Revisi UU TNI Mengembalikan DwiFungsi, Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Reformasi

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kami menandang pemerintah sebaiknya meninjau…

On the Occasion of 42nd ASEAN Summit 2023: Civil Society Organisations Urge for Democratising ASEAN, Reclaiming People’s Space for a Just Economy and Inclusive Community

[Jakarta, 9 May 2023] Responding to the 42nd ASEAN Summit taking place on 9-11 May 2023 in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia, representatives of civil society groups (CSOs) in the ASEAN region held the Regional Strategic Gathering of ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) on May 5-7 in Jakarta. The regional strategic gathering…

SIDANG KE-7 GUGATAN CLASS ACTION GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL

Jakarta (8/5), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama Keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) menghadiri Sidang Mediasi ke-7 Gugatan Class Action No. 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. Mediasi dibuka pada pukul 11.00 – 12.40 WIB, pada agenda ini hadir pula para keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal. Sayangnya pihak prinsipal tidak ada…

Pernyataan Pangdam Siliwangi Bersifat Politis dan Harus Dikoreksi

Pada tanggal 10 April 2023, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, membuat tulisan opini berjudul “Etika Menuju 2024”. Dalam tulisan tersebut, Pangdam memaparkan tentang persoalan kondisi kebangsaan, khususnya terkait dengan Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Kami menilai pernyataan Pangdam dalam tulisan tersebut sangat berdimensi dan bernuansa politis.…

Presiden Perintahkan KASAD dan Panglima TNI, Segera Pastikan Dihentikannya Semua Bentuk Penyerangan, Pernyataan Provokatif dan Tindakan Prajurit yang Melanggar Hukum

Tindakan aksi penyerangan dan Kekerasan yang di lakukan oknum anggota TNI kembali lagi terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari (26/4). Tindakan ini terjadi secara berturut-turut setelah sebelumnya terjadi di Kupang, NTT seminggu sebelumnya pada Rabu (19/4). Selain itu, terdapat video yang beredar di media sosial yang dilakukan oknum TNI yakni seorang perwira…

Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog

Pilihan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan. Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka Koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan. Peristiwa gugurnya prajurit dalam sebuah operasi yang disebut oleh TNI sebagai operasi penyelamatan Pilot maskapai Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tentu menyisakan…

Sidang Kedua Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Dakwaan JPU Cacat Formil dan Penegakan Hukum Tak Objektif

Jakarta, 17 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kembali menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi/nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini, di waktu yang sama dengan dokumen tersebut dibacakan, situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk. Konflik senjata berkepanjangan yang terjadi berimbas pada timbulnya pengungsi…

DEKLARASI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme politik dalam kehidupan negara demokrasi yang bertujuan mendorong terjadinya proses peralihan kekuasaan secara demokratis. Pemilu menjadi ruang politik awal bagi rakyat untuk memastikan para pemimpin yang terpilih dapat menyuarakan dan mewujudkan kehendak serta aspirasi rakyat. Pemilu harus dijalankan secara berkala, sehingga tidak boleh ditunda apalagi ditiadakan. Penundaan Pemilu merupakan bentuk…

[Joint Statement] Indonesia: Drop all charges against human rights defenders Maulidiyanti and Azhar

(Bangkok, 12 April 2023) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), together with its 32 members, calls on the Indonesian Government to immediately and unconditionally drop all charges against human rights defenders Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar. FORUM-ASIA also asks Indonesian authorities to refrain from enacting further reprisals against dissenting voices in…

Persidangan Fatia dan Haris: Pertaruhan Demokrasi Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jakarta, 3 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjalani persidangan pertama di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka merupakan korban kriminalisasi UU ITE oleh seorang pejabat publik. Fatia dan Haris dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan setelah memaparkan penelitian tentang bisnis militer di Blok Wabu berjudul…