KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil “KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024” Hari ini, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita yang disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft. Dalam laman yang pada saat siaran pers ini ditulis,…

KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02” Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. Putusan DKPP…

Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1×24 Jam

Rilis

Siaran Pers Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan “Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1×24 Jam” Sabtu, 3 Februari 2024, sekitar pukul 23:06 WIB, konsolidasi mahasiswa Jakarta yang diadakan di dalam Kampus Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan, tiba-tiba didatangi oleh segerombolan orang tidak dikenal dengan berpakaian preman.…

Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi” Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Mereka—yang mencintai Indonesia, menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan…

Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

Rilis

PETISI MASYARAKAT SIPIL Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan  segelintir orang, kelompok atau keluarga, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di negara ini kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena…

Masyarakat Sipil Menyerahkan Surat Permohonan Penolakan Permohonan Kasasi yang Diajukan Penuntut Umum dalam Kasus Kriminalisasi Fatia-Haris

Rilis

Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024, Solidaritas Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa lembaga mendatangi Mahkamah Agung guna menyerahkan surat permohonan penolakan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus kriminalisasi Fatia-Haris. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Haris Azhar dan perkara dengan nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas…

Pernyataan Dukungan Presiden Tanpa Cuti atau Mundur Pembangkangan Terhadap UU Pemilu, dan Melegitimasi Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara Yang Lebih Luas

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan Presiden hingga Menteri Berpihak Sepanjang Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Pada tanggal 24 Januari 2024, dalam wawancara di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik sekaligus pejabat politik mulai dari Presiden dan para Menteri boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan…

Pernyataan Jokowi soal Presiden Hingga Menteri Boleh Kampanye dan Memihak:Terang-terangan Rusak Etika Demokrasi dan Mencederai Martabat Pemilu

Rilis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut seorang presiden hingga para menteri ‘boleh kampanye, boleh memihak’ selama gelaran Pemilihan Umum (Pemilu). Pernyataan yang disampaikan di Landasan Halim Perdana Kusuma tersebut muncul di tengah sorotan soal netralitas kabinet saat ini serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye. Kami menilai…

Jaga Netralitas Negara, Usut Tuntas Cuitan Kampanye #PrabowoGibran2024 di Akun @Kemhan_RI

Rilis

Menjelang hari pemungutan suara, netralitas negara dalam pemilu 2024 semakin dipertanyakan. Berbagai praktik penggunaan sumber daya dan dana negara diduga terjadi, baik itu di level nasional maupun daerah. Sumber daya negara yang dipolitisasi beragam, mulai dari aparatur negara hingga fasilitas negara. Terbaru, akun Kementerian Pertahanan (Kemhan), yaitu @Kemhan_RI, di platform sosial media X pada 21…

PEMAKSAAN PEMBUKAAN KEBUN DILAKUKAN OLEH PIHAK PT. HIP DI LAHAN PLASMA DESA BALAU, KABUPATEN BUOL

Rilis

PEMAKSAAN PEMBUKAAN KEBUN DILAKUKAN OLEH PIHAK PT. HIP DI LAHAN PLASMA DESA BALAU, KABUPATEN BUOL Buol, 16 Januari 2024. Memasuki minggu kedua penghentian operasional kebun plasma oleh pemilik lahan plasma yang bermitra dengan PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) di Kabupaten Buol masih berlangsung di 5 (lima) Desa yang melibatkan pemilik lahan di 4 (empat) koperasi…