JAKSA BELUM SIAP DAN MENYERAHKAN SURAT DAKWAAN, HAKIM PERINTAHKAN JAKSA PENUHI SEGALA HAK SEPTIA

Siaran Pers

SIARAN PERS #BEBASKANSEPTIA JAKSA BELUM SIAP DAN MENYERAHKAN SURAT DAKWAAN, HAKIM PERINTAHKAN JAKSA PENUHI SEGALA HAK SEPTIA Jakarta, 10 September 2024 –Persidangan pertama kasus Septia, buruh yang dikriminalisasi melalui UU ITE karena memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya digelar pada Senin 10 September 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (TIM ASTAGA) memberikan…

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Desak Jaksa Agung Hentikan Kriminalisasi Septia

Siaran Pers

SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Desak Jaksa Agung Hentikan Kriminalisasi Septia Jakarta, 5 September 2024 – Pada Kamis, 5 September 2024, di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, berbagai kelompok masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas untuk menuntut penghentian proses kriminalisasi terhadap Septia, mantan pekerja di PT. Hive Five milik pesohor Jhon LBF. Septia dilaporkan ke…

STOP KRIMINALISASI SAID DIDU

Siaran Pers

Pres Release STOP KRIMINALISASI TERHADAP SAID DIDU Saat Dr. Muhammad Said Didu melakukan kritik terhadap ketidakadilan terhadap rakyat pada implementasi kebijakan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK-2) di 9 (sembilan) Kecamatan di Kab Tangerang dan Kab Serang pada luasan yg bisa mencapai 100.000 ha yg akan menggusur ratusan ribu warga – justru…

PETAKA PENGEMUDI: DIPERBUDAK PERUSAHAAN, MENJADI TOPENG INVESTASI JANGGAL TRILIUNAN

Siaran Pers

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) PETAKA PENGEMUDI: DIPERBUDAK PERUSAHAAN, MENJADI TOPENG INVESTASI JANGGAL TRILIUNAN Jakarta, 29 Agustus 2024 – PBHI mendampingi 2 (dua) aksi/demonstrasi besra-besaran pengemudi ojek online oleh Koalisi Ojol Nasional (KON) yang berpusat di Jakarta dan Aliansi Driver Online Bergerak (DOBRAK) di Banten. Aksi tersebut diikuti oleh + 2000 orang,…

“PBHI Raih Penghargaan Dari Kementerian Hukum dan HAM atas Advokasi Pemajuan Akses Terhadap Keadilan”

Siaran Pers

Mataram, 27 Agustus 2024 – Pada Hari Peringatan Pengayoman ke-79 PBHI berhasil meraih penghargaan penghargaan atas advokasi akses keadilan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan ini diberikan kepada PBHI sebagai organisasi masyarakat sipil sekaligus mitra Kementerian Hukum dan HAM yang selalu konsisten dalam mendukung kebijakan bantuan hukum di Indonesia. Penghargaan diberikan atas dasar kerja dan…

Revisi UU Pilkada: Pembajakan Konstitusi dan Pengokohan Dinasti Jokowi

Siaran Pers

Press ReleasePerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Revisi UU Pilkada: Pembajakan Konstitusi dan Pengokohan Dinasti Jokowi Revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI bukan hanya sebuah manuver legislatif, melainkan manuver berbahaya yang menodai prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar konstitusi. Badan Legislasi (Baleg) mengklaim bahwa revisi ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah…

‘Indonesia is Not For Sale’, Seruan Masyarakat Sipil dan Warga Korban IKN di HUT RI ke-79

Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Tanah untuk Rakyat ‘Indonesia is Not For Sale’, Seruan Masyarakat Sipil dan Warga Korban IKN di HUT RI ke-79 Penajam Paser Utara, Kaltim, 17 Agustus 2024—Tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggelar serangkaian kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan…

PBHI Menolak Pencalonan Tunggal dan Kecurangan Lewat Pencurian Data Pribadi pada Pilkada

Siaran Pers

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) PBHI Menolak Pencalonan Tunggal dan Kecurangan Lewat Pencurian Data Pribadi pada Pilkada Pembicaraan terkait pencalonan tunggal untuk Gubernur DK Jakarta yang ramai belakangan merupakan bentuk pencederaan atas nilai-nilai demokrasi. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah kontestasi, di mana berbagai calon bersaing secara sehat untuk mendapatkan…