Eksploitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Pertambangan: Ruang Hidup dan Hak Asasi Nelayan Tradisional Terancam Mati

Tim Advokasi Anti-Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Demi Kemanusiaan (TERPUKAU) menilai permohonan pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) pada Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan…

Details

Gimmick Tim Percepatan Menkopolhukam: Grasi Massal Penyalahguna Narkotika Tidak Menyentuh Akar Masalah Kebijakan Narkotika

Beberapa waktu lalu, Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, menyerahkan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum yang di antaranya menyasar terhadap persoalan narkotika. Pada level konkret, Tim Percepatan mengusulkan “Grasi massal narapidana penyalahguna narkotika dan pelaku tindak pidana ringan yang memenuhi syarat tertentu (misalnya:…

Details

Masyarakat Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Upaya Penggusuran dan Bebaskan Masyarakat Rempang yang Ditahan

Jakarta, 12 September 2023 – Sampai dengan saat ini telah ada 130 organisasi masyarakat sipil dari Aceh sampai Papua telah menyampaikan desakan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk menghentikan proyek Rempang Eco-City, menghentikan pematokan dan penggusuran, serta mendesak kepolisian untuk membebaskan tanpa syarat puluhan warga yang ditangkap dan ditahan karena terlibat aksi menolak penggusuran…

Details

Hentikan Penggunaan Gas Air Mata dalam Menghadapi Masyarakat

Hingga kemarin (11/09/2023) aparat kepolisian kembali menembakkan gas air mata terhadap massa aksi yang menolak penggusuran di Pulau Rempang, Batam. Penembakan gas air mata itu merupakan tindakan Polresta Barelang untuk memaksa masyarakat Melayu mundur dan membubarkan diri dari lokasi BP Batam. Sejak pagi harinya, warga Pulau Rempang dan Galang berdemonstrasi di BP Batam terkait penangkapan…

Details

Mengecam brutalitas anggota Polresta Barelang dan Polda Kepri dalam pengamanan proyek Rempang Eco City

Pada kamis 7 September 2023 seribuan anggota Polri dari Polresta Barelang dan Polda Kepulauan Riau membubarkan warga Rempang secara brutal menggunakan gas air mata, water cannon, dan pentungan. Akibatnya puluhan orang mengalami luka-luka, 6 orang diantaranya ditangkap, dan ratusan anak Sekolah Dasar mengalami trauma karena proses belajar dihentikan paksa dan dibubarkan. Selain melakukan penembakan gas…

Details

Hentikan Program Strategis Nasional Kawasan Rempang Eco-City, Copot Kapolresta Barelang, Kapolda Kepulauan Riau, dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam

Solidaritan Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Kekerasan dan Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City Jakarta, 7 September 2023—Lagi dan lagi masyarakat adat menjadi korban ambisi pembangunan nasional. Aparat keamanan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian menjadi alat negara untuk melancarkan ambisi pembangunan Kawasan Rempang Eco-City yang harus menggusur 16 Kampung Melayu Tua yang telah eksis sejak 1834. Hari ini…

Details

Pemerintah Didesak Hentikan Penggusuran Ribuan Masyarakat di Pulau Rempang untuk Kepentingan Investasi Skala Besar

Jakarta, 31 Agustus 2023 – Setelah 78 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing, kehidupan masyarakat Indonesia di tingkat tapak tidak benar-benar berdaulat di atas bumi Nusantara ini. Tak sedikit warga negara Indonesia yang masih harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman investasi skala besar yang dipaksakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada tahun…

Details

ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People’s Forum: Ruang Masyarakat Sipil ASEAN untuk Rebut Kembali Hak Sipil Kita!

Melalui kolaborasi kolektif berbagai Civil Society Organization di Indonesia, terselenggarakanlah ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People’s Forum pada tanggal 1-3 September 2023 silam. Acara ini mengundang seluruh CSO di ASEAN untuk berdiskursus, mengumpulkan aspirasi dan keresahan, serta mengupayakan perubahan terhadap masalah Hak Asasi Manusia yang dialami oleh masyarakat sipil di wilayah masing-masing peserta. PBHI…

Details

DPR-RI Menyandera Rancangan Undang-Undang Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Orang Secara Paksa Setelah Selangkah Lagi Disahkan

Jakarta, 30 Agustus 2023 – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu dilaksanakan tahun ini oleh DPR-RI sebagai jaminan ketidakberulangan tindak penghilangan paksa. Namun, setelah perjalanan panjang sejak 2010 ditandatanganinya Konvensi, RUU ini mandek dan belum kunjung mendapatkan lampu hijau pengesahan di DPR RI. Terbukti dalam sidang DPR RI sebelum…

Details