Presiden Perintahkan KASAD dan Panglima TNI, Segera Pastikan Dihentikannya Semua Bentuk Penyerangan, Pernyataan Provokatif dan Tindakan Prajurit yang Melanggar Hukum

Siaran Pers

Tindakan aksi penyerangan dan Kekerasan yang di lakukan oknum anggota TNI kembali lagi terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari (26/4). Tindakan ini terjadi secara berturut-turut setelah sebelumnya terjadi di Kupang, NTT seminggu sebelumnya pada Rabu (19/4). Selain itu, terdapat video yang beredar di media sosial yang dilakukan oknum TNI yakni seorang perwira…

Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog

Siaran Pers

Pilihan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan. Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka Koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan. Peristiwa gugurnya prajurit dalam sebuah operasi yang disebut oleh TNI sebagai operasi penyelamatan Pilot maskapai Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tentu menyisakan…

Sidang Kedua Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Dakwaan JPU Cacat Formil dan Penegakan Hukum Tak Objektif

Siaran Pers

Jakarta, 17 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kembali menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi/nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini, di waktu yang sama dengan dokumen tersebut dibacakan, situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk. Konflik senjata berkepanjangan yang terjadi berimbas pada timbulnya pengungsi…

DEKLARASI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS

Siaran Pers

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme politik dalam kehidupan negara demokrasi yang bertujuan mendorong terjadinya proses peralihan kekuasaan secara demokratis. Pemilu menjadi ruang politik awal bagi rakyat untuk memastikan para pemimpin yang terpilih dapat menyuarakan dan mewujudkan kehendak serta aspirasi rakyat. Pemilu harus dijalankan secara berkala, sehingga tidak boleh ditunda apalagi ditiadakan. Penundaan Pemilu merupakan bentuk…

[Joint Statement] Indonesia: Drop all charges against human rights defenders Maulidiyanti and Azhar

Siaran Pers

(Bangkok, 12 April 2023) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), together with its 32 members, calls on the Indonesian Government to immediately and unconditionally drop all charges against human rights defenders Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar. FORUM-ASIA also asks Indonesian authorities to refrain from enacting further reprisals against dissenting voices in…

Persidangan Fatia dan Haris: Pertaruhan Demokrasi Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Siaran Pers

Jakarta, 3 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjalani persidangan pertama di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka merupakan korban kriminalisasi UU ITE oleh seorang pejabat publik. Fatia dan Haris dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan setelah memaparkan penelitian tentang bisnis militer di Blok Wabu berjudul…

KRIMINALISASI DAN PERADILAN REKAYASA: SANDIWARA APARAT NEGARA DEMI SANDIAGA?

Siaran Pers

BEBASKAN BUDI PEGO, SELAMATKAN PEJUANG HAM SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP! Petani asal Desa Sumberagung, Heri Budiawan alias Budi Pego, ditangkap pada 24 Maret lalu, dengan dalih eksekusi putusan Mahkamah Agung No. 1567 K/Pidsus/2018 dengan vonis 4 tahun penjara. Sebelumnya, pada 4 April 2017, Budi pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme menggunakan sanduk berlogo palu-arit (Pasal 170a KUHP…

PAKET GIMMICK CUCI DOSA PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU: REPARASI BASA-BASI, MINUS KEBENARAN DAN KEADILAN KORBAN

Siaran Pers

Presiden Jokowi merilis KepPres No. 4/2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat dan InPres No. 2/2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat. Jauh sebelumnya, PBHI telah menegaskan kejanggalan dan pelanggaran pada KepPres No. 17/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu. Kebijakan ini…

LHKPN BUKAN OBJEK KRIMINALISASI, PENYELENGGARA NEGARA MASIH BEBAS KORUPSI

Siaran Pers

Bermula dari tragedi kekerasan yang dilakukan oleh MDS terhadap DO hingga viral unggahan flexing harta kekayaan yang tidak wajar dari penyelenggara negara, Rafael Alun Trisambodo (Pegawai Pajak Kemenkeu RI), berlanjut pada viralnya unggahan harta kekayaan tidak wajar dari penyelenggara negara lain beserta anggota keluarganya. Sebut saja, Dirjen Pajak, Suryo Pratomo dengan moge-nya, mantan pegawai Bea…

Menilai Sikap Pemerintah terhadap Rekomendasi UPR Putaran Keempat: Komitmen HAM Pemerintah Patut Dipertanyakan!

Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemantauan UPR menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia atas rekomendasi yang didapatkan dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Putaran Keempat di Palais  de Nations, Jenewa, 09 November 2022 lalu. Disitir dari situs resmi Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), dari 269 rekomendasi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk…