ASEAN Declaration on environmental rights must uphold the highest human rights standards and ensure civil society participation

Rilis

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the undersigned organisations are alarmed by the substantially weakened state of the ASEAN declaration on environmental rights despite rigorous efforts by various civil society organisations (CSOs) in calling for its improvement. As the ASEAN Environmental Rights Working Group (AERWG) is set to meet on 1-3…

Seleksi Anggota Kompolnas: Pastikan Transparansi dan Partisipasi Publik Demi Agenda Reformasi Polri dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat.

Rilis

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Seleksi Anggota Kompolnas: Pastikan Transparansi dan Partisipasi Publik Demi Agenda Reformasi Polri dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat. Pada pagi 21 Juni 2024 telah beredar nama-nama anggota Panitia Seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang berada dibawah Kemenkopolhukam yang direncanakan akan di rilis jam 13.00 Wib pada siang…

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi pernyataan Panglima TNI terkait multi-fungsi TNI “Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi” Pada tanggal Kamis, 6 Juni 2024 Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya dihadapan awak media di gedung DPR RI menegaskan…

Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

Rilis

Press ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI”. Pada Rabu, 22 Mei 2024 mendatang DPR berencana membahasa revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam draft terakhir, April 2023 yang kami terima terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi,…

Jepang Membuang Limbah Nuklir di Perairan Fukushima, Ancaman terhadap Hak atas Pangan Rakyat Indonesia Berpotensi Kematian Akibat Keracunan

Rilis

Rilis PersTim Advokasi Masyarakat Anti Perairan Beracun (TAMPAR) Jepang Membuang Limbah Nuklir di Perairan Fukushima, Ancaman terhadap Hak atas Pangan Rakyat Indonesia Berpotensi Kematian Akibat Keracunan “Gugatan PBHI terhadap Perwakilan Pemerintah Jepang Tidak Dihiraukan, bahkan Dihadang Intervensi Kemenlu Seolah Jadi Antek Pemerintah Jepang” Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Ekologi Maritim…

Organisasi Masyarakat Sipil Desak Presiden RI Segera Sahkan RPP Kesehatan dengan Pengamanan Zat Adiktif yang Kuat

Rilis

SIARAN PERS Organisasi Masyarakat Sipil Desak Presiden RI Segera Sahkan RPP Kesehatan dengan Pengamanan Zat Adiktif yang Kuat Jakarta, 14 Mei 2024 – Hari ini, sejumlah organisasi masyarakat melakukan konferensi pers bersama untuk mendesak Presiden RI, Joko Widodo, agar segera mengesahkan RPP turunan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Desakan ini mempertimbangkan kebutuhan yang…

KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG: MASYARAKAT DESAK PRESIDEN SEGERA BERTINDAK

Rilis

Siaran Pers KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG: MASYARAKAT DESAK PRESIDEN SEGERA BERTINDAK Jakarta, 28 Maret 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil mengirimkan permohonan kepada Presiden untuk bertindak terhadap kekosongan jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial. Koalisi tersebut diwakili oleh Julius Ibrani selaku Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI dan juga anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Boyamin Saiman…

Lagi Kekerasan terhadap OAP: Pendekatan Sekuritisasi berujung Penjajahan Hak Asasi Warga Papua

Rilis

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Lagi Kekerasan terhadap OAP: Pendekatan Sekuritisasi berujung Penjajahan Hak Asasi Warga Papua Video penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang direndam dalam drum berwarna biru berisi air dan mengalami berbagai tindak penyiksaan seperti dimaki, dipukul, dicambuk, disayat dan ditikam hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa menimbulkan…

MAHKAMAH KONSTITUSI TOLAK GUGATAN PT GKP: PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA TIDAK UNTUK PERTAMBANGAN

Rilis

SIARAN PERSTim Advokasi Anti-Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Demi Kemanusiaan (Terpukau) “MAHKAMAH KONSTITUSI TOLAK GUGATAN PT GKP: PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA TIDAK UNTUK PERTAMBANGAN” Jakarta, 21 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya” atas uji materil yang dilakukan PT Gema Kreasi Perdana. Atas Putusan tersebut Tim…

Sidang Komite HAM Sipol PBB: Pemerintah RI Berlindung di Soal-soal Prosedural, Jauh dari Substansial

Rilis

[Jakarta, 12 Maret 2024] – Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) menilai, pemerintah menggunakan sejumlah prosedur dan program dalam menjawab sejumlah isu dalam sidang Komite HAM Sipol PBB di Jenewa, 11–12 Maret 2024. Jawaban-jawaban prosedural seperti dibentuknya Keppres penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial, rencana aksi nasional (RAN) HAM, dll belum…