Workshop Penjaringan Masukan dan Praktik Baik untuk Penyusunan Buku Saku Advokasi Paralegal Keadilan Ekologis: Kemampuan Paralegal Penting untuk Tetap Membumi

Kamis, 23 Februari 2023 — PBHI menyelengarakan workshop untuk menjaring masukan sebagai bahan penyusunan Buku Saku Advokasi Paralegal, mengenai keadilan ekologis bersama rekan-rekan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Diskusi ini mendiskusikan berbagai ide, saran, serta pengalaman yang perlu dan penting untuk ada dalam substansi buku saku advokasi paralegal tersebut. Dalam pembahasan terkait substansi dalam buku…

Details

Presiden Perintahkan KASAD dan Panglima TNI, Segera Pastikan Dihentikannya Semua Bentuk Penyerangan, Pernyataan Provokatif dan Tindakan Prajurit yang Melanggar Hukum

Tindakan aksi penyerangan dan Kekerasan yang di lakukan oknum anggota TNI kembali lagi terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari (26/4). Tindakan ini terjadi secara berturut-turut setelah sebelumnya terjadi di Kupang, NTT seminggu sebelumnya pada Rabu (19/4). Selain itu, terdapat video yang beredar di media sosial yang dilakukan oknum TNI yakni seorang perwira…

Details

Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog

Pilihan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan. Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka Koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan. Peristiwa gugurnya prajurit dalam sebuah operasi yang disebut oleh TNI sebagai operasi penyelamatan Pilot maskapai Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tentu menyisakan…

Details

Sidang Kedua Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Dakwaan JPU Cacat Formil dan Penegakan Hukum Tak Objektif

Jakarta, 17 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kembali menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi/nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini, di waktu yang sama dengan dokumen tersebut dibacakan, situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk. Konflik senjata berkepanjangan yang terjadi berimbas pada timbulnya pengungsi…

Details

DEKLARASI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme politik dalam kehidupan negara demokrasi yang bertujuan mendorong terjadinya proses peralihan kekuasaan secara demokratis. Pemilu menjadi ruang politik awal bagi rakyat untuk memastikan para pemimpin yang terpilih dapat menyuarakan dan mewujudkan kehendak serta aspirasi rakyat. Pemilu harus dijalankan secara berkala, sehingga tidak boleh ditunda apalagi ditiadakan. Penundaan Pemilu merupakan bentuk…

Details

[Joint Statement] Indonesia: Drop all charges against human rights defenders Maulidiyanti and Azhar

(Bangkok, 12 April 2023) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), together with its 32 members, calls on the Indonesian Government to immediately and unconditionally drop all charges against human rights defenders Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar. FORUM-ASIA also asks Indonesian authorities to refrain from enacting further reprisals against dissenting voices in…

Details

Persidangan Fatia dan Haris: Pertaruhan Demokrasi Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jakarta, 3 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjalani persidangan pertama di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka merupakan korban kriminalisasi UU ITE oleh seorang pejabat publik. Fatia dan Haris dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan setelah memaparkan penelitian tentang bisnis militer di Blok Wabu berjudul…

Details

KASUS TEDDY MINAHASA: SALAH SATU KUNCI REFORMASI POLISI DAN REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA

Perang terhadap narkotika dan kebijakan narkotika puntif di Indonesia telah usang, justru hanya menumbuhsuburkan aparat koruptif. Cita-cita utopis dunia tanpa narkotika tak akan pernah tercapai. Reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan dengan dekriminalisasi dan mengatur pasar teregulasi narkotika. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira…

Details

KRIMINALISASI DAN PERADILAN REKAYASA: SANDIWARA APARAT NEGARA DEMI SANDIAGA?

BEBASKAN BUDI PEGO, SELAMATKAN PEJUANG HAM SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP! Petani asal Desa Sumberagung, Heri Budiawan alias Budi Pego, ditangkap pada 24 Maret lalu, dengan dalih eksekusi putusan Mahkamah Agung No. 1567 K/Pidsus/2018 dengan vonis 4 tahun penjara. Sebelumnya, pada 4 April 2017, Budi pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme menggunakan sanduk berlogo palu-arit (Pasal 170a KUHP…

Details