Policy Review : Regulasi Pengendalian Tembakau Minus Standar HAM

Buku

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Diskursus tentang pengendalian tembakau yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan kesehatan banyak ditemukan; baik dalam bentuk tulisan populer-ilmiah, instrumen hak asasi manusia internasional (konvensi/perjanjian) maupun perbincangan di kehidupan sehari-hari. Signifikansi pengendalian tembakau menjadi krusial karena apabila merujuk pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), sejatinya, setiap negara pihak terikat untuk:…

Details

Potensi Bharada E Kena Pasal 51 KUHP: Bisakah Bebas Jerat Pidana?

Liputan Media

Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J semakin menunjukkan titik terang. Terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka baru kasus kematian Brigadir Yosua. Penetapan Ferdy Sambo menjadi tersangka ini usai Bharada Richard Eliezer atau Bharada E mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak…

Details

Finalisasi Penyusunan Renaksi OGI 2023-2025 Bersama Masyarakat Sipil

News

Jumat, 5 Agustus 2022, Sekertariat CSO-OGP Indonesia menggelar FGD Finalisasi Rencana Aksi OGI 2023-2024 untuk menentukan isu strategis dan fokus area yang akan menjadi prioritas dalam usulan rencana aksi OGI 2023-2024 di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim. FGD ini dihadiri oleh penanggung jawab CSO sebagai pengusul komitmen dalam Renaksi, Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Open Government…

Details

Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI

Rilis

Menteri Koodinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat (5/8/2022) mengusulkan bahwa dalam revisi revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang akan dibahas di DPR agar mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Menurutnya, undang-undang saat ini membatasi peran…

Details

Masyarakat Sipil Berharap Sosialisasi RKUHP Tak Searah

Liputan Media

Setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan membuka ulang partisipasi publik seluas-luasnya terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP, pembentuk undang-undang diminta menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak dilakukan secara searah. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, Minggu (7/8/2022), mengatakan, publik berharap…

Details

Ahli: Data Pengguna QR Code Peduli Lindungi di Penyedia Platform Aplikasi Melanggar Prinsip Perlindungan Data Pribadi Hingga Rawan Bocor dan Disalahgunakan

Rilis

Jakarta, 4 Agustus 2022 – Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan majelis hakim Sahibudir Rasid, Eko Yulianto dan Ni Nyoman Vidiayupurbasari kembali menggelar sidang perkara gugatan nomor 102/G/2022/PTUN.JKT antara Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia melawan Menteri Kesehatan dengan agenda pemeriksaan ahli. Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang…

Details

Titik Kunci Penanganan Kasus Brigadir J: Fokus pada Asas Due Process of Law dalam Pro Justitia

Rilis

Pengungkapan kasus kematian Brigadir J telah mendapatkan perhatian serius oleh masyarakat. Beberapa langkah telah dilakukan oleh Kepolisian, termasuk Kapolri yang membentuk Tim Khusus dari Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penyidikan, hingga melakukan evaluasi dan menon-aktifkan sejumlah Pejabat Polri.  Titik kunci penyidikan dalam kerangka Pro Justitia yang merujuk pada asas due process of law adalah jika…

Details

Koalisi Desak Penanganan Kasus Brigadir J Transparan, Obyektif, dan Akuntabel

Rilis

Peristiwa wafatnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat terus mendapat sorotan publik, bahkan Presiden Joko Widodo. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak proses penyelesaian peristiwa ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sesuai mandat reformasi sektor keamanan dimana kepolisian sebagai bagian dari institusi penegakan hukum…

Details

Reformasi Polri dan Kasus Brigadir J

Rilis

Terjadinya proses perubahan politik 1998 telah berdampak pada perubahan aktor-aktor keamanan untuk kembali menata ulang peran dan fungsinya sesuai tata kehidupan politik demokratik. Penataan ulang aktor-aktor keamanan tersebut kemudian dikenal dengan nama reformasi sektor keamanan. Reformasi itu mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.  Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi…

Details

4 Catatan PBHI Soal Reshuffle Kabinet

Liputan Media

Reshuffle kabinet dinilai sekedar bancakan politik, tidak mengutamakan/memikirkan kebutuhan dan kepentingan rakyat dalam asek HAM dan keadilan sosial. Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa kali perombakan kabinet yang terakhir Rabu (15/6/2022) lalu. Pergantian kabinet itu menyasar 4 Kementerian meliputi Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…

Details