“Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia”

Siaran PersTim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan“Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia” Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen CadanganKadangan (Komcad). Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pembentukan Komcad…

Upaya Kriminalisasi Aksi Tembak Laser, Bukti PimpinanKPK dukung Pelemahan KPK

Siaran Pers Bersama Pada tanggal 19 Juli 2021 petang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Umum memberikan keterangan ke beberapa media, bahwasanya KPK telah melaporkan sejumlah aktivis antikorupsi yang menembakkan laser ke gedung KPK. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim aksi penembakan laser telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan KPK. Jika menurut pada keterangan pernyataan pers…

REFLEKSI PBHI PERINGATAN HARI KEADILAN INTERNASIONAL: “PELANGGARAN TAK KUNJUNG USAI, HAK KORBAN TETAP TERBENGKALAI”

Tanggal 17 Juli diperingati sebagai hari Keadilan Internasional (World Day for International Justice), yang merujuk pada Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) pada 17 Juli 1998. Statuta Roma mengatur kejahatan paling serius yakni kejahatan genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi…

Pernyataan Bersama Koalisi Kemanusiaan Papua

Kami mengecam keraspenggunaan kekuatan yang berlebihandan penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap setidaknya 50 pengunjuk rasa damai di Jakartapada hari Kamis 15 Juli 2021dan setidaknya 23 pengunjuk rasa damai di Jayapura pada Rabu 14Juli 2021. Kami memandang tindakan tersebut melanggar hak atas kebebasan berekspresi serta hak atas kebebasan berkumpul warga yang sedang menyampaikan…

RKUHP MEMPERKUAT STIGMA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Siaran Pers Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Pemantau RKUHP Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR akan segera memasukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya dan disahkan. Selain itu, Wamenkumham juga menyampaikan bahwa pembahasan selanjutnya hanya…

PBHI: REFLEKSI MASYARAKAT SIPIL ATAS 75 TAHUN KEPOLISIAN RI

PERS RILIS Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 75 tahun – PBHI kembali mengingatkan dan mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk berbenah dan fokus pada upaya reformasi institusi yang mengedepankan prinsip penegakkan Hak Asasi Manusia. Desakan ini berkaca pada sejumlah catatan PBHI yang menunjukkan bahwa Polri masih belum benar-benar serius dan memahami konsep Hak Asasi Manusia…

Koalisi Serius Revisi UU ITE: Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE

Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI dan resmi berlaku pada hari ini, tanggal 23 Juni…

Minim Pelibatan Masyarakat Secara Substansial: RKUHP Butuh Dibahas Terbuka Bukan Sosialisasi Searah

[Rilis Aliansi Nasional Reformasi KUHP Merespon Diskusi Publik Rancangan KUHP Kemenkumham] Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan 11 kegiatan sosialisasi Rancangan KUHP (RKUHP), dan dimana senin, 14 Juni 2021 merupakan giliran sosialiasi RKUHP di Jakarta. Untuk merespon kegiatan ini, maka beberapa catatan Aliansi adalah sebagai berikut: Pertama, dalam acara kegiatan ini, Aliansi tidak melihat ada…

1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat” Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran untuk sektor pertahanan dalam rangka modernisasi persenjataan sebesar Rp1.700 triliun. Rencana itu terdapat di dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun…

Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan “Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM” Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen Kadangan. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pembentukan…