For immediate release 3 November 2023 Judicial harassment was the most common violation experienced by human rights defenders (HRDs) in Asia from 2021 to 2022. State actors–such as the police–were the top perpetrators. The forum coincides with the 25th anniversary of the UN Declaration on Human Rights Defenders, which requires states to protect HRDs. Nevertheless,…
Kejanggalan dalam proses dan putusan Permohonan No. 90/PUU-XII/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres pada aspek administrasi, aspek formil (kedudukan hukum/legal standing) dan materiil (isi putusan) sudah sangat fundamental. Selain dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat, bahkan berpotensi dianggap perbuatan pidana karena penyelundupan frasa. Sejauh ini, sekitar 7 (tujuh) Laporan Dugaan Pelanggaran Etik termasuk dari PBHI yang menyoroti…
Rilis PersPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) PBHI menilai terdapat berbagai bentuk kejanggalan dalam pemeriksaan hingga Putusan Permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres, yang berujung pada pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi hingga cacat formil. Hal ini berdampak pada legitimasi secara hukum terhadap putusan termasuk berpotensi pada perselisihan hasil Pemilu 2024 nanti. Kamis,…
Koalisi SSR merujuk pada laporan Mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) pada 2 Oktober 2023 lalu kepada Komnas HAM RI terkait dugaan penjualan illegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya kepada Myanmar termasuk Junta Militer di bawah Jendral Min Aung…
RILIS PERSPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) “PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES: PRESIDEN DESPOTIC, MK CHAOTIC” Hari ini, Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun…
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Audiensi ke PP Muhammadiyah Kamis, 12 Oktober 2023, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi dengan Bapak Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Audiensi ini bertujuan mendorong PP Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Islam…
Sejak reformasi, kita sudah berkomitmen untuk mengakhiri hak-hak istimewa militer, hak-hak yang di masa orde baru digunakan untuk melindungi, memperbesar, dan mempertahankan kekuasaan Soeharto. Kini 25 tahun telah berlalu. Sayangnya, aksi kekerasan dan kejahatan oleh oknum TNI masih sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sipil. Berbagai hak istimewa yang mereka miliki masih eksis dan bahkan…
Pada 3 Oktober 2023, Sekelompok organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Migrant CARE, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM),…
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Pagi tadi (6/10/23) Greenpeace Indonesia mengadakan aksi damai menuntut Pemilu tanpa Oligarki di Bundaran HI. Pada saat aksi sedang berlangsung Kepolisian dan Satpol PP melakukan pembubaran paksa penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Tidak hanya membubarkan Anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan sewenang wenang…
Sudah 78 tahun usi TNI dan sudah 25 tahun sejak reformasi, namun hingga hari ini berbagai permasalahan sistemik yang mengakar di tubuh militer belum juga terselesaikan. Dwifungsi Masih Eksis (Perwira tinggi TNI tapi masih di jabatan sipil) PBHI menemukan terdapat 23 jabatan sipil yang diisi oleh perwira tinggi TNI, padahal Mandat Reformasi 1998 pada konteks…