PIDATO JOKOWI DAN TIM PPHAM: BOHONG (LAGI) DAN GIMMICK (LAGI)

Jakarta, 11 Januari 2023 Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) bentukan Presiden Jokowi di bawah Menkopolhukam, Mahfud MD pada Agustus 2022 berbasis Keppres No. 17/2022, mengumumkan laporannya dan dibungkus pidato Presiden Jokowi. Ada 2 kata kunci dalam pidato Jokowi: mengakui dan menyesali terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sejak…

ULTIMATUM RAKYAT UNTUK PRESIDEN DAN DPR RI

Kami, rakyat Indonesia menuntut kepada Presiden RI untuk mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secepatnya. Kami juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menolak Perppu Cipta Kerja, yang telah merendahkan pilar-pilar negara hukum dan mengkhianati konstitusi Negara Republik Indonesia. Jika dalam waktu 7 hari ke depan tuntutan ini tidak dipenuhi, kami menyerukan…

PERPU CIPTA KERJA NO. 2 TAHUN 2022: PENGKHIANATAN TERHADAP PANCASILA DAN UUD 45, PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Buruk Rupa Omnibus Law Cipta Kerja: Dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat oleh MK UU Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Ciptaker) telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan mandat perbaikan dalam 2 tahun. Artinya, Pemerintah dilarang melakukan tindakan/membentuk kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak…

Reformasi MA Masih OTW, KPK Akan Terus OTT

19 Desember 2022, KPK menambah daftar Tersangka Hakim Yustisi di MA atas nama EY, menyusul 13 tersangka sebelumnya dalam kasus dugaan Suap penanganan perkara. Identifikasi Pola dan Modus: Periksa Indikator Kunci Berpijak pada pengalaman membongkar kasus korupsi Mantan Sekretaris MA, Nurhadi dalam pengurusan perkara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), bersama Direkturnya, Hiendra Soenjoto, MA…

Pasar Gelap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif akan diselenggarakan serentak secara nasional pada bulan November 2024. Hal ini berdampak pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum diselenggarakannya pemilihan serentak pada tahun 2024. Aceh adalah salah satu daerah yang berdampak akibat penundaan pemilihan kepala daerah yang masa jabatan Gubernur Definitif berakhir pada…

DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM TRAGEDI OBAT BERACUN

Jakarta (9/12) Hari ini Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama para keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), menuntut Komnas HAM segera melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Tim bersama Korban menilai, negara telah lalai dan membiarkan beredarnya obat-obat beracun (Zat EG dan…

Polisi Lakukan Upaya Pembubaran Massa Aksi #TolakPengesahanRKUHP di Depan Gedung DPR

Polisi terus berusaha membubarkan massa aksi yang sejak siang tadi berkemah di depan gedung DPR. Upaya pembubaran sudah dilakukan sejak pukul 15.25, tapi massa memilih tetap bertahan karena ingin pemerintah dan DPR mendengarkan suara penolakan mereka terkait pengesahan UU KUHP. Polisi mengeluarkan peringatan terakhir sekitar pukul 18.30. Padahal, masyarakat sipil hanya melakukan aksi damai dengan…

Pernyataan Kapolri terkait Bom Bunuh Diri Prematur

Menanggapi dugaan bom bunuh diri di area kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Astana Anyar, Bandung, kami mengecam penggunaan kekerasan untuk kepentingan apa pun, dalam situasi apa pun, dan oleh siapa pun.  Kami juga menyesalkan pernyataan-pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya yang tendensius, seolah menempatkan terduga pelaku sebagai bagian dari kelompok…

STATEMENT TO THE UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHTS TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND ASSOCIATION MR. CLEMENT NYALETSOSSI VOULE

Currently, Indonesia become the state of violations of freedom of peaceful assembly, association, and expression or fundamental rights, which has been a long listed, especially related to criminalization which addressed to the critics to the government and raise the issue about Papua. Just like what happened 2 weeks ago during the protest to the G-20…

TOLAK PENGESAHAN RKUHP BERMASALAH, MASYARAKAT GELAR AKSI TABUR BUNGA DI GEDUNG DPR

Jakarta, 5 Desember 2022 – Masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP di depan gedung DPR sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan setelah Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Desember 2022, meski aturan ini ditolak…