KAJIAN PORTAL ONLINE TERKAIT INFORMASI BANTUAN HUKUM

Kajian

Informasi ketersediaan bantuan hukum di Indonesia saat ini belum berjalan optimal. Hasil survey kebutuhan bantuan hukum pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 53% masyarakat yang belum mengetahui keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk menyebarkan informasi serta mendorong masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya pemerintah dan kelompok masyarakat membuat portal informasi bantuan hukum untuk dapat membantu…

Details

DISEMINASI KAJIAN PORTAL ONLINE TERKAIT INFORMASI BANTUAN HUKUM: PENTINGNYA KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK AKSES KEADILAN YANG LEBIH INKLUSIF

Berita

BeritaPBHI DISEMINASI KAJIAN PORTAL ONLINE TERKAIT INFORMASI BANTUAN HUKUM: PENTINGNYA KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK AKSES KEADILAN YANG LEBIH INKLUSIF PBHI bersama IJRS didukung oleh Yayasan Tifa menyelenggarakan pertemuan di Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 November 2023. Agenda pertemuan ini adalah Pemaparan Hasil Kajian Informasi Bantuan Hukum yang dihadiri oleh Perwakilan BPHN dan Mahkamah Agung. Bertujuan…

Details

MEMPERTANYAKAN JANJI KEMANUSIAAN INDONESIA BAGI PENGUNGSI ROHINGYA

Siaran Pers

PERNYATAAN BERSAMA (JOINT STATEMENT) ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PEMERHATI ISU PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA (17 November 2023) Janji kemanusiaan diabaikan. Penolakan berlabuh terhadap satu kapal yang mengangkut sekitar 249 orang Pengungsi Rohingya (belum bisa dikonfirmasi jumlah tepatnya) terjadi di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen pada dini hari, 16 November 2023.…

Details

25 Tahun Komnas Perempuan, Bergerak Maju Ciptakan Ruang Aman Bagi Korban

Berita

BeritaPBHI Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar perayaan 25 tahun usia dengan mengusung tema, “Satu Suara, Wujudkan Cita-Cita: Perempuan Indonesia Aman, Sentosa, Berdaulat” yang digelar di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). Dibentuknya lembaga pemenuhan hak dan perjuangan untuk pelindungan kekerasan terhadap perempuan ini sebagai implementasi mandat…

Details

KONSOLIDASI SEKRETARIAT CSO OGI: BANGUN KOMITMEN KETERBUKAAN UNTUK PERLUASAN AKSES PELAYANAN

Berita

BeritaPBHI Selasa, 14 November 2023 PBHI menghadiri pertemuan secretariat CSO OGI di Wahid Hasyim, Jakarta. Agenda pertemuan kali ini membahas beberapa hal, yaitu adanya pemilihan dan penggantian secretariat CSO OGI untuk periode tahun ke depan. Dalam pemilihan ini, IJRS menjadi lembaga swadaya masyarakat yang terpilih menjadi coordinator secretariat CSO OGI. Dalam agenda pertemuan kali ini…

Details

Mereka yang Diculik Belum Kembali: Komnas HAM Harus Panggil Prabowo Subianto dan Budiman Sujatmiko

Siaran Pers

Siaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa dalam Rangka Audiensi dengan Komnas HAM 13 November 2023 Belakangan ini, muncul pernyataan dari Budiman Sujatmiko yang mengaku telah menanyakan perihal kasus Penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 kepada Prabowo Subianto dimana pada intinya menegaskan bahwa Prabowo Subianto mengakui dirinya melakukan tindakan tersebut. Seharusnya pengakuan Prabowo tersebut…

Details

Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu

Siaran Pers

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu” Silang sengkarut terkait batas usia capres/cawapres masih menyisakan persoalan. Setelah MKMK memutuskan penghentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, kali ini Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi dari aparat pertahanan-keamanan.…

Details

Putusan MKMK Membuat Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika

Siaran Pers

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Pada 07 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim saat melakukan Uji Materi Perkara No. 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. MKMK menyatakan…

Details

Menyikapi Pergantian Panglima TNI Menjelang Tahun Politik: Waspadai Politisasi TNI dalam Pemilu 2024

Siaran Pers

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama Agus Subiyanto pengganti Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Usulan tersebut dikarenakan masa jabatan panglima TNI saat ini akan segera berakhir pada akhir bulan November 2023. Pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI…

Details

Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Bukan Untuk Anak Muda, tetapi Jadi Basis Nepotisme & Dinasti, Tanda Kehancuran Demokrasi & Menciderai Pemilu

Siaran Pers

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di…

Details