PENGUNGKAPAN KASUS IRJEN FS: HARUS BERBASIS PRO JUSTITIA & BEBAS DARI KONTESTASI POLITIK INTERNAL POLRI

Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya. Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point “pekerjaan rumah” besar institusional…

Hari Bhayangkara 77: Hanya Sekedar Seremonial Jika Tidak Ditindaklanjuti dengan Mereformasi Institusi Polri dan Sistem Peradilan Pidana

Pada 1 Juli 2023, Kepolisian Republik Indonesia merayakan peringatan Hari Bhayangkara ke-77. Perayaan tersebut diiringi dengan berbagai agenda seperti fun walk berhadiah hingga bagi-bagi paket sembako. Kegiatan tersebut diakhiri dengan kegiatan puncak yang megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam upacara tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan…

Tipu Muslihat Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: Janji Manis Fasilitas, Kejahatan Tidak Pernah Diusut Tuntas, Pelanggengan Keberulangan dan Impunitas

Rumoh Geudong: Fakta Nyata Kebiadaban Negara Rumoh  Geudong  dan  Pos  Sattis  Lainnya terjadi  saat  Aceh  dalam  status  Daerah  Operasi Militer  (DOM)  pada  1989–1998, di mana Pemerintah  RI  melalui Panglima  ABRI melakukan Operasi Jaring  Merah  (Jamer)  dan  Korem  011/Lilawangsa adalah pusat  komando  lapangan. Pos Sattis yang utama adalah Rumoh Geudong di Bilie Aron, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie. Kebiadaban negara dilakukan…

Dewan Pengawas dan Cuci Dosa Ketua KPK: Obstruction of Justice Pemeriksaan di Polda Metro Jaya?

Segambreng Dugaan Pelanggaran, Pemeriksaan Tanpa Kebenaran Rekam jejak Firli Bahuri, di KPK sebelum dan sesudah menjadi Komisioner KPK, mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam hal jumlah danjenis pelanggaran etik, bahkan hingga dugaan pidana. Sebut saja, menjemput Saksi yang akan diperiksa KPK pada 2018, bertemu petinggi parpol, bertemu TGB (mantan Gubernur NTB) saat Pemprov NTB sedang dipariksa…

Solidaritas Masyarakat Sipil Indonesia Menuntut Pemerintah Vietnam untuk #BebaskanBach: Kritik kok Dipenjara?”

Jakarta, 19 Juni 2023 – Pada hari ini, masyarakat sipil di Indonesia melakukan aksi #BebaskanBach di Monumen Nasional, Jakarta. Aksi ini merupakan solidaritas antar negara untuk menuntut pemerintah Vietnam agar membebaskan Bach dari kriminalisasi. Dang Dinh Bach (“Bach”) – https://www.standwithbach.org/ – adalah seorang pengacara keadilan lingkungan di Vietnam. Saat ditangkap, Ia merupakan Direktur Law and…

Serukan Penolakan RUU Kesehatan, Jaringan Pengendalian Tembakau Minta Penundaan Pengesahan di DPR

Jakarta, 15 Juni 2023 — Hari ini, sekelompok organisasi yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Masyarakat dari Produk Zat Adiktif Tembakau, hari ini mengadakan konferensi pers, guna menyatakan sikap tegas menolak RUU Kesehatan yang sedang dibahas di DPR RI dan mendesak Presiden Jokowi dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan atau Omnibus Law sektor Kesehatan.…

Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK:“Peresmian KPK sebagai Mesin Politik 2024”

Nurul Gufron, Komisioner KPK, kembali membuktikan dirinya sebagai manusia super di bidang hukum dan tata negara Indonesia, dengan melakukan transformasi politik lembaga KPK melalui positive legislation di Mahkamah Konstitusi (“MK”). Nurul Gufron dengan mudahnya “mendikte MK” dalam hal transformasi politik KPK dari lembaga penegak hukum di bidang antikorupsi, menjadi mesin politik 2024. Dimulai dengan dirinya…

Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM

Pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang mewakili Pemerintah RI dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue, 3 Juni 2023 di Singapura, mengandung banyak masalah: Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan. Keempat bentuk penyelesaian yang ditawarkan, salah satunya…

Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK: “Peresmian KPK sebagai Mesin Politik 2024”

Nurul Gufron, Komisioner KPK, kembali membuktikan dirinya sebagai manusia super di bidang hukum dan tata negara Indonesia, dengan melakukan transformasi politik lembaga KPK melalui positive legislation di Mahkamah Konstitusi (“MK”). Nurul Gufron dengan mudahnya “mendikte MK” dalam hal transformasi politik KPK dari lembaga penegak hukum di bidang antikorupsi, menjadi mesin politik 2024. Dimulai dengan dirinya…

Putsan Sela Haris Dan Fatia, Pengacara pertanyakan Kredibilitas Hakim

Jakarta, 22 Mei 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kembali menjalani sidang keempat atas kriminalisasi oleh pejabat publik dengan agenda pembacaan putusan sela yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setelah melalui proses pembacaan dakwaan, eksepsi dan tanggapan atas eksepsi, hakim akhirnya membacakan putusan sela guna memutuskan dilanjutkan atau dihentikannya…