Bencana Obat Sirup Anak: Negara dan Swasta Sama-sama Bertanggung Jawab

PBHI mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang meninggal, serta mendoakan korban yang dirawat agar diberi kesehatan. Hingga 23 Oktober 2022, sekitar 245 anak mengalami gagal ginjal/Acute Kidney Injury (AKI) di 26 provinsi, dan 141 anak meninggal akibat mengkonsumsi obat sirup dengan kandungan tinggi Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Kemudian terbit larangan obat-obatan…

PENGUNGKAPAN KASUS IRJEN FS: HARUS BERBASIS PRO JUSTITIA & BEBAS DARI KONTESTASI POLITIK INTERNAL POLRI

Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya.Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point “pekerjaan rumah” besar institusional Polri…

Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Kami turut berduka cita atas Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan, Malang yang menewaskan kurang lebih 182 orang. Namun kami juga mengecam sekaligus mengutuk keras kelalaian Panitia dan Operator Liga yang tidak menerapkan mitigasi risiko dengan baik dan benar, sehingga Kapasitas Stadion yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 38.000 Orang membludak hingga mencapai sekitar 42.000 orang yang…

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Komposisi Keanggotaannya Melukai Korban serta Mencederai penegakkan HAM

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. KASUM bersepakat dengan pernyataan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu, yakni Keppres 17 Tahun 2022 merupakan sarana cuci dosa Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena bermasalah secara konseptual…

Pemantauan dan Analisa Pengadilan HAM Pertama Kasus Paniai: “Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa?”

Setelah 18 tahun mati suri Pengadilan HAM di Indonesia kembali bekerja. Hari ini, Rabu, 21 September 2022, Pengadilan HAM kembali diaktifkan dimana sidang pertama Pengadilan HAM dilangsungkan di PN Makassar untuk mengadili kasus Paniai 2014. Agenda persidangan ialah pembacaan dakwaan terhadap satu-satunya Terdakwa Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu (IS), purnawirawan TNI-AD Mantan Perwira Penghubung Kodim…

Potret Suram Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Paniai: Mampukah Pengadilan Menghadirkan Keadilan?

Sidang perdana perkara Pelanggaran HAM Berat Paniai dengan nomor perkara 1/Pid.Sus- HAM/2022/PN.Mks akan digelar pada Rabu, 21 September 2022, di Pengadilan Negeri (PN) Makassar untuk mengadili satu orang terdakwa bernama Isak Sattu, yang saat terjadinya peristiwa bertugas sebagai Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai untuk dimintai pertanggungjawaban.  Padahal, peristiwa Paniai yang terjadi di tanggal…

Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD

Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan. Yang terbaru adalah tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.…

Siaran pers KASUM “Ada BIN di balik Pembunuhan Munir: @Bjorka ingatkan Fakta Hukum untuk Tuntaskan Kasus Munir”

Pengungkapan kasus pembunuhan dengan peracunan terhadap Munir menghadapi dinamika dan tantangan baru. Pasca Komnas HAM membentuk tim ad hoc kasus Munir, akun twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Fakta-Fakta tersebut sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan Pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi. Namun sayangnya,…

Peristiwa Kekerasan Terhadap Warga Sipil Terus Berulang, Hentikan Segera Pendekatan Keamanan di Tanah Papua

Penggunaan pendekatan keamanan dalam penanganan persoalan di Papua kembali memperlihatkan implikasi buruknya terhadap upaya penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penggunaan pendekatan tersebut berimplikasi terhadap eskalasi konflik yang terus meningkat melalui pelbagai kasus-kasus yang berujung tindakan kekerasan dan/atau penganiayaan terhadap warga lokal, bahkan hingga berakibat hilangnya nyawa. Peristiwa pembunuhan keji disertai mutilasi…

Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru

Pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN).  Kami memandang agenda pembentukan DKN merupakan agenda lama yang dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena…