Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM

Rilis

Pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang mewakili Pemerintah RI dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue, 3 Juni 2023 di Singapura, mengandung banyak masalah: Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan. Keempat bentuk penyelesaian yang ditawarkan, salah satunya…

Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK: “Peresmian KPK sebagai Mesin Politik 2024”

Rilis

Nurul Gufron, Komisioner KPK, kembali membuktikan dirinya sebagai manusia super di bidang hukum dan tata negara Indonesia, dengan melakukan transformasi politik lembaga KPK melalui positive legislation di Mahkamah Konstitusi (“MK”). Nurul Gufron dengan mudahnya “mendikte MK” dalam hal transformasi politik KPK dari lembaga penegak hukum di bidang antikorupsi, menjadi mesin politik 2024. Dimulai dengan dirinya…

Putsan Sela Haris Dan Fatia, Pengacara pertanyakan Kredibilitas Hakim

Rilis

Jakarta, 22 Mei 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kembali menjalani sidang keempat atas kriminalisasi oleh pejabat publik dengan agenda pembacaan putusan sela yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setelah melalui proses pembacaan dakwaan, eksepsi dan tanggapan atas eksepsi, hakim akhirnya membacakan putusan sela guna memutuskan dilanjutkan atau dihentikannya…

Revisi UU TNI Mengembalikan DwiFungsi, Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Reformasi

Rilis

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kami menandang pemerintah sebaiknya meninjau…

On the Occasion of 42nd ASEAN Summit 2023: Civil Society Organisations Urge for Democratising ASEAN, Reclaiming People’s Space for a Just Economy and Inclusive Community

Rilis

[Jakarta, 9 May 2023] Responding to the 42nd ASEAN Summit taking place on 9-11 May 2023 in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia, representatives of civil society groups (CSOs) in the ASEAN region held the Regional Strategic Gathering of ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) on May 5-7 in Jakarta. The regional strategic gathering…

SIDANG KE-7 GUGATAN CLASS ACTION GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL

Rilis

Jakarta (8/5), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama Keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) menghadiri Sidang Mediasi ke-7 Gugatan Class Action No. 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. Mediasi dibuka pada pukul 11.00 – 12.40 WIB, pada agenda ini hadir pula para keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal. Sayangnya pihak prinsipal tidak ada…

Pernyataan Pangdam Siliwangi Bersifat Politis dan Harus Dikoreksi

Rilis

Pada tanggal 10 April 2023, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, membuat tulisan opini berjudul “Etika Menuju 2024”. Dalam tulisan tersebut, Pangdam memaparkan tentang persoalan kondisi kebangsaan, khususnya terkait dengan Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Kami menilai pernyataan Pangdam dalam tulisan tersebut sangat berdimensi dan bernuansa politis.…

Presiden Perintahkan KASAD dan Panglima TNI, Segera Pastikan Dihentikannya Semua Bentuk Penyerangan, Pernyataan Provokatif dan Tindakan Prajurit yang Melanggar Hukum

Rilis

Tindakan aksi penyerangan dan Kekerasan yang di lakukan oknum anggota TNI kembali lagi terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari (26/4). Tindakan ini terjadi secara berturut-turut setelah sebelumnya terjadi di Kupang, NTT seminggu sebelumnya pada Rabu (19/4). Selain itu, terdapat video yang beredar di media sosial yang dilakukan oknum TNI yakni seorang perwira…

Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog

Rilis

Pilihan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan. Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka Koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan. Peristiwa gugurnya prajurit dalam sebuah operasi yang disebut oleh TNI sebagai operasi penyelamatan Pilot maskapai Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tentu menyisakan…