Pemerintah Harus Evaluasi dan Akhiri Pendekatan Keamanan di Papua yang Selalu Menimbulkan Korban Jiwa

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pada 23 Februari 2023 terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari berbagai sumber, termasuk jaringan dan jurnalis, aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Atas hal tersebut kami organisasi…

Presiden RI dan Mendagri Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Pada Rabu (22/2), sidang kasus pengangkatan PJ Gubernur Provinsi Aceh kembali digelar di PTUN Jakarta dengan agenda pemeriksaan Ahli. Koalisi masyarakat sipil mengajukan Bivitri Susanti sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Bivitri menyampaikan bahwa secara garis besar negara hukum mengatur 2 hal, yaitu: pembatasan kekuasaan dan Hak Asasi Manusia. Pembatasan kekuasaan diatur dalam asas – asas umum…

KOALISI MASYARAKAT SIPIL TOLAK SKANDAL PENGANGKATAN PJ. KEPALA DAERAH

Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas pengangkatan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh kini telah memasuki tahap pembuktian. Beberapa alat bukti surat yang diajukan Presiden dan Menteri Dalam Negeri pada persidangan tidak sesuai dengan berbagai pemberitaan di media masa. Sementara…

Perilaku Aparat yang Melakukan Pengamanan Sidang Kanjuruhan Dinilai Bentuk Penghinaan terhadap Pengadilan

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil (LBH pos Malang, LBH Surabaya, LPBHNU Kota Malang, YLBHI, KontraS, Lokataru, IM57+ Institute, ICJR, ICW, AJI, PBHI) Pada hari Selasa, 14 Februari 2023, persidangan ke-12 kasus tragedi Kanjuruhan dengan Nomor Perkara 11/11/Pid.B/2023/PN.Sby;12/Pid.B/2023/N.Sby; dan 13/Pid.B/2023/PN.Sby dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada persidangan kali ini, ruang sidang dipenuhi oleh anggota Brimob…

Pidana Mati Ferdy Sambo: Simplifikasi Reformasi Kepolisian?

LBH Masyarakat (LBHM), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya Brigadir Yosua dalam peristiwa pembunuhan. Dalam kasus ini kami juga menyoroti langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo pada 13 Februari 2023. Kami mendukung penuh penjatuhan pidana terhadap kasus pembunuhan berencana…

Darurat Sipil Diam-Diam dan Ketiadaan Urgensi Penambahan Kodam

Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa “akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam…

Civil society groups demand Indonesia to implement cohesive policy and approach to not legitimising Myanmar junta in ASEAN

On the 2nd anniversary of the Myanmar’s attempted coup, we, the undersigned, call on Indonesia as the Chair of ASEAN to not legitimising the Myanmar junta at any cost. This shall include a commitment to disinvite junta representatives from ASEAN meetings at all levels. Earlier this week, a programme of the upcoming ASEAN Tourism Ministers…

MENDESAK DPR MEMBENTUK PANITIA KHUSUS UNTUK MENGUNGKAP DAN MENYELESAIKAN TRAGEDI OBAT BERACUN

Jakarta (25/1), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) melakukan audiensi ke Komisi IX DPR-RI. Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan mendorong urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk mengungkap keterbukaan dan memastikan penyelesaian tragedi obat beracun yang merenggut 200 nyawa dan 134 kondisi fisik anak akibat kelalaian dan kesalahan…

TRAGEDI KANJURUHAN: DAN TERJADI LAGI… SETELAH PERSIDANGAN PANIAI,CUCI DOSA PELANGGARAN HAM LEWAT PERADILAN FIKTIF

Senin, 16 Januari 2023, sidang perdana Tragedi Kanjuruhan digelar dengan Terdakwa AH (Ketua Panpel Arema FC), SS (Security Officer), AKP Hd (Danki 3 Brimob Polda Jatim), Kompol WSP (Kabag Ops Polres Malang), dan AKP BSA (Kasat Samapta Polres Malang), yang didakwa dengan Pasal 359-360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, lalu Pasal 103 ayat (1)…