Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Paniai 2014 mengecam keras jalannya penegakan hukum atas kasus Paniai 2014 yang dilakukan oleh Negara. Setelah 9 tahun berlalu, kasus kejahatan HAM yang telah menyebabkan 4 (empat) orang meninggal dunia dan 21 orang luka-luka pada 7-8 Desember 2014 lalu, masih terluntang-lantung tanpa adanya kepastian hukum dan penghukuman bagi para pelaku apalagi…
DetailsSiaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu DemokratisMenyikapi Intimidasi anggota kepolisian terhadap Butet Kartarejasa dan Agus Noor dalam pertunjukan seni di Taman Ismail Marzuki “Kapolri Harus Tindak Tegas Anggota Kepolisian yang Melakukan Indimidasi, Pastikan Pengamanan Pemilu Mengdepankan Profesionalisme dan Menjunjung Tinggi HAM” Seniman Butet Kartarejasa dan Agus Noor telah diberitakan mendapat intimidasi dari Kepolisian Sektor…
DetailsSiaran Pers Untuk diberitakan segera Akademi Jakarta: Demokrasi Kita Sedang Dilemahkan Jakarta (Senin, 4/12/2023)—Akademi Jakarta mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan situasi politik nasional menjelang Pemilihan Presiden 2024. Ada enam poin pernyataan yang ditujukan kepada penyelenggara negara, lembaga pemerintah, lembaga-lembaga survei, media massa, tim sukses dan partai politik, serta masyarakat luas. Intinya, menurut Akademi Jakarta, pelbagai…
DetailsSiaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Jelang Pemilu 2024 “Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Secara Mendadak Dengan Nilai Fantastis: Tidak Wajar, Sarat Politisasi dan Harus Diawasi” Selasa, 28 November 2023, Kementerian Keuangan mengungkapkan permintaan kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan Negara (KemHan) untuk tahun 2024 yang bersumber dari pinjaman luar…
Details
Bantuan hukum merupakan salah satu pilar akses keadilan. Melalui bantuan hukum, kelompok masyarakat yang kurang beruntung dapat mendapatkan keadilan sepertinya yang lainnya. Akan tetapi setengah dari masyarakat di Indonesia masih belum mengetahui adanya bantuan hukum yang dapat diakses secara cuma-cuma. Portal online dinilai dapat menjadi cara untuk menyebarkan keberadaan bantuan hukum kepada masyarakat yang lebih…
DetailsSiaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Pemanggilan Kepala Desa yang Rawan Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik Elektoral” Di tengah penyelenggaraan Pemilu, institusi Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap sejumlah Kepada Desa. Pada 20 November 2022, setelah mengikuti sebuah kegiatan diskusi, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) dipanggil oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan atas…
Details
Siaran Pers Bersama PBHI-IMPARSIAL-SETARA Institute Hendardi, Tokoh HAM Indonesia, Terima Medal of Honor dari Pemerintah Timor Leste Jakarta, 28/11/2023 Hendardi, Tokoh dan Aktivis Hak Asasi Manusia, menerima penghargaan medali kehormatan (Medal of Honor) dari Pemerintah Timor Leste pada Senin, 27 November 2023 di Dili, Timor Leste. Medali kehormatan diberikan kepada individu yang dianggap telah berjasa…
Details#BeritaPBHI Jakarta, 27 November 2023 – Prof. Tim Lindsey, Guru Besar Melbourne Law School berkunjung ke Sekretariat Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka kerjasama antara Melbourne Law School dan PBHI dalam program magang 2 (dua) mahasiswa Juris Doctor. Prof. Tim Lindsey menjelaskan bahwa sekarang dalam kepemimpinan Prof. Matthew Harding,…
Details
Akses Bantuan hukum yang lebih luas merupakan salah satu komitmen dari Rencana Aksi Open Government Indonesia 2020-2022. Usaha meningkatkan akses bantuan hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai akses keadilan yang menyeluruh ke seluruh kelompok masyarakat. Akan tetapi, keberadaan bantuan hukum masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Hasil penelitian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih…
DetailsSiaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu DemokratisMenyikapi deklarasi dukungan delapan (8) organisasi perangkat desa terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 “Deklarasi Dukungan Organisasi Perangkat Desa Berpotensi Mengarah pada Pelanggaran Pemilu, Harus Diawasi dan Dicegah oleh Bawaslu” Pada Minggu, 19 November 2023, kelompok Desa Bersatu yang terdiri dari delapan (8) organisasi perangkat desa, yang terdiri…
Details