“PBHI Raih Penghargaan Dari Kementerian Hukum dan HAM atas Advokasi Pemajuan Akses Terhadap Keadilan”

Mataram, 27 Agustus 2024 – Pada Hari Peringatan Pengayoman ke-79 PBHI berhasil meraih penghargaan penghargaan atas advokasi akses keadilan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan ini diberikan kepada PBHI sebagai organisasi masyarakat sipil sekaligus mitra Kementerian Hukum dan HAM yang selalu konsisten dalam mendukung kebijakan bantuan hukum di Indonesia. Penghargaan diberikan atas dasar kerja dan…

Revisi UU Pilkada: Pembajakan Konstitusi dan Pengokohan Dinasti Jokowi

Press ReleasePerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Revisi UU Pilkada: Pembajakan Konstitusi dan Pengokohan Dinasti Jokowi Revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI bukan hanya sebuah manuver legislatif, melainkan manuver berbahaya yang menodai prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar konstitusi. Badan Legislasi (Baleg) mengklaim bahwa revisi ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah…

‘Indonesia is Not For Sale’, Seruan Masyarakat Sipil dan Warga Korban IKN di HUT RI ke-79

Siaran Pers Koalisi Tanah untuk Rakyat ‘Indonesia is Not For Sale’, Seruan Masyarakat Sipil dan Warga Korban IKN di HUT RI ke-79 Penajam Paser Utara, Kaltim, 17 Agustus 2024—Tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggelar serangkaian kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan…

PBHI Menolak Pencalonan Tunggal dan Kecurangan Lewat Pencurian Data Pribadi pada Pilkada

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) PBHI Menolak Pencalonan Tunggal dan Kecurangan Lewat Pencurian Data Pribadi pada Pilkada Pembicaraan terkait pencalonan tunggal untuk Gubernur DK Jakarta yang ramai belakangan merupakan bentuk pencederaan atas nilai-nilai demokrasi. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah kontestasi, di mana berbagai calon bersaing secara sehat untuk mendapatkan…

SOLIDARITAS DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK BANGLADESH

RILIS PERS PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) SOLIDARITAS DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK BANGLADESH Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung Alliance of Communities and Democracy Actions for Bangladesh (ACAB) terdiri dari individu dan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas terhadap kekerasan yang dilakukan pemerintah di…

KOALISI MASYARAKAT SIPIL GELAR SIMPOSIUM NASIONAL HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT PASCA KUHP BARU: PERINGATKAN RISIKO DAN DAMPAK TERHADAP KELOMPOK RENTAN

Jakarta, 30 Juli 2024 – Hukum pidana di Indonesia telah memasuki era baru pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”). Beleid ini pada awalnya diklaim menjadi upaya negara untuk melepaskan diri dari corak hukum kolonial Belanda, yang tidak mampu lagi menjawab perkembangan masyarakat yang dinamis untuk mencapai keadilan.…

Puluhan Masyarakat Sipil Desak RUU Penghapusan Diskriminasi untuk Percepatan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia

Siaran Pers Puluhan Masyarakat Sipil Desak RUU Penghapusan Diskriminasi untuk Percepatan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia Jakarta, 23 Juli 2024 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), YIFoS Indonesia, Inti Muda Indonesia, dan Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi yang berjumlah 46 organisasi masyarakat sipil menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM-39) dengan tema “Urgensi RUU…

Segera Ungkap dan Adili Prajurit TNI Pelaku Penembakan di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor KeamananMenyikapi Penembakan Warga Sipil oleh Aparat TNI di Kabupaten Puncak, Papua Segera Ungkap dan Adili Prajurit TNI Pelaku Penembakan di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak! Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam dengan keras peristiwa penembakan yang terjadi di wilayah Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi…

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pernyataan Kababinkum TNI Terkait Usulan Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis “Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI” Jakarta, Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan…

Kerangkeng Manusia Langkat: Menghukum Eksekutor, Membebaskan Aktor Intelektual, Menghapus Hak Korban atas Pemulihan

Rilis Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) “Kerangkeng Manusia Langkat: Menghukum Eksekutor, Membebaskan Aktor Intelektual, Menghapus Hak Korban atas Pemulihan” Vonis bebas terhadap TRP, pelaku intelektual dalam tragedi Kerangkeng Manusia Langkat, yang sebelumnya dituntut 14 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp2,3 miliar untuk 11 korban berdasar perhitungan LPSK, berbanding terbalik dengan…