“Pagar Betis” Di-militerisasi, Tidak Akan Membersihkan Institusi

Ketua Mahkamah Agung menjelaskan penempatan Anggota TNI dalam rangka peningkatan pengamanan internal, demi keamanan dan kenyamanan hakim agung melaksanakan tugas dan sebagai “benteng” dari tamu-tamu tak dikenal yang tidak berkepentingan untuk masuk ke Gedung MA. MA sebagai bagian dari sistem peradilan berwenang memeriksa dan memutus perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, sebagaimana UU No.…

Details

HAPUS PASAL-PASAL ANTIDEMOKRASI & NIR-HAK ASASI DALAM RKUHP!

Senin, 14 November 2022, PBHI bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP (Aliansi R-KUHP) menerima undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Komisi III DPR-RI, untuk membahas masukan dari masyarakat sipil. RDPU yang dimpimpin oleh Bambang Wuryanto (PDIP) selaku Pimpinan Komisi III, sejatinya diagendakan untuk mendengarkan apa saja catatan dari publik atas RKUHP, yang rencananya…

Details

Sidang Pembacaan Tuntutan Pengadilan HAM Peristiwa Paniai 2014: Terdakwa Dituntut Hukuman Paling Minimal, Jalannya Pengadilan HAM Paniai Seperti Yang Diramal

Setelah sidang ditunda selama sepekan, pada hari Selasa, 14 November 2022 persidangan Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 kembali digelar dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tunggal yakni Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu. Hingga agenda pembacaan tuntutan, kami masih mengamini bahwa Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 hanyalah formalitas semata…

Details

Korupsi di Mahkamah Agung, Dekonstruksi Putusan: Surplus Kepastian Hukum, Defisit Kemanfaatan dan Keadilan

10 November 2022, KPK menetapkan Hakim Agung GS sebagai TSK “baru” dalam kasus dugaan Suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Penepatan GS sebagai TSK menyusul giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang telah menetapkan 10 TSK dan menyita uang 205 ribu Dolar Singapura dan Rp 50juta. Dari seluruh TSK, ada 2 Hakim Agung, 1…

Details

Terima dan Laksanakan Seluruh Rekomendasi UPR dengan Pendekatan HAM

[Yogyakarta, 10 November 2022] – Komitmen kewajiban internasional Indonesia dalam pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) kemarin dievaluasi untuk keempat kalinya oleh seluruh anggota PBB melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Berbagai komponen masyarakat sipil di Indonesia menyerukan pemerintah untuk menerima dan melaksanakan seluruh rekomendasi…

Details

Musyawarah Wilayah ke-V PBHI Lampung

BeritaPBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Lampung telah melakukan musyawarah wilayah (muswil) ke-V pada hari minggu, 6 November 2022 lalu. Dari hasil musyawarah wilayah tersebut, terpilih Nandha Risky Putra sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah PBHI Lampung Periode 2022-2026, menggantikan Aswan Abdulracman. Pada musyawarah wilayah kali ini, PBHI wilayah Lampung mengangkat tema, “Regenerasi…

Details

Koalisi SSR: Brutalitas Makin Jamak, Reformasi Kepolisian Kian Mendesak

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian di Desa Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, warga mengalami kekerasan saat sedang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka satu-satunya dari upaya penggusuran paksa yang dilakukan dengan dalih pengamanan…

Details
Siaran Pers UU PSDN

Merespon Putusan Judicial Review UU PSDN terhadap UUD 1945 “Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor KeamananMerespon Putusan Judicial Review UU PSDN terhadap UUD 1945 “Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir” Pada tanggal 31 Oktober 2022 Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan terhadap perkara Judicial Review UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN yang dimohonkan oleh Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional,…

Details

Bencana Obat Sirup Anak: Negara dan Swasta Sama-sama Bertanggung Jawab

PBHI mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang meninggal, serta mendoakan korban yang dirawat agar diberi kesehatan. Hingga 23 Oktober 2022, sekitar 245 anak mengalami gagal ginjal/Acute Kidney Injury (AKI) di 26 provinsi, dan 141 anak meninggal akibat mengkonsumsi obat sirup dengan kandungan tinggi Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Kemudian terbit larangan obat-obatan…

Details
Aksi Kamisan 749

Aksi Kamisan 749, PBHI: “HAM dan Kekuasaan dalam Kondisi Perang, Ancaman terhadap Kemanusiaan, Wabah Amnesia Menjelang 2024”

Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri Aksi Kamisan ke-749 membawa refleksi delapan (8) tahun rezim Presiden Jokowi yang anti-HAM dan anti-demokrasi. Pertama, PBHI menegaskan, selama 8 tahun terakhir, Presiden Jokowi memposisikan HAM dan Kekuasaan dalam kondisi perang. Indikatornya:  1) Presiden Jokowi merebut dan mencerabut para pegiat HAM, korban, dan…

Details