Akses Bantuan hukum yang lebih luas merupakan salah satu komitmen dari Rencana Aksi Open Government Indonesia 2020-2022. Usaha meningkatkan akses bantuan hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai akses keadilan yang menyeluruh ke seluruh kelompok masyarakat. Akan tetapi, keberadaan bantuan hukum masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Hasil penelitian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih…
DetailsSiaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu DemokratisMenyikapi deklarasi dukungan delapan (8) organisasi perangkat desa terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 “Deklarasi Dukungan Organisasi Perangkat Desa Berpotensi Mengarah pada Pelanggaran Pemilu, Harus Diawasi dan Dicegah oleh Bawaslu” Pada Minggu, 19 November 2023, kelompok Desa Bersatu yang terdiri dari delapan (8) organisasi perangkat desa, yang terdiri…
DetailsInformasi ketersediaan bantuan hukum di Indonesia saat ini belum berjalan optimal. Hasil survey kebutuhan bantuan hukum pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 53% masyarakat yang belum mengetahui keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk menyebarkan informasi serta mendorong masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya pemerintah dan kelompok masyarakat membuat portal informasi bantuan hukum untuk dapat membantu…
DetailsBeritaPBHI DISEMINASI KAJIAN PORTAL ONLINE TERKAIT INFORMASI BANTUAN HUKUM: PENTINGNYA KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK AKSES KEADILAN YANG LEBIH INKLUSIF PBHI bersama IJRS didukung oleh Yayasan Tifa menyelenggarakan pertemuan di Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 November 2023. Agenda pertemuan ini adalah Pemaparan Hasil Kajian Informasi Bantuan Hukum yang dihadiri oleh Perwakilan BPHN dan Mahkamah Agung. Bertujuan…
DetailsPERNYATAAN BERSAMA (JOINT STATEMENT) ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PEMERHATI ISU PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA (17 November 2023) Janji kemanusiaan diabaikan. Penolakan berlabuh terhadap satu kapal yang mengangkut sekitar 249 orang Pengungsi Rohingya (belum bisa dikonfirmasi jumlah tepatnya) terjadi di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen pada dini hari, 16 November 2023.…
DetailsBeritaPBHI Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar perayaan 25 tahun usia dengan mengusung tema, “Satu Suara, Wujudkan Cita-Cita: Perempuan Indonesia Aman, Sentosa, Berdaulat” yang digelar di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). Dibentuknya lembaga pemenuhan hak dan perjuangan untuk pelindungan kekerasan terhadap perempuan ini sebagai implementasi mandat…
DetailsBeritaPBHI Selasa, 14 November 2023 PBHI menghadiri pertemuan secretariat CSO OGI di Wahid Hasyim, Jakarta. Agenda pertemuan kali ini membahas beberapa hal, yaitu adanya pemilihan dan penggantian secretariat CSO OGI untuk periode tahun ke depan. Dalam pemilihan ini, IJRS menjadi lembaga swadaya masyarakat yang terpilih menjadi coordinator secretariat CSO OGI. Dalam agenda pertemuan kali ini…
DetailsSiaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa dalam Rangka Audiensi dengan Komnas HAM 13 November 2023 Belakangan ini, muncul pernyataan dari Budiman Sujatmiko yang mengaku telah menanyakan perihal kasus Penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 kepada Prabowo Subianto dimana pada intinya menegaskan bahwa Prabowo Subianto mengakui dirinya melakukan tindakan tersebut. Seharusnya pengakuan Prabowo tersebut…
DetailsPress Release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu” Silang sengkarut terkait batas usia capres/cawapres masih menyisakan persoalan. Setelah MKMK memutuskan penghentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, kali ini Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi dari aparat pertahanan-keamanan.…
DetailsPress Release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Pada 07 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim saat melakukan Uji Materi Perkara No. 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. MKMK menyatakan…
Details