#BeritaPBHI – Kamis, 06 Oktober 2022 Koalisi Masyarakat Sipil Bantuan Hukum Jakarta mengadakan audiensi dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan. Koalisi menyampaikan catatan dan masukan melalui perspektif masyarakat sipil khususnya pendekatan hak asasi manusia dan akses keadilan dalam rancangan Perda Bantuan Hukum yang sedang disusun…
Rabu, 21 September 2022, PBHI mengadakan workshop untuk membahas hasil pemetaan kondisi dan kebutuhan advokasi kasus lingkungan oleh masyarakat akar rumput bersama dengan sepuluh organisasi lain yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rasamala Hijau (RHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesian Center…
Kamis, 18 Agustus 2022, Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan diskusi publik dengan tema Pengadilan HAM Paniai Berdarah: Penyelesaian Pelanggaran HAM atau Pelanggengan Impunitas? di Oria Hotel Wahid Hasyim. Diskusi publik ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang mempertanyakan keadilan peristiwa Paniai Berdarah 2014 silam. Diskusi publik kali ini menghadirkan 5 (lima) narasumber dari berbagai perspektif,…
Jumat, 5 Agustus 2022, Sekertariat CSO-OGP Indonesia menggelar FGD Finalisasi Rencana Aksi OGI 2023-2024 untuk menentukan isu strategis dan fokus area yang akan menjadi prioritas dalam usulan rencana aksi OGI 2023-2024 di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim. FGD ini dihadiri oleh penanggung jawab CSO sebagai pengusul komitmen dalam Renaksi, Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Open Government…
Jakarta, Jumat 22 Juli 2022 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri pertemuan revitalisasi jaringan organisasi bantuan hukum dan paralegal Jabodetabek yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi organisasi bantuan hukum dan paralegal dalam upaya dan implementasi jaminan pemenuhan akses bantuan hukum bagi warga, bersama lebih dari…
#BeritaPBHI – Sepanjang minggu ketiga Juli 2022, telah diadakan diskusi terfokus atau Forum Group Discussion (FGD) “Pemetaan Kebutuhan Kelompok Rentan dalam Layanan Bantuan Hukum” secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian kebutuhan kelompok rentan dalam bantuan hukum yang dilakukan oleh Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Ruang Kewargaan dengan…
Jakarta, Rabu 29 Juni 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri rapat penyusunan desain dan alat penelitian untuk assessment kebutuhan kelompok rentan dalam bantuan hukum di Jakarta. Penyusunan ini telah berlangsung secara bertahap sejak tanggal 6 hingga 29 Juni 2022. Agenda ini bertujuan membahas rencana penelitian, metodologi, ruang lingkup kelompok rentan,…
#BeritaPBHI Pada 19 April 2022 lalu Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dari Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi terfokus “Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk ko-kreasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan dengan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dan tersedianya…
Pada hari Jumat, 25 April 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengadakan penyuluhan hukum di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan penyuluhan kali ini mengangkat tema “Hak Atas Tempat Tinggal dan Bantuan Hukum”. Adapun lokasi Pulau Pari dan tema yang dipilih berangkat dari kebutuhan faktual warga, dimana sampai saat ini…
Kepala BPHN telah resmi mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor: PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 (Pedoman Diklat Paralegal) sebagai amanat peraturan delegasi dari Permenkumham Paralegal. Pedoman ini ditujukan agar Pemberi Bantuan Hukum dapat merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan paralegal. Beberapa hal yang diatur dalam muatan tersebut, di antaranya mengenai…