kerap terjadi, mulai dari bentuk kekerasan, intimidasi, perampasan pasport BMI, pemenjaraan bahkan yang baru ini terjadi terhadap…

Mendesak Kepolisian Polda Bali Untuk Segera Menangani Penganiyayaan dan Intiimidasi Penggiat HAM

Kami Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan kekerasan, penganiayaan dan intimidasi yang terjadi pada sdr. I Wayan Gendo Suardhana alias “Gendo” pada 5 November 2012 dikantor Advokat Wihartono & Partners di Jalan Hassanudin, Denpasar Bali. Bahwa Sdr. Gendo merupakan Badan Pengurus Majelis Anggota Wilayah PBHI Bali dan aktif sebagai Ketua…

Jangan Biarkan Spekulasi Publik Lebih Cepat dari Proses Hukum

pemberitaan, analisis hingga sajian investigasi, menjadikan setiap proses hukum yang sedang berlangsung berada dalam pantauan dan kontrol publik secara langsung. Akibatnya, fakta apapun yang tersaji melalui proses hukum atas kasus-kasus publik, langsung terkonstruksi ke dalam ingatan kolektif publik dan menjadi fakta tersendiri yang melahirkan berbagai spekulasi. Hal inilah yang tentu memerlukan pengelolaan secara lebih sistematis.…

Jauhkan Korban Narkotika (Pengguna) dari Penahanan dan Pemenjaraan

Semangat untuk menempatkan Pengguna Narkotika sebagai pihak yang harus dipulihkan dari akibat penggunaan narkotika semakin menguat. Namun semangat tersebut terbentur dengan UU Narkotika dan sistem hukum yang berlaku. Sampai saat ini Pengguna Narkotika baru berhak mendapatkan rehabilitasi setelah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam perkembangannya sedang dilakukan upaya menempatkan pengguna narkotika ke…

Tarik Pasukan Densus dari Bima

berbahaya serta meresahkan rakyat setempat,” sarannya. Suryadi menambahkan, pasukan Densus Anti Teror itu tidak dibutuhkan terjun untuk menangkap 52 orang yang dilepaskan massa dari penjara atau Rutan sesudah peristiwa pembakaran Kantor Bupati Bima, Kamis (26/01/12). Tindakan pasukan ini bisa dinilai telah melampaui wewenangnya sebagai pasukan unit anti teror. Suryadi mengingatkan, pada dasarnya sebanyak 44 orang…

Penangkapan dan Penahanan Warga Bima Merupakan Legitimasi dilakukannya Kekerasan Baru

nghasutan, melawan petugas, pengrusakan, perbuatan tidak menyenangkan dll. Inilah yang kini terjadi di Pelabuhan Sape, Bima. Atas dasar dugaan tindak pidana tersebut, dengan menggunakan dalih penegakan hukum. Kepolisiaan menganggap penggunaan kekerasan menjadi suatu hal yang benar yakni bertujuan untuk melakukan penegakan hukum. Sebagaimana kasus-kasus yang sering terjadi dengan keterangan saksi yang diambil dari pihak kepolisian…

Pentingnya Mendorong Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia

kepolisian membuat rancangan revisi KUHAP ini harus dikembalikan dari Sekretariat Negara kepada Kemenkumham. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), menilai proses pengembalian rancangan revisi KUHAP dan perkembangan yang lambat (Februari 2010-Desember 2011), merupakan wujud kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak tersangka dan terdakwa. Selain menunjukkan ketidakharmonisan antar institusi…

Bongkar Kejahatan Korupsi Hingga Elit Tertinggi

PBHI juga mengharapkan penegak hukum bertindak professional dalam melakukan pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dengan menjunjung tinggi asas Fair Trial, sehingga hasilnya memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak hanya menjadi panggung pertarungan politik. Seluruh pihak melakukan pengawasan terhadap pengungkapan kasus Korupsi DGS BI dan tidak memberikan pernyataan yang memojokan proses peradilan dengan tujuan…