PBHI mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang meninggal, serta mendoakan korban yang dirawat agar diberi kesehatan. Hingga 23 Oktober 2022, sekitar 245 anak mengalami gagal ginjal/Acute Kidney Injury (AKI) di 26 provinsi, dan 141 anak meninggal akibat mengkonsumsi obat sirup dengan kandungan tinggi Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Kemudian terbit larangan obat-obatan…
Details
Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri Aksi Kamisan ke-749 membawa refleksi delapan (8) tahun rezim Presiden Jokowi yang anti-HAM dan anti-demokrasi. Pertama, PBHI menegaskan, selama 8 tahun terakhir, Presiden Jokowi memposisikan HAM dan Kekuasaan dalam kondisi perang. Indikatornya: 1) Presiden Jokowi merebut dan mencerabut para pegiat HAM, korban, dan…
Details
Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri rapat jaringan advokasi bantuan hukum dengan mendorong Perda. Pasca terpilihnya Plt Gubernur DKI Jakarta, penting untuk membaca situasi baru peluang dan politik hukum di Ibukota. Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum adalah 1 dari 65 rancangan lainnya yang akan difinalisasi oleh Bapem Pemda dalam…
Details
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) melakukan koordinasi organisasi Advokat, PERADI, membahas kebutuhan masyarakat yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus-kasus publik. PBHI mendorong peran organisasi advokat melalui untuk mengarusutamakan tanggung jawab pro bono profesi advokat, serta peningkatan kapasitas advokat melalui pendidikan berkelanjutan yang fokus pada isu spesifik advokasi publik. Bersama Esterina D. Ruru (Bendahara),…
Details
Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya.Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point “pekerjaan rumah” besar institusional Polri…
Details
WALHI NTB dan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (“KPPI”) mengadakan konsolidasi jejaring pegiat organisasi masyarakat sipil yang bergerak di advokasi lingkungan hidup pada 9 – 10 Oktober 2022. Konsolidasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pegiat lingkungan hidup dalam melakukan advokasi terhadap korban dan kerusakan akibat dampak proyek dan program strategis nasional, utamanya yang dibiayai…
Details
Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengadakan pertemuan “HIV & Human Rights Summit” pada 5-8 Oktober 2022 di Bali, sebagai forum konsolidasi berbagai pihak seperti organisasi bantuan hukum (OBH), paralegal, CB-MFO, jurnalis, dan tenaga kesehatan dari 23 distrik wilayah. Pertemuan ini sekaligus membahas persoalan terkini berupa kekerasan dan diskriminasi terhadap populasi kunci terutama ODHIV dan minoritas gender.…
Details
#BeritaPBHI – Kamis, 06 Oktober 2022 Koalisi Masyarakat Sipil Bantuan Hukum Jakarta mengadakan audiensi dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan. Koalisi menyampaikan catatan dan masukan melalui perspektif masyarakat sipil khususnya pendekatan hak asasi manusia dan akses keadilan dalam rancangan Perda Bantuan Hukum yang sedang disusun…
Details
Kami turut berduka cita atas Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan, Malang yang menewaskan kurang lebih 182 orang. Namun kami juga mengecam sekaligus mengutuk keras kelalaian Panitia dan Operator Liga yang tidak menerapkan mitigasi risiko dengan baik dan benar, sehingga Kapasitas Stadion yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 38.000 Orang membludak hingga mencapai sekitar 42.000 orang yang…
Details
Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. KASUM bersepakat dengan pernyataan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu, yakni Keppres 17 Tahun 2022 merupakan sarana cuci dosa Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena bermasalah secara konseptual…
Details