MEMPERTANYAKAN JANJI KEMANUSIAAN INDONESIA BAGI PENGUNGSI ROHINGYA

Rilis

PERNYATAAN BERSAMA (JOINT STATEMENT) ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PEMERHATI ISU PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA (17 November 2023) Janji kemanusiaan diabaikan. Penolakan berlabuh terhadap satu kapal yang mengangkut sekitar 249 orang Pengungsi Rohingya (belum bisa dikonfirmasi jumlah tepatnya) terjadi di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen pada dini hari, 16 November 2023.…

Mereka yang Diculik Belum Kembali: Komnas HAM Harus Panggil Prabowo Subianto dan Budiman Sujatmiko

Rilis

Siaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa dalam Rangka Audiensi dengan Komnas HAM 13 November 2023 Belakangan ini, muncul pernyataan dari Budiman Sujatmiko yang mengaku telah menanyakan perihal kasus Penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 kepada Prabowo Subianto dimana pada intinya menegaskan bahwa Prabowo Subianto mengakui dirinya melakukan tindakan tersebut. Seharusnya pengakuan Prabowo tersebut…

Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu” Silang sengkarut terkait batas usia capres/cawapres masih menyisakan persoalan. Setelah MKMK memutuskan penghentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, kali ini Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi dari aparat pertahanan-keamanan.…

Putusan MKMK Membuat Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Pada 07 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim saat melakukan Uji Materi Perkara No. 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. MKMK menyatakan…

Menyikapi Pergantian Panglima TNI Menjelang Tahun Politik: Waspadai Politisasi TNI dalam Pemilu 2024

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama Agus Subiyanto pengganti Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Usulan tersebut dikarenakan masa jabatan panglima TNI saat ini akan segera berakhir pada akhir bulan November 2023. Pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI…

Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Bukan Untuk Anak Muda, tetapi Jadi Basis Nepotisme & Dinasti, Tanda Kehancuran Demokrasi & Menciderai Pemilu

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di…

#CourageousVoices: 10th Asian Regional Human Rights Defenders Forum

Rilis

For immediate release ●Judicial harassment was the most common violation experienced by human rightsdefenders (HRDs) in Asia from 2021 to 2022.● State actors–such as the police–were the top perpetrators.● The forum coincides with the 25th anniversary of the UN Declaration on Human RightsDefenders, which requires states to protect HRDs. Nevertheless, violations against HRDsstill persist in…

Segera Bentuk Majelis Kehormatan (MKMK), MK Harus Tunjuk Anggota Yang Bebas Dari Konflik Kepentingan Apalagi Titipan: Jangan Bunuh Diri Dua Kali

Rilis

Kejanggalan dalam proses dan putusan Permohonan No. 90/PUU-XII/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres pada aspek administrasi, aspek formil (kedudukan hukum/legal standing) dan materiil (isi putusan) sudah sangat fundamental. Selain dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat, bahkan berpotensi dianggap perbuatan pidana karena penyelundupan frasa. Sejauh ini, sekitar 7 (tujuh) Laporan Dugaan Pelanggaran Etik termasuk dari PBHI yang menyoroti…

Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Pada Putusan Usia Capres-Cawapres: Jaga Konstitusi Kita, Bersihkan MK dari Makelar Keluarga

Rilis

Rilis PersPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) PBHI menilai terdapat berbagai bentuk kejanggalan dalam pemeriksaan hingga Putusan Permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres, yang berujung pada pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi hingga cacat formil. Hal ini berdampak pada legitimasi secara hukum terhadap putusan termasuk berpotensi pada perselisihan hasil Pemilu 2024 nanti. Kamis,…