On the 2nd anniversary of the Myanmar’s attempted coup, we, the undersigned, call on Indonesia as the Chair of ASEAN to not legitimising the Myanmar junta at any cost. This shall include a commitment to disinvite junta representatives from ASEAN meetings at all levels. Earlier this week, a programme of the upcoming ASEAN Tourism Ministers…
Jakarta (25/1), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) melakukan audiensi ke Komisi IX DPR-RI. Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan mendorong urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk mengungkap keterbukaan dan memastikan penyelesaian tragedi obat beracun yang merenggut 200 nyawa dan 134 kondisi fisik anak akibat kelalaian dan kesalahan…
Senin, 16 Januari 2023, sidang perdana Tragedi Kanjuruhan digelar dengan Terdakwa AH (Ketua Panpel Arema FC), SS (Security Officer), AKP Hd (Danki 3 Brimob Polda Jatim), Kompol WSP (Kabag Ops Polres Malang), dan AKP BSA (Kasat Samapta Polres Malang), yang didakwa dengan Pasal 359-360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, lalu Pasal 103 ayat (1)…
Jakarta (17/1), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama Keluarga korban gagal ginjal akut progresif Atipikal (GGAPA) menghadiri sidang perdana Gugatan Class Action perkara No. 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. Sekitar 10 orang keluarga korban hadir PN Jakarta Pusat sejak pukul 09.30 WIB, telah mengorbankan waktu dan energi, bahkan meninggalkan pekerjaan nafkah sehari-hari karena harus cuti.…
Rabu, 18 Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertahanan menjadi koordinator intelijen di Indonesia pada rapat pimpinan Kemenhan. Pernyataan Presiden Jokowi jelas melanggar UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, dari segi fungsi, struktur tata negara, dan tujuan dari intelijen itu sendiri. Pernyataan ini juga akan mengaburkan tata kelola kenegaraan, karena Kementerian Pertahanan…
(Bangkok/Kathmandu – 16 January 2023) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and 30 of its member organisations strongly condemn the Taliban’s recent ban on women and girls from higher education and employment in non-governmental organisations (NGOs). “The Taliban’s complete exclusion of women from public life, denying them their human rights and…
Jakarta, 11 Januari 2023 Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) bentukan Presiden Jokowi di bawah Menkopolhukam, Mahfud MD pada Agustus 2022 berbasis Keppres No. 17/2022, mengumumkan laporannya dan dibungkus pidato Presiden Jokowi. Ada 2 kata kunci dalam pidato Jokowi: mengakui dan menyesali terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sejak…
Kami, rakyat Indonesia menuntut kepada Presiden RI untuk mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secepatnya. Kami juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menolak Perppu Cipta Kerja, yang telah merendahkan pilar-pilar negara hukum dan mengkhianati konstitusi Negara Republik Indonesia. Jika dalam waktu 7 hari ke depan tuntutan ini tidak dipenuhi, kami menyerukan…
Buruk Rupa Omnibus Law Cipta Kerja: Dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat oleh MK UU Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Ciptaker) telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan mandat perbaikan dalam 2 tahun. Artinya, Pemerintah dilarang melakukan tindakan/membentuk kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak…
19 Desember 2022, KPK menambah daftar Tersangka Hakim Yustisi di MA atas nama EY, menyusul 13 tersangka sebelumnya dalam kasus dugaan Suap penanganan perkara. Identifikasi Pola dan Modus: Periksa Indikator Kunci Berpijak pada pengalaman membongkar kasus korupsi Mantan Sekretaris MA, Nurhadi dalam pengurusan perkara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), bersama Direkturnya, Hiendra Soenjoto, MA…