Jakarta (7/2), Tim Advokasi Untuk Kemanusian bersama keluarga korban gagal ginjal akut progresif Atipikal (GGAPA) menghadiri sidang gugatan perwakilan kelompok atau class action dengan perkara No 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Sekitar 21 keluarga korban hadir di PN Jakarta Pusat sejak pukul 09.30 WIB. Sidang yang dimulai sekitar pukul 11.50 WIB, terpaksa ditunda hingga 3 pekan kedepan oleh…
Details
Dalam rangka menjamin prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu syarat sebuah negara disebut menganut sistem demokrasi adalah menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Bahwa konsepsi peradilan yang bebas dan tidak…
DetailsOn the 2nd anniversary of the Myanmar’s attempted coup, we, the undersigned, call on Indonesia as the Chair of ASEAN to not legitimising the Myanmar junta at any cost. This shall include a commitment to disinvite junta representatives from ASEAN meetings at all levels. Earlier this week, a programme of the upcoming ASEAN Tourism Ministers…
Details
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah melakukan kegiatan diseminasi hasil analisis tiga putusan pengadilan melalui seri Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-25 pada 24 Januari 2023 lalu secara daring. Diseminasi ini bertujuan sebagai medium penyebaran hasil analisis putusan dengan mengaca pada tiga putusan yang berkaitan dengan isu seputar pemberian bantuan hukum, pidana pengawasan,…
Details
Jakarta (25/1), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) melakukan audiensi ke Komisi IX DPR-RI. Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan mendorong urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk mengungkap keterbukaan dan memastikan penyelesaian tragedi obat beracun yang merenggut 200 nyawa dan 134 kondisi fisik anak akibat kelalaian dan kesalahan…
DetailsSenin, 16 Januari 2023, sidang perdana Tragedi Kanjuruhan digelar dengan Terdakwa AH (Ketua Panpel Arema FC), SS (Security Officer), AKP Hd (Danki 3 Brimob Polda Jatim), Kompol WSP (Kabag Ops Polres Malang), dan AKP BSA (Kasat Samapta Polres Malang), yang didakwa dengan Pasal 359-360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, lalu Pasal 103 ayat (1)…
DetailsJakarta (17/1), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama Keluarga korban gagal ginjal akut progresif Atipikal (GGAPA) menghadiri sidang perdana Gugatan Class Action perkara No. 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. Sekitar 10 orang keluarga korban hadir PN Jakarta Pusat sejak pukul 09.30 WIB, telah mengorbankan waktu dan energi, bahkan meninggalkan pekerjaan nafkah sehari-hari karena harus cuti.…
DetailsRabu, 18 Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertahanan menjadi koordinator intelijen di Indonesia pada rapat pimpinan Kemenhan. Pernyataan Presiden Jokowi jelas melanggar UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, dari segi fungsi, struktur tata negara, dan tujuan dari intelijen itu sendiri. Pernyataan ini juga akan mengaburkan tata kelola kenegaraan, karena Kementerian Pertahanan…
Details(Bangkok/Kathmandu – 16 January 2023) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and 30 of its member organisations strongly condemn the Taliban’s recent ban on women and girls from higher education and employment in non-governmental organisations (NGOs). “The Taliban’s complete exclusion of women from public life, denying them their human rights and…
Details
Jumat 6 Januari 2023 Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia menjadi dosen tamu di 3 (tiga) kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Visiting lecture merupakan agenda rutin yang diinisiasi secara mandiri oleh Sholahuddin Al Fatih selaku dosen pengampu dengan mendatangkan praktisi ke kelas mahasiswa. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mahasiswa mengetahui realitas hukum…
Details