Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras atas tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah Indonesia pada 6-8 dan 13 Oktober 2020. Brutalitas yang terbaru terjadi di Kwitang, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada malam hari (13/10) di mana anggota…
Details
Siaran Pers Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) “Hapuskan Hukuman Mati di Indonesia” Setiap tahunnya, tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Jika melihat pada konteks global, tren putusan vonis mati sebenarnya mengalami penurunan dan tren abolisi terhadap hukuman mati semakin menguat. Ada kecenderungan yang positif dengan semakin banyaknya negara-negara di…
Details
_Siaran Pers Bersama_PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) NASIONAL DAN 10 PBHI WILAYAH Selama aksi penolakan RUU Cipta kerja, PBHI membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan yang dilakukan oleh PBHI Wilayah Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, baik dalam upaya mendukung gerakan masyarakat yang…
Details
Siaran PersKoalisi untuk Reformasi Sektor Keamanan “75 Tahun TNI: Kemunduran Reformasi TNI” Pada tanggal 5 Oktober 2020, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memasuki usianya yang ke- 75. Pada momentum Hari Ulang Tahun ke- 75 ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengucapkan selamat dan sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama…
Details
Jakarta, 4 Oktober 2020 – Untuk menekan penyebaran virus Covid-19 Para pakar epidemiologi telah merekomendasikan untuk menjalankan testing (pengujian), tracing (penelusuran) dan treatment (pengobatan) untuk menekan angka penularan virus ini. Chikita Edrini Marpaung selaku staf advokasi hukum dari PBHI menyatakan, “Sampai hari ini berdasarkan pemantauan kami langkah testing melalui metode Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction…
DetailsPemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan tahap awal Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebagai bentuk konsultasi pemerintah kepada DPR. Konsultasi tersebut memang dimandatkan oleh UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan terhadap UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Koalisi menilai, dalam kehidupan negara demokrasi, DPR sebagai…
Details
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan PENGANGKATAN TIM MAWAR di KEMHAN: WUJUD INGKAR JANJI JOKOWI DALAM PENUNTASAN PELANGGARAN HAM BERAT 1997-1998 Presiden Jokowi resmi menetapkan nama-nama Jabatan Pemimpin Tinggi Madya yang akan membantu Menteri Pertahanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian…
Details
Jakarta, 17 September 2020 – PBHI menghadiri Undangan Kegiatan Workshop “Konsultasi Atas Kajian Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) . Adapun kegiatan Workshop ini dihadiri oleh berbagai lembaga masyarakat sipil dan juga Komnas HAM sebagai narasumber. Dalam presentasinya Komnas…
DetailsJakarta, 7 September 2020 – PBHI mengadakan pertemuan bersama 18 (delapan belas) kelompok penerima bantuan hukum pada Senin, 7 September 2020 (07/09/20) secara virtual. Hadir dalam pertemuan ini ialah kelompok penerima bantuan hukum khususnya kelompok minoritas dan rentan. Pertemuan ini ditujukan untuk membangun komunikasi dan sharing antar kelompok penerima bantuan hukum. Irwandy dari Indonesia Aids…
Details
(9/09) Hari ini, sidang kriminalisasi empat buruh KASBI memasuki agenda sidang pembacaan Duplik. Guna memperjelas kasus Posisi yang ada, berikut dijabarkan kronologi kasus Kriminalisasi Buruh KASBI : Pada 3 Maret 2020, massa aksi Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB-3) KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) yang terdiri atas FSPMI, KASBI dan SPSI melakukan demonstrasi menolak RUU…
Details