PENGUNGKAPAN KASUS IRJEN FS: HARUS BERBASIS PRO JUSTITIA & BEBAS DARI KONTESTASI POLITIK INTERNAL POLRI

Liputan Media

Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya. Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi _entry point_ “pekerjaan rumah” besar institusional…

Details

Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Siaran Pers

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.” Presiden Joko Widodo Koalisi Masyarakat Sipil menilai petikan Pidato Kenegaraan Presiden…

Details

PBHI: Pasal Obstruction of Justice Tidak Bisa Dipakai Bagi Terperiksa Tanpa Tahu Upaya Rekayasa Ferdy Sambo

Liputan Media

Rumitnya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hingga ditetapkannya Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka, harus menjadi bahan evaluasi bagi Polri. Dikatakan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, kerumitan pengungkapan kasus itu menjadi pintu untuk memperbaiki kinerja Polri. “Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point dari pekerjaan…

Details

Fakta Persidangan Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI: Kerjasama Penyedia Platform Aplikasi dan PeduliLindungi Dibentuk Tanpa Kajian, Bahkan Providernya Berada di Jerman

Siaran Pers

Jakarta, 15 Agustus 2022 – Sidang Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI di PTUN Jakarta terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang Pedoman Kerjasama Penggunaan QR Code Pedulilindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), terus berlanjut.Majelis Hakim mendengar keterangan saksi dari Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes RI menghadirkan satu saksi, Agus Rachmanto, selaku Wakil Kepala…

Details

Policy Review : Regulasi Pengendalian Tembakau Minus Standar HAM

Buku

Diskursus tentang pengendalian tembakau yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan kesehatan banyak ditemukan; baik dalam bentuk tulisan populer-ilmiah, instrumen hak asasi manusia internasional (konvensi/perjanjian) maupun perbincangan di kehidupan sehari-hari. Signifikansi pengendalian tembakau menjadi krusial karena apabila merujuk pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), sejatinya, setiap negara pihak terikat untuk: “mengakui…

Details

Potensi Bharada E Kena Pasal 51 KUHP: Bisakah Bebas Jerat Pidana?

Liputan Media

Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J semakin menunjukkan titik terang. Terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka baru kasus kematian Brigadir Yosua. Penetapan Ferdy Sambo menjadi tersangka ini usai Bharada Richard Eliezer atau Bharada E mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak…

Details

Finalisasi Penyusunan Renaksi OGI 2023-2025 Bersama Masyarakat Sipil

Berita

Jumat, 5 Agustus 2022, Sekertariat CSO-OGP Indonesia menggelar FGD Finalisasi Rencana Aksi OGI 2023-2024 untuk menentukan isu strategis dan fokus area yang akan menjadi prioritas dalam usulan rencana aksi OGI 2023-2024 di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim. FGD ini dihadiri oleh penanggung jawab CSO sebagai pengusul komitmen dalam Renaksi, Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Open Government…

Details

Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI

Siaran Pers

Menteri Koodinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat (5/8/2022) mengusulkan bahwa dalam revisi revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang akan dibahas di DPR agar mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Menurutnya, undang-undang saat ini membatasi peran…

Details

Masyarakat Sipil Berharap Sosialisasi RKUHP Tak Searah

Liputan Media

Setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan membuka ulang partisipasi publik seluas-luasnya terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP, pembentuk undang-undang diminta menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak dilakukan secara searah. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, Minggu (7/8/2022), mengatakan, publik berharap…

Details

Ahli: Data Pengguna QR Code Peduli Lindungi di Penyedia Platform Aplikasi Melanggar Prinsip Perlindungan Data Pribadi Hingga Rawan Bocor dan Disalahgunakan

Siaran Pers

Jakarta, 4 Agustus 2022 – Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan majelis hakim Sahibudir Rasid, Eko Yulianto dan Ni Nyoman Vidiayupurbasari kembali menggelar sidang perkara gugatan nomor 102/G/2022/PTUN.JKT antara Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia melawan Menteri Kesehatan dengan agenda pemeriksaan ahli. Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang…

Details