Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme” Pemerintah sudah menyampaikan DIM RUU TNI kepada parlemen pada 11 Maret 2025. Dari DIM yang diserahkan, draft RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan menguatnya militerisme. Koalisi masyarakat…
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan Revisi UU TNI “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi” DPR berencana akan membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan…
Siaran Pers Kasak-Kusuk Busuk Retret Kepala Daerah:Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Laporkan Dugaan Korupsi ke KPK Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, Kontras, ICW melaporkan adanya dugaan tindak korupsi oleh PA/Mendagri, politisi, juga direksi serta komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI), dan PT Jababeka ke KPK, pada Jumat 28 Februari 2025…
Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Intimidasi Anggota Polri terhadap Band Sukatani atas Lagu “Bayar Polisi”: Represi Multidimensi, Pelanggaran Kebebasan Berekspresi, Pembredelan Karya Seni, Pemberangusan Kebudayaan Jakarta, 21 Februari 2024 – Media massa dan sosial ramai merespon video permintaan maaf Band Sukatani kepada Kapolri dan Institusi Polri. Personil Band Sukatani terpaksa membuka identitas…
URGENSI PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Hukum acara pidana di Indonesia mengalami stagnasi dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme kontrol yang efektif terhadap aparat penegak hukum (APH). Data pemantauan PBHI menunjukkan tingginya angka pelanggaran oleh APH. Tercatat 26.665 kasus pelanggaran hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), 54.739 kasus…
Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Reformasi KUHAP: Urgensi Penguatan Pengawasan Aparat Penegak Hukum untuk Mengakhiri Impunitas Dalam satu dekade terakhir, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemunduran reformasi. Data pemantauan PBHI menunjukkan bahwa pelanggaran oleh aparat penegak hukum (APH) masih sangat tinggi dan bahkan semakin parah. Tercatat sekitar 26.665 kasus pelanggaran hakim…
Press Release Koalisi Masyarakat Sipil “Reformasi Lembaga Hukum dan Militer bukan dengan Menambah Kewenangan, tetapi Memperkuat Lembaga Pengawas Independen (Tolak RUU Polri, RUU Kejaksaan dan RUU TNI)” World Justice Project (WJP) meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024. Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan…
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “DPN Dapat Terlibat Mengurus Sawit dan Masalah Nasional: Pernyataan Menteri Pertahanan Keliru dan Kental Dwifungsi ABRI” Jakarta, 6 Februari 2025 Dalam kesempatan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI, pada 4 Februari lalu, Ketua Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa DPN dapat mengambil peran…
Siaran Pers Menyikapi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Pondok Aren Darurat Kekerasan Militer: Budaya Impunitas yang Tak Kunjung Berakhir dan Tuntasakan Agenda Reformasi Peradilan Militer Jakarta, 2 Februari 2025 – Kasus kekerasan oleh anggota TNI kembali mencoreng nama institusi militer. Pada 30 Januari 2025, ditemukan jasad perempuan yang sudah membusuk di dalam…
SIARAN PERS SEPTIA DWI PERTIWI DIVONIS BEBAS Jakarta, 22 Januari 2025 – Septia Dwi Pertiwi, buruh perempuan yang dikriminalisasi dengan menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) divonis bebas dari segala tuntutan. “Membebaskan terdakwa Septia Dwi Pertiwi oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum,” bunyi amar putusan yang…