ASEAN Declaration on environmental rights must uphold the highest human rights standards and ensure civil society participation

Rilis

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the undersigned organisations are alarmed by the substantially weakened state of the ASEAN declaration on environmental rights despite rigorous efforts by various civil society organisations (CSOs) in calling for its improvement. As the ASEAN Environmental Rights Working Group (AERWG) is set to meet on 1-3…

“Asia Pacific Network: Peer Learning Experience, Negara Lain Belajar Bantuan Hukum dari Indonesia”

News

Bandung, 27 Juni 2024 – PBHI hadir dalam agenda Asia Pacific Network: Peer Learning Experience. Dalam kegiatan tersebut PBHI menjadi pembicara dalam sesi Learning Session VI “Lesson Learnt on OGP Commitment: Indonesia with theme Expanding Legal Aid for Vulnerable Groups. PBHI diwakili oleh Gina Sabrina selaku Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI dan Sofyan, S.Sos., S.H.,…

FORUM-ASIA dan PBHI Selenggarakan Konsultasi antar Dewan Eksekutif dengan Member dari Indonesia

News

FORUM-ASIA dan PBHI Selenggarakan Konsultasi antar Dewan Eksekutif dengan Member dari Indonesia Senin, 24 Juni 2024, PBHI dan FORUM-ASIA menggelar Pertemuan Dewan Eksekutif (EC Meeting) sebagai wadah konsultasi dengan anggota-anggota dari Indonesia. YLBHI, Kontras, AJI, Imparsial, HRWG, dan ELSAM turut ambil bagian dalam acara ini, mengulas berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan dan merencanakan langkah-langkah…

Gelar Diskusi Bersama Pegiat Antikorupsi, Dukung Pansel Hadirkan Pemberantas Korupsi yang Menjaga Independensi dan Tolak Politisasi!

News

#Berita PBHI  Gelar Diskusi Bersama Pegiat Antikorupsi, Dukung Pansel Hadirkan Pemberantas Korupsi yang Menjaga Independensi dan Tolak Politisasi! Jakarta, 21 Juni 2024 – PBHI bersama TII mengadakan diskusi publik bertajuk “Mencari Pemberantas Korupsi: Menjaga Independensi, Menolak Politisasi”. Diskusi ini dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Seleksi Anggota Kompolnas: Pastikan Transparansi dan Partisipasi Publik Demi Agenda Reformasi Polri dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat.

Rilis

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Seleksi Anggota Kompolnas: Pastikan Transparansi dan Partisipasi Publik Demi Agenda Reformasi Polri dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat. Pada pagi 21 Juni 2024 telah beredar nama-nama anggota Panitia Seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang berada dibawah Kemenkopolhukam yang direncanakan akan di rilis jam 13.00 Wib pada siang…

Bantuan Hukum oleh PBHI: Menyalakan Harapan di LPKA Kelas II Jakarta

News

#BeritaPBHI Bantuan Hukum oleh PBHI: Menyalakan Harapan di LPKA Kelas II Jakarta Jakarta, 14 Juni 2024 – PBHI melakukan penyuluhan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui serangkaian kegiatan yang dikemas dalam tema ‘Pengenalan Hak Asasi…

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi pernyataan Panglima TNI terkait multi-fungsi TNI “Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi” Pada tanggal Kamis, 6 Juni 2024 Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya dihadapan awak media di gedung DPR RI menegaskan…

Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

Rilis

Press ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI”. Pada Rabu, 22 Mei 2024 mendatang DPR berencana membahasa revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam draft terakhir, April 2023 yang kami terima terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi,…

MENGURAI BENANG KUSUT HUKUMYANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM KUHP

Buku

Pada tahun 2023, Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (“KUHP 2023”). Perubahan yang dilakukan oleh perumus undang-undang terhadap KUHP 2023, memperkenalkan kepada publik terhadap banyak ketentuan-ketentuan baru seperti (1) jenis pidana dan tindakan baru; (2) tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat; (3) konsep pemaafan…

Jepang Membuang Limbah Nuklir di Perairan Fukushima, Ancaman terhadap Hak atas Pangan Rakyat Indonesia Berpotensi Kematian Akibat Keracunan

Rilis

Rilis PersTim Advokasi Masyarakat Anti Perairan Beracun (TAMPAR) Jepang Membuang Limbah Nuklir di Perairan Fukushima, Ancaman terhadap Hak atas Pangan Rakyat Indonesia Berpotensi Kematian Akibat Keracunan “Gugatan PBHI terhadap Perwakilan Pemerintah Jepang Tidak Dihiraukan, bahkan Dihadang Intervensi Kemenlu Seolah Jadi Antek Pemerintah Jepang” Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Ekologi Maritim…