Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi” Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Mereka—yang mencintai Indonesia, menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan…

Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

PETISI MASYARAKAT SIPIL Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan  segelintir orang, kelompok atau keluarga, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di negara ini kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena…

Masyarakat Sipil Menyerahkan Surat Permohonan Penolakan Permohonan Kasasi yang Diajukan Penuntut Umum dalam Kasus Kriminalisasi Fatia-Haris

Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024, Solidaritas Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa lembaga mendatangi Mahkamah Agung guna menyerahkan surat permohonan penolakan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus kriminalisasi Fatia-Haris. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Haris Azhar dan perkara dengan nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas…

Pernyataan Dukungan Presiden Tanpa Cuti atau Mundur Pembangkangan Terhadap UU Pemilu, dan Melegitimasi Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara Yang Lebih Luas

Siaran Pers Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan Presiden hingga Menteri Berpihak Sepanjang Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Pada tanggal 24 Januari 2024, dalam wawancara di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik sekaligus pejabat politik mulai dari Presiden dan para Menteri boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan…

Pernyataan Jokowi soal Presiden Hingga Menteri Boleh Kampanye dan Memihak:Terang-terangan Rusak Etika Demokrasi dan Mencederai Martabat Pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut seorang presiden hingga para menteri ‘boleh kampanye, boleh memihak’ selama gelaran Pemilihan Umum (Pemilu). Pernyataan yang disampaikan di Landasan Halim Perdana Kusuma tersebut muncul di tengah sorotan soal netralitas kabinet saat ini serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye. Kami menilai…

Jaga Netralitas Negara, Usut Tuntas Cuitan Kampanye #PrabowoGibran2024 di Akun @Kemhan_RI

Menjelang hari pemungutan suara, netralitas negara dalam pemilu 2024 semakin dipertanyakan. Berbagai praktik penggunaan sumber daya dan dana negara diduga terjadi, baik itu di level nasional maupun daerah. Sumber daya negara yang dipolitisasi beragam, mulai dari aparatur negara hingga fasilitas negara. Terbaru, akun Kementerian Pertahanan (Kemhan), yaitu @Kemhan_RI, di platform sosial media X pada 21…

PEMAKSAAN PEMBUKAAN KEBUN DILAKUKAN OLEH PIHAK PT. HIP DI LAHAN PLASMA DESA BALAU, KABUPATEN BUOL

PEMAKSAAN PEMBUKAAN KEBUN DILAKUKAN OLEH PIHAK PT. HIP DI LAHAN PLASMA DESA BALAU, KABUPATEN BUOL Buol, 16 Januari 2024. Memasuki minggu kedua penghentian operasional kebun plasma oleh pemilik lahan plasma yang bermitra dengan PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) di Kabupaten Buol masih berlangsung di 5 (lima) Desa yang melibatkan pemilik lahan di 4 (empat) koperasi…

Dumping Air Limbah Nuklir Fukushima Mengancam Rakyat Indonesia: TAMPAR Somasi Pemerintah Jepang

Siaran PersTim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) Dumping Air Limbah Nuklir Fukushima Mengancam Rakyat Indonesia: TAMPAR Somasi Pemerintah Jepang Jakarta, 15 Januari 2024 – Pemerintah Negara Jepang terus membuang air limbah nuklir Fukushima ke perairan samudra pasifik. Atas tindakan tersebut, PBHI dan EKOMARIN yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim…

MARAKNYA UPAYA KRIMINALISASI MELANGGAR DAN MENGANCAM HAK ASASI UNTUK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Merespon Upaya Kriminalisasi Dalam Ekspresi Politik dan Agenda Pemilu MARAKNYA UPAYA KRIMINALISASI MELANGGAR DAN MENGANCAM HAK ASASI UNTUK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menilai bahwa iklim politik masa kampanye Pemilu 2024 semakin bernuansa mencekam. Momentum untuk meraih simpati suara serta edukasi politik bagi…

KITA MENANG! FATIA DAN HARIS MENANG! ORANG ASLI PAPUA MENANG! Putusan Bebas untuk Fatia dan Haris Merupakan Angin Segar serta Harapan Bagi Demokrasi

Jakarta, 8 Januari 2024, Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya tiba pada tahap pembacaan putusan akhir. Sejak pagi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipenuhi oleh aparat keamanan dengan senjata lengkap dan mobil taktis dengan jumlah yang sangat banyak. Adapun aparat berjaga berasal dari ragam satuan mulai dari Polda…